Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., secara resmi menyerahkan piala bergilir pada kegiatan Closing Ceremony Tournament E-Sport Kapolda Cup Road to Kapolri Cup 2026 yang berlangsung di Aula Mappaoddang Mapolda Sulsel, Minggu (12/07/2026).

Kegiatan penutupan tersebut turut dihadiri oleh Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum., para Pejabat Utama Polda Sulsel serta para Kapolres jajaran.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam menyukseskan pelaksanaan turnamen e-sport tersebut.

“Atas nama Polda Sulawesi Selatan, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik,” ujar Kapolda.

Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan turnamen ini merupakan bukti nyata bahwa sinergi dan kebersamaan mampu menghadirkan kompetisi yang profesional, transparan, dan membanggakan.

Kapolda juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang yang telah menunjukkan prestasi terbaiknya.

“Saya mengucapkan selamat kepada para juara. Prestasi yang diraih hari ini merupakan buah dari kerja keras, disiplin, kekompakan, serta semangat pantang menyerah,” tambahnya.

Sementara itu, kepada para peserta yang belum berhasil meraih kemenangan, Kapolda memberikan motivasi agar tidak berkecil hati dan menjadikan turnamen ini sebagai pengalaman berharga untuk terus belajar dan berkembang.

“Saya yakin selama kita memiliki kemauan untuk terus berlatih dan memperbaiki diri, maka kesempatan untuk menjadi juara akan selalu terbuka,” ungkap Kapolda.

Adapun hasil akhir turnamen, Juara 1 diraih oleh Tim Gowa Maju dari Polresta Gowa, Juara 2 oleh Tim Just Esport dari Polrestabes Makassar, dan Juara 3 oleh Tim Lure Geng dari Polrestabes Makassar.

Sebagai juara pertama, Tim Gowa Maju akan mewakili Polda Sulsel pada ajang selanjutnya di Mabes Polri dalam rangka memperebutkan Piala Kapolri Cup 2026.

Kegiatan penutupan ditandai dengan penyerahan piala bergilir oleh Kapolda Sulsel kepada Tim Gowa Maju sebagai juara pertama, yang berlangsung dengan penuh semangat dan kebanggaan.

Artikel Closing Ceremony Tournament E-Sport Kapolda Cup Road to Kapolri Cup 2026, Kapolda Sulsel Serahkan Piala Bergilir pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan ibadah yang nyaman sekaligus mempererat tali persaudaraan. Peserta dibagi dalam beberapa kelompok tugas yang mencakup penyapuan halaman, pembersihan saluran air, pengumpulan sampah, hingga penataan taman masjid. Koordinasi yang matang sebelum kegiatan dimulai memastikan seluruh area tertangani dengan efektif.

Ketua Masjid Raudhatul Jannah, Rustam Rahim, SH, M.Si, mengapresiasi antusiasme warga. Ia menekankan bahwa kebersihan rumah ibadah adalah cerminan kepedulian kolektif.

“Kami berharap semangat kebersamaan ini tidak hanya terjadi saat kerja bakti, tetapi menjadi budaya berkelanjutan dalam menjaga lingkungan kita,” ujar Rustam.

Usai beraktivitas, suasana kian hangat dengan acara ramah tamah dan hidangan sederhana hasil swadaya warga. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa program kebersihan juga berfungsi sebagai sarana sosial untuk memperkuat kohesi masyarakat.

Kegiatan ini selaras dengan visi daerah “Kolaka Meambo” (Kolaka Bagus), yang mengusung prinsip kabupaten yang bersih, sehat, dan harmonis. Melalui partisipasi aktif warga, diharapkan nilai-nilai kebersamaan dan rasa memiliki terhadap fasilitas umum dapat terus lestari demi kemajuan Kabupaten Kolaka.

(Laporan: Hamrin L.SS

Artikel Warga Watuliandu Gelar “Jumat Bersih” di Masjid Raudhatul Jannah, Perkuat Gotong Royong dan Visi Kolaka Meambo pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Makassar – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Makassar bersama Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika jaringan internasional dengan barang bukti sabu (methamphetamine) seberat bruto ±1.000 gram atau sekitar 1 kilogram.

Pengungkapan tersebut disampaikan melalui Siaran Pers Nomor PERS-07/KBC.1701/2026 yang diterbitkan pada Selasa (7/7/2026).

Dalam operasi gabungan tersebut, petugas mengamankan seorang pelaku berinisial MA yang diduga membawa sabu dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp1,2 miliar.

Kepala Bea Cukai Makassar, Martha, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen terhadap penumpang penerbangan internasional rute Kuala Lumpur (KUL) – Makassar (UPG). Berdasarkan hasil profiling, petugas mencurigai salah seorang penumpang yang diduga membawa narkotika.

Petugas kemudian melakukan wawancara, pemeriksaan badan (body checking), serta pemeriksaan barang bawaan. Hasilnya, ditemukan empat bungkusan sabu yang disembunyikan menggunakan metode body strapping, yakni dua bungkus ditempelkan di bagian paha depan dan dua bungkus lainnya di paha belakang.

Pengujian awal menggunakan Narcotics Identification Kit (NIK) menunjukkan hasil positif sebagai Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine (sabu).
Keberhasilan operasi ini juga didukung sinergi dengan Imigrasi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti diserahkan kepada Polda Sulawesi Selatan untuk pengembangan penyidikan guna membongkar jaringan narkotika internasional.
Dari hasil pengembangan melalui metode controlled delivery, aparat kembali mengamankan dua pelaku lainnya yang berada di Kota Makassar, masing-masing berinisial P dan MT. Ketiga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bea Cukai memperkirakan keberhasilan operasi gabungan ini mampu menyelamatkan sekitar 5.000 jiwa dari penyalahgunaan narkotika, sekaligus berpotensi menghemat anggaran negara untuk biaya rehabilitasi hingga Rp7,9 miliar.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Bea Cukai bersama aparat penegak hukum dalam memberantas penyelundupan narkotika lintas negara serta melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman kejahatan transnasional.

Artikel Bea Cukai Makassar dan Polda Sulsel Bongkar Jaringan Narkotika Internasional, Amankan Sabu 1 Kilogram pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

MAKASSAR, SULSEL- Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Sulawesi Selatan langsung tancap gas usai pelantikan 10 DPC se-Sulsel di Gedung Mandala Bakti Makassar, Sabtu (4/7/2026). Tiga program skala prioritas ditetapkan sebagai arah kerja organisasi periode 2024-2029.

Fokus utama diarahkan pada kolaborasi lintas sektor, percepatan penguatan DPC di seluruh kabupaten/kota, dan penyelesaian kendala lahan pembangunan desa.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPD APDESI Sulsel Wahyudin Mapparenta, S.IP., M.Si usai pelantikan yang dihadiri perwakilan 10 kabupaten/kota, termasuk Bupati Barru.

“Di organisasi ini kita membutuhkan duduk bersama untuk membincang terkait apa-apa saja program yang baik untuk masyarakat desa. Kolaborasi dengan stakeholder pemerintah, baik Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat tetap kita jalankan,” ujar Wahyudin.

*Tiga Skala Prioritas APDESI Sulsel*

*1. Menampung Aspirasi dari Desa ke Provinsi*

APDESI akan menjadi wadah penampung aspirasi kepala desa mulai dari tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi. “Kita ingin mendukung kebijakan-kebijakan yang menguntungkan untuk masyarakat,” jelasnya.

*2. Penguatan DPC di 24 Kabupaten/Kota*

Saat ini baru 10 kabupaten/kota yang telah melaksanakan pelantikan DPC. Wahyudin berharap 14 kabupaten/kota lainnya segera menyusul agar sinergitas berjalan di seluruh Sulsel. “Harapannya satu visi satu sintesis di setiap kabupaten, sehingga bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat, media dan semua pihak untuk membawa kemajuan masyarakat desa,” ujarnya.

*3. Mencari Solusi Kendala Lahan Pembangunan Desa*

Wahyudin menyoroti masih banyak desa yang terkendala ketersediaan lahan untuk pembangunan. Ia mengusulkan adanya revisi ukuran lahan dari pemerintah pusat. “Selama ini butuh luas 1000 meter. Nanti mungkin bisa diperkecil, misalnya 20×30, tanpa merubah fungsi dan bentuk bangunan. Tujuannya supaya semua desa bisa ada porsinya mendapatkan program,” terangnya.

1. Wahyudin menegaskan APDESI Sulsel ke depan akan fokus menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat desa. “Kita semua harus bekerja sama. Tidak ada kata tidak bekerja sama untuk membangun desa,” tutupnya.

Artikel USAI LANTIK 10 DPC, APDESI SULSEL GASPOL 3 PROGRAM: DARI ASPIRASI DESA HINGGA SOLUSI LAHAN pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Jakarta – Polri kembali melakukan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan terhadap 1.121 personel perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) melalui tujuh Surat Telegram (ST) yang diterbitkan pada 25 Juni 2026. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi, pengembangan karier, serta penguatan kelembagaan Polri dalam menghadapi tantangan tugas ke depan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan mutasi merupakan hal yang lazim dalam organisasi sebagai bentuk pembinaan karier sekaligus upaya meningkatkan kinerja institusi.

“Mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Adapun tujuh Surat Telegram yang diterbitkan meliputi ST/1335/VI/KEP./2026 sebanyak 74 personel, ST/1336/VI/KEP./2026 sebanyak 359 personel, ST/1337/VI/KEP./2026 sebanyak 65 personel, ST/1338/VI/KEP./2026 sebanyak 174 personel, ST/1339/VI/KEP./2026 sebanyak 150 personel, ST/1340/VI/KEP./2026 sebanyak 104 personel, dan ST/1341/VI/KEP./2026 sebanyak 195 personel.

Dari total 1.121 personel yang dimutasi, sebanyak 748 personel mendapatkan promosi maupun perpindahan jabatan setara (flat). Sejumlah jabatan strategis turut mengalami pergantian, di antaranya Kapuslitbang Polri yang kini dijabat Brigjen Pol. Didi Hayamansyah.

Selain itu, terdapat pergantian pada dua jabatan Kapolda, yakni Kapolda Aceh yang kini dijabat Brigjen Pol. Ruddi Setiawan dan Kapolda Papua Barat Daya yang dipercayakan kepada Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru.

Mutasi kali ini juga mencakup tiga jabatan Wakapolda, yaitu Wakapolda Banten, Wakapolda Maluku, dan Wakapolda Papua Barat Daya.

Pada level kewilayahan, Polri melakukan promosi terhadap 190 jabatan Kapolres/Ta/Metro/Tabes. Dalam kebijakan tersebut juga dilakukan pembentukan satu Polresta baru di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), empat Polres Tipe D baru, serta peningkatan status delapan Polres Tipe D menjadi Polresta.

“Pembentukan dan peningkatan tipe satuan kewilayahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat, sekaligus menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan wilayah dan tantangan kamtibmas yang semakin dinamis,” kata Brigjen Pol. Trunoyudo.

Empat Polres Tipe D yang dibentuk berada di wilayah Padang Lawas Utara, Sumba Tengah, Konawe Kepulauan, dan Banggai Laut. Sementara delapan Polres yang naik status menjadi Polresta berada di Karawang, Batang, Klaten, Tuban, Sumenep, Gowa, Banggai, dan Lombok Tengah.

Dalam mutasi kali ini, Polri juga memberikan ruang lebih luas bagi personel Polwan. Sebanyak 45 Polwan memperoleh promosi jabatan, termasuk 17 personel yang dipromosikan menjadi Kapolres setingkat IIIA2.

“Peningkatan peran Polwan dalam jabatan strategis menunjukkan komitmen Polri terhadap pengembangan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berbasis kompetensi tanpa membedakan gender,” ungkap Brigjen Pol. Trunoyudo.

Selain promosi dan rotasi, mutasi juga mencakup pengukuhan jabatan terhadap delapan personel, penempatan jabatan bagi 68 lulusan Dikbangti dan S3 STIK, serta pemberangkatan 37 personel untuk mengikuti pendidikan pengembangan dan pendidikan pengembangan manajemen tahun anggaran 2026.

Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa seluruh kebijakan mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, sistem merit, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

“Melalui mutasi ini diharapkan seluruh personel yang mendapatkan amanah jabatan baru dapat segera beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi serta masyarakat,” tutupnya.

Artikel Polri Mutasi 1.121 Personel, Perkuat Organisasi hingga Daerah pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

GOWA – Direktur Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKINDO) Sulawesi Selatan, Ripiuddin Maddo yang akrab disapa Daeng Ngopa, mendesak Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut secara menyeluruh penggunaan dan pengelolaan anggaran pada Bagian Umum dan Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

Menurut Ripiuddin, proses penyelidikan yang saat ini tengah berjalan melalui Pansus Hak Angket DPRD Gowa harus dimanfaatkan secara maksimal untuk membuka berbagai penggunaan anggaran yang menjadi perhatian publik secara transparan dan objektif.
Ia menilai, pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta penelusuran dokumen merupakan langkah penting guna menemukan fakta yang sebenarnya terkait tata kelola anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.

“Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan. Karena itu kami mendesak Pansus Hak Angket DPRD Gowa dan seluruh APH agar mengusut tuntas penggunaan serta pengelolaan anggaran pada Kabag Umum dan Kabag Protokol Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2025 dan 2026. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Ripiuddin kepada media, Rabu (24/6/2026).

Desakan tersebut disampaikan di tengah bergulirnya proses Hak Angket DPRD Gowa yang saat ini telah memasuki tahapan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi.

Sebagaimana diketahui, Pansus Hak Angket DPRD Gowa dibentuk sebagai bagian dari fungsi pengawasan dewan terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Gowa.

Pansus juga telah menjadwalkan pemanggilan sejumlah pihak guna mengumpulkan keterangan, dokumen, dan data pendukung sebagai bahan penyelidikan terhadap objek hak angket yang sedang didalami.

Ripiuddin berharap Pansus tidak hanya fokus pada isu-isu yang telah mencuat ke publik, tetapi juga melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap alur penggunaan anggaran pada organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan objek penyelidikan.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.

Ia juga meminta agar hasil pemeriksaan saksi nantinya dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun polemik di tengah publik.

“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Semua pihak yang mengetahui atau terlibat dalam proses pengelolaan anggaran harus dimintai keterangan agar benang merah persoalan dapat ditemukan. Masyarakat menunggu hasil kerja Pansus dan APH untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

Hingga saat ini, Pansus Hak Angket DPRD Gowa masih terus melakukan pengumpulan data dan keterangan dari berbagai pihak. Hasil penyelidikan tersebut nantinya akan dirumuskan dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi yang akan disampaikan melalui mekanisme kelembagaan DPRD Kabupaten Gowa.
Laporan: Syahrir Beta / Zainal

Artikel DIREKTUR LAKINDO SULSEL DESAK PANSUS HAK ANGKET DAN APH USUT TUNTAS ANGGARAN KABAG UMUM DAN PROTOKOL PEMKAB GOWA pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Gowa – Keluarga besar Kiwal Garuda Hitam Kabupaten Gowa menggelar perayaan Anniversary ke-1 di Pelataran Baruga Benteng Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sabtu (14/6/2026). Kegiatan berlangsung meriah dengan dihadiri berbagai tokoh, unsur pemerintah, organisasi masyarakat, komunitas, serta seluruh kader Kiwal Garuda Hitam Gowa.

Perjalanan Kiwal Garuda Hitam Gowa kini telah memasuki usia satu tahun di bawah kepemimpinan Ketua Kiwal Garuda Hitam Gowa, Rapiuddin Maddo, S.Pd.I., M.M., yang akrab disapa Daeng Opa. Ia bersama jajaran pengurus resmi dilantik pada 25 Mei 2025 di Istana Tamalate, kawasan Balla Lompoa, Kabupaten Gowa.

Acara anniversary turut dihadiri Ketua Dewan Pembina Kiwal Garuda Hitam Gowa yang juga Wakil Bupati Gowa, Ir. H. Darmawangsyah Muin, S.T., M.Si., Ketua Umum Kiwal Garuda Hitam Sulawesi Selatan Erwin Nurdin, S.E., Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Komisi E Bidang Pendidikan Hj. Andi Tenri Indah, S.E., M.M., Camat Bontomarannu, Sekcam Somba Opu, serta sejumlah perwakilan ormas dan komunitas.
Kehadiran Ketua Dewan Pembina disambut dengan prosesi adat Angaru yang dibawakan oleh Illang Pusaka, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pariwisata Kiwal Garuda Hitam Gowa.

Dalam sambutannya, Ketua Kiwal Garuda Hitam Gowa, Rapiuddin Maddo, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dengan sukses.
“Alhamdulillah, kegiatan Anniversary ke-1 ini dapat terlaksana dengan baik. Semua ini tidak terlepas dari kerja keras panitia dan seluruh kader yang telah mengorbankan waktu, tenaga, serta pikirannya demi suksesnya acara ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa setelah perayaan anniversary, Kiwal Garuda Hitam Gowa akan kembali fokus menjalankan program organisasi, termasuk persiapan pelantikan sejumlah Pimpinan Anak Cabang (PAC) di berbagai wilayah Kabupaten Gowa.

Rangkaian kegiatan semakin semarak dengan penampilan Silat Lagaruda Malabbiritta, sebuah seni bela diri khas yang turut diperagakan langsung oleh Ketua Kiwal Garuda Hitam Gowa bersama para pesilat lainnya.
Selain itu, para tamu undangan juga disuguhkan pertunjukan sulap yang dibawakan oleh Illang Pusaka, yang dikenal sebagai sahabat Pesulap Merah. Aksi tersebut mendapat perhatian khusus dari Wakil Bupati Gowa yang turut menyaksikan pertunjukan hingga selesai.

Momentum anniversary juga diisi dengan prosesi pemotongan nasi tumpeng oleh Wakil Bupati Gowa sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan satu tahun organisasi.
Pada kesempatan tersebut, panitia menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga kader yang dinilai berjasa dalam pengembangan organisasi, yakni:
Tetta Mannadring, sebagai pencipta Jurus Silat Lagaruda Malabbiritta.
Saharuddin Daeng Liu, sebagai empu atau panre besi pembuat Pusaka Komando Kiwal Gowa.
Sahabuddin Daengta Karaeng Nai, sebagai penyedia benda pusaka organisasi.

Tak hanya itu, panitia juga menggelar lomba nasi tumpeng yang diikuti seluruh PAC Kiwal se-Kabupaten Gowa. Hasil penilaian dewan juri menetapkan:
Juara I : PAC Biringbulu
Juara II : PAC Pallangga Timur
Juara III : PAC Manuju
Perayaan Anniversary ke-1 Kiwal Garuda Hitam Gowa berlangsung penuh kekeluargaan, semangat persaudaraan, dan komitmen untuk terus berkontribusi bagi masyarakat serta menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Gowa.
Laporan: Syahril Beta / Zainal

Artikel ANNIVERSARY KE-1 KIWAL GARUDA HITAM GOWA BERLANGSUNG MERIAH DI BENTENG SOMBA OPU pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi munculnya nama Raffi Ahmad dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia menilai masyarakat perlu memahami bahwa penyebutan nama dalam fakta persidangan atau proses penyidikan bukanlah bentuk penetapan kesalahan seseorang.

“Dalam sistem hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Konstitusi Indonesia menjamin prinsip due process of law, di mana setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum serta perlindungan dari tindakan yang bersifat menghakimi sebelum adanya putusan pengadilan.

Menurutnya, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, seluruh tindakan penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, ia merujuk pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

“Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menganut prinsip pembuktian yang ketat dan tidak memberikan ruang bagi penghukuman berdasarkan dugaan atau opini publik semata,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) secara konsisten. Dalam Penjelasan Umum KUHAP ditegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan ke muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurutnya, asas tersebut harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk figur publik seperti Raffi Ahmad. Status sebagai tokoh publik, kata dia, tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak konstitusional seseorang ataupun membentuk penghakiman sebelum proses hukum selesai.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan rasa aman setiap warga negara. Karena itu, penyebaran tuduhan yang belum terbukti secara hukum berpotensi menimbulkan kerugian sosial maupun hukum bagi pihak yang bersangkutan.

“Dalam perspektif reformasi hukum, masyarakat harus mampu membedakan antara informasi yang muncul dalam proses penyidikan dengan fakta hukum yang telah terbukti. Negara hukum tidak mengenal penghukuman berdasarkan persepsi, melainkan berdasarkan alat bukti dan putusan pengadilan,” katanya.

DPN PERMAHI, lanjutnya, mendukung langkah aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Bea dan Cukai secara profesional, independen, dan tanpa intervensi. Namun demikian, proses tersebut harus tetap menghormati hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, serta prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP, UUD 1945, dan berbagai instrumen hukum nasional lainnya.

Ia menegaskan bahwa menjaga keseimbangan antara pemberantasan korupsi dan perlindungan hak warga negara merupakan bagian penting dari agenda reformasi hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menunggu hasil proses hukum yang objektif dan tidak terburu-buru menyimpulkan adanya keterlibatan seseorang sebelum terdapat bukti dan putusan yang sah menurut hukum.

Editor: Redaksi

Sumber: Kabid Reformasi Hukum dan Legislasi DPN PERMAHI.

Artikel Kabid Reformasi Hukum dan Legislasi DPN PERMAHI: Publik Harus Objektif Menilai Kasus Raffi Ahmad, Penegakan Hukum Berdasarkan Bukti Bukan Asumsi pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melaksanakan Konferensi Pers yang dirangkaikan dengan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan tindak pidana narkoba periode Januari hingga Juni Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Mapolda Sulsel pada Rabu (10/06/2026) dan dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., serta dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Selatan serta stakeholder terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sulsel menyampaikan bahwa Polda Sulsel bersama unsur Forkopimda dan Pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Sulsel. Polda Sulawesi Selatan, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, namun dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan tren kejahatan narkotika.

Beberapa perkembangan tersebut di antaranya adalah munculnya narkotika sintetis generasi baru dalam bentuk cair, termasuk penyalahgunaan liquid vape yang telah dimodifikasi dengan mencampurkan zat narkotika seperti etomidate, yang saat ini banyak menyasar kalangan remaja.

Kapolda Sulsel menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan barang bukti ini merupakan wujud nyata komitmen Polri, khususnya Polda Sulsel, dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Dalam kurun waktu lima bulan terakhir, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel bersama Satuan Reserse Narkoba Polres jajaran berhasil mengungkap sejumlah kasus menonjol yang merupakan bagian dari jaringan internasional yang berasal dari Malaysia dan masuk melalui jalur laut menuju wilayah Sulawesi Selatan.

Pengungkapan tersebut antara lain kasus menonjol oleh Ditresnarkoba Polda Sulsel dengan barang bukti sabu seberat 10 kilogram. Selanjutnya, Satresnarkoba Polrestabes Makassar berhasil mengamankan empat orang tersangka dengan barang bukti sabu seberat 5 kilogram sebagai hasil pengembangan kasus pada bulan Mei 2026. Satresnarkoba Polres Pelabuhan Makassar juga berhasil mengungkap satu kasus dengan barang bukti sabu seberat 1 kilogram. Sementara itu, Polsek Pelabuhan Nusantara Polres Parepare mengungkap satu kasus menonjol dengan barang bukti sabu seberat 40 kilogram serta 157 cartridge etomidate.

Secara kumulatif, pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh Ditresnarkoba dan Satresnarkoba Polres jajaran Polda Sulsel sepanjang Tahun 2026 tercatat sebanyak 1.175 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 1.778 orang. Adapun total barang bukti yang berhasil diamankan meliputi narkotika jenis sabu lebih dari 70 kilogram, ganja lebih dari 2 kilogram, ekstasi sebanyak 1.039 butir, tembakau sintetis seberat 544,95 gram, cairan sintetis sebanyak 1.723,49 mililiter, obat daftar G sebanyak 16.797 butir, kokain lebih dari 30 kilogram dengan status barang temuan, serta cartridge etomidate sebanyak 157 buah.

Pada kegiatan pemusnahan kali ini, barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari sabu seberat 56.844,49 gram, ganja seberat 2.000 gram, ekstasi sebanyak 209 butir, kokain seberat 7.600 gram, serta 157 cartridge etomidate. Sebelum dilakukan pemusnahan, seluruh barang bukti telah melalui proses pemeriksaan oleh Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sulsel guna memastikan keaslian, jumlah, serta kandungan zat narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh barang bukti tersebut dinyatakan positif mengandung narkotika.

Terhadap para tersangka, dikenakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (2) Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Subsider Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti narkotika secara simbolis oleh Kapolda Sulsel bersama unsur Forkopimda. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika guna mewujudkan wilayah Sulawesi Selatan yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba.

Artikel Polda Sulsel Musnahkan Barang Bukti Narkotika Hasil Pengungkapan Jaringan Internasional Periode Januari–Juni 2026 pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) bersama Polres jajaran berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi dalam periode Maret hingga Mei 2026.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Dermaga Pelindo Makassar, Jalan Soekarno No.01, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Selasa (2/6/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., serta dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Forkopimda, dan Pejabat Utama Polda Sulsel.

Dalam keterangannya, Kapolda Sulsel menegaskan komitmen Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam pengendalian distribusi energi dan migas.

“Polda Sulsel didukung oleh instansi terkait berkomitmen penuh menjalankan kebijakan pemerintah, termasuk perintah Presiden dalam pengendalian migas, guna memastikan subsidi tepat sasaran,” ujar Kapolda.

Kapolda menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari Laporan Polisi Nomor LP/228/II/2026/SPKT/POLDA SULSEL tanggal 26 Februari 2026. Dari pengungkapan awal, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 unit kapal SPOB, 7 unit mobil truk transportir, 2 unit mesin alkon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, serta 120 kiloliter atau 120.000 liter BBM jenis biosolar.

Dalam kasus tersebut, penyidik telah menetapkan 7 orang tersangka, yakni SD, AD, FA, ASY, SG, RN, dan MG. Dari jumlah tersebut, 4 orang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), yaitu AD, FA, RN, dan MG.

Seiring pengembangan kasus, jumlah laporan polisi yang ditangani Polda Sulsel dan Polres jajaran mencapai 37 laporan dengan total 45 orang tersangka.

Adapun barang bukti yang berhasil disita selama periode Januari hingga Mei 2026 meliputi 1 unit kapal tanker, 2 unit kapal SPOB, 18 unit mobil tangki, 17 unit mobil penumpang, 6 unit dump truck, 332 jerigen solar, 12 tandon berkapasitas 1.000 liter, serta 1.541 tabung LPG 3 kg.

Selain itu, turut diamankan BBM subsidi berupa 229.123 liter solar dan 3.031 liter pertalite yang tersebar di berbagai wilayah hukum Polres jajaran Polda Sulsel.

Dari hasil pengungkapan ini, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp69.907.907.343. Nilai tersebut setara dengan kebutuhan BBM untuk sekitar 205.611 kendaraan apabila masing-masing kendaraan mengisi rata-rata 50 liter.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kapolda Sulsel dan seluruh jajaran atas pengungkapan kasus tersebut.

“Ini merupakan pengungkapan yang luar biasa. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sulsel dan jajaran Ditreskrimsus. Pemerintah Provinsi Sulsel juga akan memberikan penghargaan khusus kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengungkapan ini,” ujar Gubernur.

Senada dengan itu, Kepala BPH Migas turut memberikan apresiasi dan menyebut pengungkapan ini sebagai salah satu yang terbesar dalam penanganan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi.

Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan Polda Sulsel dalam menindak tegas pelaku penyalahgunaan energi bersubsidi serta menjaga distribusi BBM dan LPG agar tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.

Artikel Polda Sulsel Gelar Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Penyalahgunaan BBM dan LPG Bersubsidi di Wilayah Sulawesi Selatan pertama kali tampil pada Fajar Info Online.