Kendari – Komandan Korem (Danrem) 143/HO Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto, S.I.P., M.Han., secara resmi menutup Latihan Kader Pelatih (Kadertih) Program Latihan Khusus Sabuk Hitam Tingkat I Pencak Silat Militer (PSM) Korem 143/HO. Selasa(13/9/2026)

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta profesionalisme prajurit dalam menguasai seni bela diri militer.

Penutupan latihan ditandai dengan penyematan sabuk hitam oleh Danrem 143/HO kepada prajurit yang telah menyelesaikan program latihan dan memenuhi persyaratan kenaikan tingkat. Penyematan tersebut menjadi simbol pencapaian, kedisiplinan, serta tanggung jawab untuk terus mengembangkan kemampuan bela diri militer.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, para peserta juga menampilkan demonstrasi bela diri Pencak Silat Militer (PSM). Demo tersebut memperlihatkan berbagai teknik serangan, tangkisan, kuncian, serta gerakan bela diri militer yang mengutamakan kecepatan, ketepatan, kekuatan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai situasi.

Danrem 143/HO menegaskan bahwa latihan PSM tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan fisik dan keterampilan bela diri prajurit, tetapi juga membentuk karakter, mental, disiplin, serta kepercayaan diri dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, prajurit yang telah mengikuti program latihan khusus sabuk hitam diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan kemampuan yang telah diperoleh, sekaligus menjadi contoh serta menularkan ilmu kepada prajurit lainnya di satuan masing-masing.

Melalui kegiatan ini, Korem 143/HO berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya prajurit yang profesional, tangguh, dan siap menghadapi tantangan tugas. Kemampuan Pencak Silat Militer diharapkan menjadi salah satu bekal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD.

Dengan berakhirnya Latihan Kadertih Program Latihan Khusus Sabuk Hitam Tingkat I PSM Korem 143/HO, seluruh peserta diharapkan terus mengasah kemampuan, menjaga semangat berlatih, serta menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin dan profesionalisme prajurit.

Artikel Danrem 143/HO Tutup Latihan Kadertih Program Latihan Khusus Sabuk Hitam Tingkat I PSM pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Sorotan tersebut mencuat setelah kontraktor lokal bersama sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa di kantor PT Cinta Jaya, Selasa lalu. Aksi itu menjadi bentuk kekecewaan terhadap kebijakan perusahaan yang dinilai belum memberikan kesempatan secara optimal kepada putra daerah.

Basir menilai, masyarakat lokal semestinya tidak perlu terlebih dahulu menggelar demonstrasi hanya untuk memperoleh kesempatan bekerja dan terlibat dalam kegiatan usaha pertambangan.

“Saya sangat kecewa dengan PT Cinta Jaya. Kenapa kami putra daerah asli Mandiodo harus mengemis dulu baru diberikan pekerjaan? Kenapa kami harus demo dulu baru diberikan ruang?” tegas Basir.

Menurutnya, pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan bukan sekadar bentuk kepedulian sosial perusahaan, melainkan harus menjadi bagian dari pelaksanaan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Dugaan Ketidakpatuhan terhadap Regulasi ESDM
Basir menduga pelaksanaan pemberdayaan kontraktor lokal oleh PT Cinta Jaya perlu dievaluasi secara terbuka. Ia meminta perusahaan menjelaskan secara konkret siapa saja kontraktor lokal yang telah dilibatkan dan sejauh mana masyarakat sekitar mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan.

Ia turut menyoroti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 365 Tahun 2023 yang disebut berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan kontraktor lokal di wilayah pertambangan.

“Kalau hari ini PT Cinta Jaya mengatakan kami sudah mematuhi dan sudah memberdayakan kontraktor lokal, saya ingin bertanya: kontraktor lokal yang mana? Lokal yang mana? Lokal yang mana?” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi tuntutan agar perusahaan tidak hanya menyampaikan klaim pemberdayaan, tetapi juga mampu menunjukkan bukti pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, dugaan ketidakpatuhan yang disampaikan Basir masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan berdasarkan dokumen serta ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran perlu didasarkan pada fakta dan hasil verifikasi pihak berwenang.
Transparansi RKAB 2026 Dipertanyakan
Selain persoalan kontraktor lokal, Basir juga mendesak adanya keterbukaan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Cinta Jaya Tahun 2026, khususnya terkait lokasi kegiatan pertambangan yang tercantum dalam dokumen persetujuan resmi.

Menurutnya, kejelasan mengenai lokasi dan ruang lingkup kegiatan yang disetujui sangat penting untuk memastikan aktivitas perusahaan berjalan sesuai ketentuan perizinan.

“Kami wajib mengetahui di mana saja lokasi yang dilegalkan dari RKAB PT Cinta Jaya ini. Jangan sampai ada kegiatan yang berjalan di luar jalur hukum yang sudah disetujui negara,” tandasnya.

Tuntutan tersebut menempatkan transparansi dan pengawasan sebagai persoalan penting dalam tata kelola pertambangan. Namun, dugaan adanya kegiatan di luar persetujuan resmi tidak dapat disimpulkan tanpa pemeriksaan dokumen dan verifikasi dari instansi berwenang.

Basir berharap pemerintah dan instansi teknis terkait memberikan perhatian terhadap aspirasi kontraktor lokal, sekaligus memastikan pelaksanaan kegiatan pertambangan sesuai dengan persetujuan dan ketentuan yang berlaku.

Pimpinan Perusahaan Diminta Turun Tangan
Basir juga meminta pimpinan tertinggi PT Cinta Jaya mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang disuarakan masyarakat dan kontraktor lokal.

Ia menegaskan, program pemberdayaan tidak boleh berhenti sebagai komitmen administratif, tetapi harus diwujudkan melalui kesempatan usaha yang nyata, transparan, dan dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.

“Selesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian—bukan sekadar tertulis di atas kertas, tetapi nyata dirasakan oleh masyarakat dan kontraktor lokal di sini,” pungkasnya.

Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberadaan industri pertambangan di daerah perlu diiringi dengan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat sekitar. Kesempatan bagi pelaku usaha lokal,

keterbukaan informasi, serta mekanisme kemitraan yang jelas menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

Di sisi lain, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan komunikasi terbuka antara perusahaan, kontraktor lokal, masyarakat, dan pemerintah agar setiap keberatan dapat diperiksa berdasarkan data serta ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Cinta Jaya belum berhasil dikonfirmasi mengenai dugaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan pemberdayaan kontraktor lokal, tuntutan transparansi RKAB 2026, maupun aspirasi yang disampaikan Basir Mandiodo.

Redaksi membuka ruang bagi PT Cinta Jaya untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, atau bantahan guna memenuhi prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik.

Artikel Basir Mandiodo Soroti PT Cinta Jaya: Putra Daerah Jangan Harus Demo untuk Mendapat Pekerjaan pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

KONAWE SELATAN — Persoalan air bersih yang disebut telah bertahun-tahun tidak mengalir di Dusun I, Desa Watumbohoti, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), menuai sorotan. Anggota DPRD Konawe Selatan dari Partai Bulan Bintang (PBB), Iksan, mempertanyakan penanganan keluhan masyarakat sekaligus mengungkap dugaan pembongkaran area perpipaan air bersih yang dikaitkannya dengan aktivitas pertambangan PT Agung Perkasa (GAP).

Pernyataan itu disampaikan Iksan saat ditemui pada Senin, 12 Oktober 2026. Ia mengatakan, persoalan air bersih di wilayah tersebut bukan masalah baru. Menurutnya, warga Dusun I telah mengalami kesulitan memperoleh aliran air bersih selama bertahun-tahun dan telah menyampaikan keluhan kepada pemerintah desa.

“Jadi, terkait air bersih di Dusun I Desa Watumbohoti, itu sudah bertahun-tahun air bersih tidak mengalir. Bahkan, masyarakat sudah mengeluhkan persoalan ini kepada pemerintah desa, tetapi tidak pernah ditanggapi,” ungkap Iksan.

Menurut Iksan, kondisi tersebut mendorong dirinya memperjuangkan kebutuhan air bersih masyarakat melalui bantuan aspirasi sebagai anggota DPRD Konawe Selatan.

Ia mengungkapkan, khusus Desa Watumbohoti, dirinya telah menyalurkan bantuan aspirasi untuk enam titik sumur bor. Tiga titik diperuntukkan bagi Dusun I, sedangkan tiga titik lainnya berada di Dusun II.

“Untuk Watumbohoti, saya sudah memberikan bantuan aspirasi enam titik sumur bor. Di Dusun I ada tiga titik dan di Dusun II juga tiga titik. Itu karena persoalan air bersih yang sudah bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat,” jelasnya.

Pelayanan Air Bersih Dipertanyakan

Pernyataan Iksan menempatkan persoalan pelayanan air bersih di Desa Watumbohoti sebagai masalah yang membutuhkan penjelasan terbuka. Jika keluhan warga telah disampaikan selama bertahun-tahun, masyarakat perlu mengetahui langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi persoalan tersebut.

Sorotan ini juga mengarah pada Pemerintah Desa Watumbohoti di bawah kepemimpinan Kepala Desa Rahman, S.Pd. Pemerintah desa perlu memberikan penjelasan mengenai riwayat keluhan warga, kondisi jaringan perpipaan, serta upaya yang telah dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi.

Persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan sarana air bersih. Fungsi jaringan perpipaan, kondisi sumber air, pengelolaan fasilitas, dan keberlanjutan pelayanan juga harus dipastikan.

Iksan Duga Ada Kaitan dengan Aktivitas Pertambangan PT GAP

Selain menyoroti pelayanan air bersih, Iksan juga menduga adanya pembongkaran area perpipaan air bersih yang berkaitan dengan aktivitas penambangan PT Agung Perkasa (GAP).

Dugaan tersebut menjadi persoalan penting yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, terutama untuk memastikan lokasi pembongkaran, kondisi jaringan perpipaan sebelum dan sesudah aktivitas pertambangan, serta apakah terdapat hubungan langsung antara kegiatan perusahaan dan terganggunya pelayanan air bersih masyarakat.

Apabila dugaan tersebut berkaitan dengan kerusakan atau terganggunya fasilitas air bersih, fakta di lapangan perlu ditelusuri melalui pemeriksaan lokasi, dokumentasi kondisi perpipaan, serta keterangan masyarakat dan pihak terkait.

Hingga berita ini disusun, dugaan keterkaitan aktivitas pertambangan PT GAP dengan pembongkaran area perpipaan tersebut masih memerlukan verifikasi. Karena itu, belum dapat disimpulkan bahwa perusahaan menjadi penyebab terhentinya aliran air bersih di Dusun I.

Pihak PT Agung Perkasa (GAP) perlu diberikan kesempatan untuk menjelaskan aktivitas pertambangannya di sekitar lokasi, termasuk apakah terdapat kegiatan yang bersinggungan dengan jaringan perpipaan air bersih masyarakat.

Warga Berhak Mendapatkan Kejelasan

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan. Ketika masyarakat mengeluhkan persoalan yang disebut berlangsung selama bertahun-tahun, pemerintah desa perlu menjelaskan penanganan yang telah dilakukan dan langkah penyelesaian yang akan ditempuh.

Keberadaan enam titik sumur bor yang disebut telah diperjuangkan melalui bantuan aspirasi juga perlu dipastikan manfaatnya bagi masyarakat. Verifikasi diperlukan untuk mengetahui apakah seluruh fasilitas telah dibangun, berfungsi, dan mampu memenuhi kebutuhan warga di Dusun I dan Dusun II.

Pemerintah Desa Watumbohoti, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, serta pihak terkait perlu memastikan penyebab persoalan air bersih dapat diketahui secara jelas dan penanganannya tidak berhenti pada penyediaan fasilitas semata.

Hingga berita ini disusun, tanggapan Kepala Desa Watumbohoti, Rahman, S.Pd., dan pihak PT Agung Perkasa (GAP) belum tercantum dalam laporan ini. Klarifikasi dari kedua pihak diperlukan untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang sekaligus memastikan fakta mengenai dugaan pembongkaran area perpipaan dan persoalan pelayanan air bersih di wilayah tersebut.

Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat. Warga Watumbohoti membutuhkan kejelasan mengenai penyebab aliran air yang tidak berfungsi, tanggung jawab penanganannya, dan langkah nyata agar persoalan yang disebut berlangsung bertahun-tahun dapat diselesaikan.

Artikel Bertahun-tahun Air Bersih Tak Mengalir, Iksan Soroti Pemdes Watumbohoti dan Dugaan Dampak Tambang PT GAP pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

KONAWE SELATAN — Aktivitas pertambangan nikel PT Generasi Agung Perkasa (GAP) di Desa Watumbohoti, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, menuai sorotan tajam. Anggota DPRD Konawe Selatan, Iksan, mengungkap sejumlah dugaan persoalan lingkungan dan gangguan infrastruktur pengairan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan tersebut.

Sorotan politikus Partai Bulan Bintang (PBB) itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil penelusuran lapangan yang dilakukannya, aktivitas eksplorasi pertambangan PT GAP diduga telah memengaruhi kondisi sumber air masyarakat. Air bendungan dilaporkan mengalami kekeruhan, sementara jaringan irigasi yang menjadi penopang aktivitas pertanian warga turut terganggu.

Persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Terlebih, keberadaan bendungan dan saluran irigasi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas pertanian warga di sekitar wilayah pertambangan.

Iksan mengungkapkan, hasil penelusurannya menemukan kondisi sumber pengairan masyarakat yang memerlukan penanganan segera. Ia menduga terdapat hubungan antara aktivitas eksplorasi pertambangan nikel PT GAP dan perubahan kondisi air bendungan.

“Saya sudah turun langsung melihat kondisi di lapangan. Ada persoalan serius yang harus menjadi perhatian. Aktivitas pertambangan nikel PT GAP diduga telah berdampak terhadap sumber pengairan masyarakat. Air bendungan menjadi keruh, sementara jaringan irigasi yang selama ini dimanfaatkan petani juga mengalami gangguan,” ujar Iksan, Jumat (9/10/2026).

*Saluran Pipa Irigasi Diduga Terabaikan*

Persoalan yang ditemukan Iksan ternyata tidak berhenti pada kondisi air bendungan.
Ia juga menyoroti keberadaan saluran pipa pengairan masyarakat yang jalurnya melintasi kawasan izin usaha pertambangan (IUP) PT GAP.

Menurut temuannya, perusahaan diduga belum memberikan perhatian memadai terhadap keberadaan infrastruktur tersebut selama menjalankan aktivitas pertambangan.
Padahal, saluran pipa itu merupakan bagian penting dari sistem distribusi air menuju lahan pertanian masyarakat.

Iksan menilai perusahaan semestinya memperhitungkan keberadaan fasilitas pengairan masyarakat sebelum maupun selama melaksanakan kegiatan eksplorasi.

“Yang sangat kami sesalkan, perusahaan terkesan tidak memperhatikan keberadaan saluran pipa pengairan masyarakat yang jalurnya berada dalam wilayah IUP mereka. Seharusnya perusahaan memastikan infrastruktur tersebut tetap terlindungi dan berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan sampai kepentingan pertambangan justru mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Iksan.

*Nasib Petani Jadi Perhatian*

Bagi Iksan, persoalan sumber air dan jaringan irigasi tidak boleh dianggap sebagai masalah teknis semata. Gangguan terhadap sistem pengairan dapat membawa konsekuensi langsung bagi masyarakat, terutama petani yang menggantungkan kegiatan pertaniannya pada ketersediaan air.

Kondisi air bendungan yang keruh juga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kualitas dan kelayakannya bagi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, terganggunya jaringan irigasi berpotensi menghambat distribusi air menuju areal persawahan. Jika kondisi tersebut berlangsung berkepanjangan, aktivitas pertanian warga dikhawatirkan ikut terdampak.

“Air merupakan kebutuhan utama masyarakat, terutama para petani yang menggantungkan kehidupan dari hasil persawahan. Kalau bendungan keruh dan saluran irigasi terganggu, bagaimana masyarakat bisa mengelola sawah mereka dengan baik? Ini bukan persoalan kecil karena menyangkut keberlangsungan hidup dan perekonomian masyarakat,” tegas Iksan

Persoalan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang berdekatan dengan sumber air dan kawasan pertanian. Kegiatan eksplorasi harus disertai langkah pencegahan agar material tanah maupun sedimen dari area pertambangan tidak mencemari sumber pengairan masyarakat.
Namun, untuk memastikan penyebab kekeruhan bendungan di Desa Watumbohoti, diperlukan pemeriksaan lapangan dan pengujian kualitas air oleh instansi berwenang.

*Investasi Jangan Korbankan Kepentingan Masyarakat*

Iksan menegaskan bahwa keberadaan investasi pertambangan pada prinsipnya harus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Akan tetapi, kegiatan investasi juga wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta melindungi fasilitas publik yang telah dimanfaatkan warga.

Menurutnya, kepentingan ekonomi dari aktivitas pertambangan tidak seharusnya berjalan dengan mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Kami tidak pernah mempersoalkan kehadiran investasi di Konawe Selatan. Tetapi investasi harus berjalan sesuai aturan dan tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. PT GAP harus memberikan penjelasan dan bertanggung jawab apabila terbukti aktivitas pertambangannya menyebabkan kerusakan sumber air maupun jaringan irigasi warga,” beber Iksan.

*Desak Pemeriksaan Menyeluruh*

Temuan Iksan juga membuka ruang bagi pemerintah dan instansi teknis untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi pengairan di sekitar wilayah pertambangan.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penyebab kekeruhan air bendungan, kondisi saluran pipa irigasi, serta kemungkinan adanya hubungan dengan aktivitas eksplorasi perusahaan.

Selain itu, perlu ditelusuri apakah terdapat perubahan atau gangguan terhadap jaringan pengairan setelah aktivitas pertambangan berlangsung. Hasil pemeriksaan tersebut penting agar persoalan tidak berhenti pada dugaan, melainkan dapat ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan temuan teknis.

“Kami meminta instansi terkait segera turun melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Jangan menunggu sampai persoalan ini semakin parah. Harus ada kepastian mengenai penyebab kekeruhan air bendungan dan gangguan jaringan irigasi. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Iksan.

Persoalan ini juga memerlukan keterlibatan instansi yang membidangi lingkungan hidup, sumber daya air, dan pengawasan pertambangan sesuai kewenangan masing-masing.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan aktivitas perusahaan berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjamin perlindungan terhadap sumber air masyarakat.

*PT GAP Perlu Berikan Penjelasan*

Sorotan Iksan terhadap aktivitas PT GAP menempatkan perusahaan pada kebutuhan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi pengairan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Terutama menyangkut keberadaan saluran pipa yang melintasi wilayah IUP perusahaan serta dugaan dampak kegiatan eksplorasi terhadap kualitas air bendungan.

Penjelasan perusahaan diperlukan untuk mengetahui langkah pencegahan, perlindungan, dan penanganan yang telah dilakukan terhadap infrastruktur pengairan masyarakat.

Selain itu, perlu ada kejelasan mengenai tanggung jawab pemulihan apabila pemeriksaan membuktikan adanya kerusakan akibat aktivitas pertambangan.

Iksan berpandangan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat kegiatan usaha yang berlangsung di sekitar permukiman dan lahan pertanian mereka.

“Jangan sampai kekayaan alam Konawe Selatan dikeruk, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitar tambang justru kehilangan akses terhadap sumber air dan mengalami kesulitan mengairi sawahnya. Investasi seharusnya membawa kesejahteraan, bukan meninggalkan persoalan bagi masyarakat,” ujar Iksan.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan dari manajemen PT Generasi Agung Perkasa mengenai dugaan dampak aktivitas pertambangan terhadap kondisi air bendungan dan jaringan irigasi di Desa Watumbohoti.

Keterangan perusahaan masih diperlukan agar persoalan tersebut dapat disajikan secara berimbang, termasuk mengenai penyebab gangguan pengairan dan langkah penanganan yang telah atau akan dilakukan.

Artikel Air Bendungan Keruh,Pipa Irigasi Disorot;Iksan Ungkap Dugaan Dampak Tambang PT GAP pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Kendari – Komandan Korem 143/HO Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto, S.I.P., M.Han., menyerahkan hasil renovasi dua masjid di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam rangka kegiatan Bakti Persada 34 tahun pengabdian sebagai wujud kepedulian TNI terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Hal tersebut tertulis dalam rilis Kapenrem 143/HO Mayor Inf Rahman Hina, S.Pd di Kendari, Sultra, Jumat(9/10/2026).

Disampaikan Kapenrem dua masjid yang mendapatkan bantuan renovasi tersebut adalah Masjid Nurul Yakin di Kelurahan Watubangga dan Masjid Azhar Aburerea di Kelurahan Baruga, selain renovasi Danrem 143/HO memberikan fasilitas berupa AC Portabel, Alquran buku Yasin dan Mimbar.

Lebih lanjut disampaikan setelah pelaksanaan renovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan ibadah sekaligus memperkuat fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial.

Danrem 143/HO menyampaikan bahwa kegiatan Bakti Persada merupakan bentuk nyata kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, TNI tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara, tetapi juga berkontribusi membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dalam mendukung sarana ibadah.

Penyerahan hasil renovasi kedua masjid ini juga menjadi bukti bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat dapat diwujudkan melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Danrem berharap, fasilitas masjid yang telah direnovasi dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat sehingga memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Melalui kegiatan Bakti Persada, Korem 143/HO terus berkomitmen memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat serta menghadirkan pengabdian yang nyata, humanis, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

TNI bersama rakyat, terus hadir untuk membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Artikel Danrem 143/HO Serahkan Hasil Renovasi Dua Masjid dalam Rangka Bakti Persada 34 tahun pengabdian pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Ny. Dewi Awal Chairuddin resmi mengemban amanah sebagai Ibu Asuh Polwan Polda Sulawesi Selatan. Serah terima tugas tersebut berlangsung di Aula Atmani Wedhana Bhayangkari, Jumat (9/10/2026), sebagai bagian dari rangkaian pergantian kepemimpinan Kapolda Sulsel dari Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro kepada Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H.

Dalam prosesi tersebut, Ny. Dewi Awal Chairuddin menerima amanah sebagai Ibu Asuh Polwan dari Ny. Upi Djuhandhani. Momentum ini menjadi bagian penting dalam kesinambungan pembinaan dan pendampingan bagi personel Polwan Polda Sulsel, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun kehidupan keluarga.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda Sulsel Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H., bersama Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., serta Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum., para pejabat utama Polda Sulsel, para Kapolres/ta jajaran, dan personel Polwan Polda Sulsel.

Dalam kesempatan itu, Ny. Upi Djuhandhani menyampaikan bahwa peran Ibu Asuh Polwan sangat penting dalam memberikan bimbingan, perhatian, motivasi, serta dukungan moral kepada seluruh personel Polwan. Pembinaan tersebut diharapkan dapat membantu Polwan menjalankan tugas secara profesional, sekaligus menjaga keseimbangan antara tanggung jawab kedinasan dan kehidupan keluarga.

Ny. Upi Djuhandhani juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian Polwan Polda Sulsel selama dirinya mengemban amanah sebagai Ibu Asuh Polwan. Ia berharap kebersamaan dan semangat kekeluargaan yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Sementara itu, Ny. Dewi Awal Chairuddin menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan amanah tersebut. Ia berharap dukungan, kerja sama, dan komunikasi yang baik dari seluruh personel Polwan Polda Sulsel agar pelaksanaan pembinaan dan pendampingan dapat berjalan optimal.

Dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, Polwan Polda Sulsel diharapkan terus hadir sebagai sosok yang profesional, humanis, dan berintegritas dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui pengabdian yang tulus dan kedekatan dengan masyarakat, Polwan diharapkan semakin memperkuat kepercayaan publik serta mewujudkan semangat Polisi Bersama Masyarakat, demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di Sulawesi Selatan.

Artikel Ny. Dewi Awal Chairuddin Resmi Emban Amanah sebagai Ibu Asuh Polwan Polda Sulsel pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

MAKASSAR — Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar mendapat dukungan dari Lurah Butung, Slamet.

Slamet menilai kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Menurutnya, program pangan murah merupakan langkah positif pemerintah dalam membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan.

“Kami sangat mendukung kegiatan Gerakan Pangan Murah ini. Tentunya kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah,” ujar Slamet.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak masyarakat di wilayah Kota Makassar.

Slamet juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah, Bulog, Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia serta pihak terkait lainnya dalam menghadirkan bahan pangan dengan harga terjangkau.
“Harapan kami kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut.

Masyarakat sangat membutuhkan program yang langsung memberikan manfaat seperti ini,” tambahnya.

Gerakan Pangan Murah tersebut menjadi salah satu upaya konkret pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan, stabilitas harga, sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat.

Artikel Lurah Butung Slamet Dukung Gerakan Pangan Murah, Dinilai Bantu Masyarakat pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

KOLAKA — Pengabdian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas kedinasan. Kepedulian terhadap pendidikan dan kehidupan keagamaan juga menjadi bagian dari kontribusi sosial yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Hal itu ditunjukkan H. Muslim, salah seorang anggota Polres Kolaka, melalui pembangunan Masjid Al-Iskandar dan Pondok Pesantren Imam Muslim Tahfidzul Qur’an di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Watuliandu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Kehadiran dua fasilitas tersebut menjadi bagian dari ikhtiar H. Muslim dalam menyediakan ruang bagi masyarakat untuk beribadah sekaligus memperoleh pendidikan keagamaan.

Masjid Al-Iskandar diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ibadah dan aktivitas keagamaan masyarakat sekitar.

Sementara Pondok Pesantren Imam Muslim Tahfidzul Qur’an diarahkan sebagai tempat pembinaan generasi muda, khususnya dalam mempelajari dan menghafal Al-Qur’an.
Langkah tersebut memiliki relevansi dengan kebutuhan pembinaan generasi muda di tengah perkembangan zaman.

Pendidikan berbasis Al-Qur’an tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghafal, tetapi juga diharapkan membentuk karakter, kedisiplinan, akhlak, serta kepedulian sosial para santri.
Pemerintah Kabupaten Kolaka sendiri mencatat keberadaan sejumlah pondok pesantren dan lembaga tahfiz di wilayahnya.

Dalam sejumlah kegiatan pendidikan keagamaan, Pemkab Kolaka juga menekankan pentingnya melahirkan generasi Qurani yang memiliki karakter dan mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah.

Bagi H. Muslim, pembangunan masjid dan pesantren tersebut menjadi bentuk pengabdian yang berada di luar rutinitas tugasnya sebagai anggota kepolisian.

Jika tugas kepolisian berorientasi pada pelayanan, perlindungan dan pengayoman masyarakat, maka pembangunan sarana keagamaan menjadi bentuk kontribusi melalui jalur sosial dan pendidikan.

Keberadaan Pondok Pesantren Imam Muslim Tahfidzul Qur’an diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak dan generasi muda untuk mendapatkan pendidikan Al-Qur’an secara lebih dekat dengan lingkungan masyarakat.

Lebih jauh, masjid dan pesantren tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai fasilitas fisik, tetapi berkembang menjadi pusat pembinaan masyarakat yang mampu melahirkan generasi berilmu, berakhlak dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Langkah H. Muslim juga menjadi contoh bahwa semangat pengabdian dapat diwujudkan melalui berbagai bidang.

Kepolisian, pendidikan dan keagamaan pada akhirnya memiliki titik temu yang sama, yakni membangun masyarakat yang aman, berkarakter dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Dengan hadirnya Masjid Al-Iskandar dan Pondok Pesantren Imam Muslim Tahfidzul Qur’an, masyarakat Kolaka kini memiliki tambahan ruang untuk memperkuat aktivitas ibadah sekaligus pembinaan generasi muda berbasis nilai-nilai Al-Qur’an.

Artikel Anggota Polres Kolaka H. Muslim Dirikan Masjid dan Pesantren Tahfidz, Wujudkan Pengabdian di Bidang Keagamaan pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., resmi melantik Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H., sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan.
Irjen Pol. M. Awal Chairuddin menggantikan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan.

Pelantikan berlangsung di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (3/10/2026), dalam rangkaian upacara serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Kapolri.

Upacara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Prosesi pelantikan menjadi bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier dan penyegaran di tubuh institusi kepolisian.

Pergantian pucuk pimpinan Polda Sulsel tersebut juga diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan.

Dengan amanah baru tersebut, Irjen Pol. M. Awal Chairuddin kini mengemban tanggung jawab memimpin jajaran Polda Sulsel dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Sulawesi Selatan.

Pergantian Kapolda ini sekaligus menjadi momentum bagi jajaran Polda Sulsel untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.

Masyarakat Sulawesi Selatan kini menanti langkah dan arah kepemimpinan baru Kapolda Sulsel dalam menjaga keamanan, penegakan hukum, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, transparan, dan humanis.

Artikel Kapolri Lantik Irjen M. Awal Chairuddin sebagai Kapolda Sulsel pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Dalam momentum tersebut, Laksamana Muda TNI (Laksda) Andi Azis menekankan pentingnya sikap empati prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, prajurit TNI tidak boleh kehilangan kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Profesionalisme militer harus berjalan beriringan dengan kepedulian sosial.

“Prajurit harus memiliki empati. Kita harus mampu melihat dan merasakan apa yang dirasakan masyarakat,” tegas Laksda Andi Azis.

Pesan tersebut dinilai relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Persoalan ekonomi, sosial, keamanan hingga berbagai dampak perkembangan teknologi membutuhkan kehadiran aparat negara yang bukan hanya tegas, tetapi juga mampu memahami kebutuhan rakyat.

Di sisi lain, Laksda Andi Azis memberikan perhatian serius terhadap perkembangan ancaman siber.

Era digital telah mengubah pola ancaman terhadap keamanan nasional. Gangguan tidak selalu datang dalam bentuk kekuatan bersenjata secara langsung, tetapi dapat menyasar sistem informasi, infrastruktur digital maupun ruang komunikasi publik.

Ancaman siber juga berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi palsu, membangun keresahan, hingga memengaruhi opini masyarakat.

Karena itu, kemampuan menghadapi ancaman siber menjadi salah satu tantangan yang harus terus diantisipasi oleh TNI.

“Ancaman siber harus menjadi perhatian. Kita harus meningkatkan kemampuan dan kesiapan menghadapi perkembangan teknologi,” ujarnya.

Bukan Sekadar Seremoni
Peringatan HUT ke-81 TNI tidak semestinya berhenti pada seremoni dan perayaan. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, keberadaan TNI diharapkan tetap terasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan.

Kesederhanaan peringatan justru menjadi pesan bahwa ukuran pengabdian bukan terletak pada kemeriahan acara, melainkan pada seberapa besar kehadiran TNI dirasakan masyarakat.

TNI dituntut tetap profesional dalam menjalankan tugas pertahanan negara, namun pada saat yang sama harus mampu menjaga hubungan yang kuat dengan masyarakat.

Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan bentuk ancaman, prajurit juga dituntut semakin adaptif. Kemampuan tempur harus dibarengi dengan kemampuan membaca perubahan lingkungan strategis, termasuk ancaman yang muncul dari dunia maya.

Momentum HUT ke-81 TNI di Sulsel akhirnya menjadi refleksi: kekuatan pertahanan bukan hanya soal senjata dan personel, tetapi juga soal kepercayaan rakyat, kepedulian sosial dan kemampuan menghadapi ancaman baru.

Dari Sulawesi Selatan, pesan itu menjadi penting—TNI harus tetap kuat menghadapi ancaman, tetapi tetap dekat dan memiliki empati terhadap rakyat yang dilindunginya.

Artikel HUT ke-81 TNI Digelar Sederhana, Laksda Andi Azis Soroti Empati dan Ancaman Siber pertama kali tampil pada Fajar Info Online.