Jakarta – Polri kembali melakukan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan terhadap 1.121 personel perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) melalui tujuh Surat Telegram (ST) yang diterbitkan pada 25 Juni 2026. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi, pengembangan karier, serta penguatan kelembagaan Polri dalam menghadapi tantangan tugas ke depan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan mutasi merupakan hal yang lazim dalam organisasi sebagai bentuk pembinaan karier sekaligus upaya meningkatkan kinerja institusi.

“Mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Adapun tujuh Surat Telegram yang diterbitkan meliputi ST/1335/VI/KEP./2026 sebanyak 74 personel, ST/1336/VI/KEP./2026 sebanyak 359 personel, ST/1337/VI/KEP./2026 sebanyak 65 personel, ST/1338/VI/KEP./2026 sebanyak 174 personel, ST/1339/VI/KEP./2026 sebanyak 150 personel, ST/1340/VI/KEP./2026 sebanyak 104 personel, dan ST/1341/VI/KEP./2026 sebanyak 195 personel.

Dari total 1.121 personel yang dimutasi, sebanyak 748 personel mendapatkan promosi maupun perpindahan jabatan setara (flat). Sejumlah jabatan strategis turut mengalami pergantian, di antaranya Kapuslitbang Polri yang kini dijabat Brigjen Pol. Didi Hayamansyah.

Selain itu, terdapat pergantian pada dua jabatan Kapolda, yakni Kapolda Aceh yang kini dijabat Brigjen Pol. Ruddi Setiawan dan Kapolda Papua Barat Daya yang dipercayakan kepada Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru.

Mutasi kali ini juga mencakup tiga jabatan Wakapolda, yaitu Wakapolda Banten, Wakapolda Maluku, dan Wakapolda Papua Barat Daya.

Pada level kewilayahan, Polri melakukan promosi terhadap 190 jabatan Kapolres/Ta/Metro/Tabes. Dalam kebijakan tersebut juga dilakukan pembentukan satu Polresta baru di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), empat Polres Tipe D baru, serta peningkatan status delapan Polres Tipe D menjadi Polresta.

“Pembentukan dan peningkatan tipe satuan kewilayahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat, sekaligus menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan wilayah dan tantangan kamtibmas yang semakin dinamis,” kata Brigjen Pol. Trunoyudo.

Empat Polres Tipe D yang dibentuk berada di wilayah Padang Lawas Utara, Sumba Tengah, Konawe Kepulauan, dan Banggai Laut. Sementara delapan Polres yang naik status menjadi Polresta berada di Karawang, Batang, Klaten, Tuban, Sumenep, Gowa, Banggai, dan Lombok Tengah.

Dalam mutasi kali ini, Polri juga memberikan ruang lebih luas bagi personel Polwan. Sebanyak 45 Polwan memperoleh promosi jabatan, termasuk 17 personel yang dipromosikan menjadi Kapolres setingkat IIIA2.

“Peningkatan peran Polwan dalam jabatan strategis menunjukkan komitmen Polri terhadap pengembangan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berbasis kompetensi tanpa membedakan gender,” ungkap Brigjen Pol. Trunoyudo.

Selain promosi dan rotasi, mutasi juga mencakup pengukuhan jabatan terhadap delapan personel, penempatan jabatan bagi 68 lulusan Dikbangti dan S3 STIK, serta pemberangkatan 37 personel untuk mengikuti pendidikan pengembangan dan pendidikan pengembangan manajemen tahun anggaran 2026.

Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa seluruh kebijakan mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, sistem merit, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

“Melalui mutasi ini diharapkan seluruh personel yang mendapatkan amanah jabatan baru dapat segera beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi serta masyarakat,” tutupnya.

Artikel Polri Mutasi 1.121 Personel, Perkuat Organisasi hingga Daerah pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melaksanakan Konferensi Pers yang dirangkaikan dengan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan tindak pidana narkoba periode Januari hingga Juni Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Mapolda Sulsel pada Rabu (10/06/2026) dan dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., serta dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Selatan serta stakeholder terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sulsel menyampaikan bahwa Polda Sulsel bersama unsur Forkopimda dan Pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Sulsel. Polda Sulawesi Selatan, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, namun dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan tren kejahatan narkotika.

Beberapa perkembangan tersebut di antaranya adalah munculnya narkotika sintetis generasi baru dalam bentuk cair, termasuk penyalahgunaan liquid vape yang telah dimodifikasi dengan mencampurkan zat narkotika seperti etomidate, yang saat ini banyak menyasar kalangan remaja.

Kapolda Sulsel menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan barang bukti ini merupakan wujud nyata komitmen Polri, khususnya Polda Sulsel, dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Dalam kurun waktu lima bulan terakhir, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel bersama Satuan Reserse Narkoba Polres jajaran berhasil mengungkap sejumlah kasus menonjol yang merupakan bagian dari jaringan internasional yang berasal dari Malaysia dan masuk melalui jalur laut menuju wilayah Sulawesi Selatan.

Pengungkapan tersebut antara lain kasus menonjol oleh Ditresnarkoba Polda Sulsel dengan barang bukti sabu seberat 10 kilogram. Selanjutnya, Satresnarkoba Polrestabes Makassar berhasil mengamankan empat orang tersangka dengan barang bukti sabu seberat 5 kilogram sebagai hasil pengembangan kasus pada bulan Mei 2026. Satresnarkoba Polres Pelabuhan Makassar juga berhasil mengungkap satu kasus dengan barang bukti sabu seberat 1 kilogram. Sementara itu, Polsek Pelabuhan Nusantara Polres Parepare mengungkap satu kasus menonjol dengan barang bukti sabu seberat 40 kilogram serta 157 cartridge etomidate.

Secara kumulatif, pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh Ditresnarkoba dan Satresnarkoba Polres jajaran Polda Sulsel sepanjang Tahun 2026 tercatat sebanyak 1.175 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 1.778 orang. Adapun total barang bukti yang berhasil diamankan meliputi narkotika jenis sabu lebih dari 70 kilogram, ganja lebih dari 2 kilogram, ekstasi sebanyak 1.039 butir, tembakau sintetis seberat 544,95 gram, cairan sintetis sebanyak 1.723,49 mililiter, obat daftar G sebanyak 16.797 butir, kokain lebih dari 30 kilogram dengan status barang temuan, serta cartridge etomidate sebanyak 157 buah.

Pada kegiatan pemusnahan kali ini, barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari sabu seberat 56.844,49 gram, ganja seberat 2.000 gram, ekstasi sebanyak 209 butir, kokain seberat 7.600 gram, serta 157 cartridge etomidate. Sebelum dilakukan pemusnahan, seluruh barang bukti telah melalui proses pemeriksaan oleh Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sulsel guna memastikan keaslian, jumlah, serta kandungan zat narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh barang bukti tersebut dinyatakan positif mengandung narkotika.

Terhadap para tersangka, dikenakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (2) Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Subsider Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti narkotika secara simbolis oleh Kapolda Sulsel bersama unsur Forkopimda. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika guna mewujudkan wilayah Sulawesi Selatan yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba.

Artikel Polda Sulsel Musnahkan Barang Bukti Narkotika Hasil Pengungkapan Jaringan Internasional Periode Januari–Juni 2026 pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) bersama Polres jajaran berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi dalam periode Maret hingga Mei 2026.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Dermaga Pelindo Makassar, Jalan Soekarno No.01, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Selasa (2/6/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., serta dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Forkopimda, dan Pejabat Utama Polda Sulsel.

Dalam keterangannya, Kapolda Sulsel menegaskan komitmen Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam pengendalian distribusi energi dan migas.

“Polda Sulsel didukung oleh instansi terkait berkomitmen penuh menjalankan kebijakan pemerintah, termasuk perintah Presiden dalam pengendalian migas, guna memastikan subsidi tepat sasaran,” ujar Kapolda.

Kapolda menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari Laporan Polisi Nomor LP/228/II/2026/SPKT/POLDA SULSEL tanggal 26 Februari 2026. Dari pengungkapan awal, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 unit kapal SPOB, 7 unit mobil truk transportir, 2 unit mesin alkon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, serta 120 kiloliter atau 120.000 liter BBM jenis biosolar.

Dalam kasus tersebut, penyidik telah menetapkan 7 orang tersangka, yakni SD, AD, FA, ASY, SG, RN, dan MG. Dari jumlah tersebut, 4 orang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), yaitu AD, FA, RN, dan MG.

Seiring pengembangan kasus, jumlah laporan polisi yang ditangani Polda Sulsel dan Polres jajaran mencapai 37 laporan dengan total 45 orang tersangka.

Adapun barang bukti yang berhasil disita selama periode Januari hingga Mei 2026 meliputi 1 unit kapal tanker, 2 unit kapal SPOB, 18 unit mobil tangki, 17 unit mobil penumpang, 6 unit dump truck, 332 jerigen solar, 12 tandon berkapasitas 1.000 liter, serta 1.541 tabung LPG 3 kg.

Selain itu, turut diamankan BBM subsidi berupa 229.123 liter solar dan 3.031 liter pertalite yang tersebar di berbagai wilayah hukum Polres jajaran Polda Sulsel.

Dari hasil pengungkapan ini, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp69.907.907.343. Nilai tersebut setara dengan kebutuhan BBM untuk sekitar 205.611 kendaraan apabila masing-masing kendaraan mengisi rata-rata 50 liter.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kapolda Sulsel dan seluruh jajaran atas pengungkapan kasus tersebut.

“Ini merupakan pengungkapan yang luar biasa. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sulsel dan jajaran Ditreskrimsus. Pemerintah Provinsi Sulsel juga akan memberikan penghargaan khusus kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengungkapan ini,” ujar Gubernur.

Senada dengan itu, Kepala BPH Migas turut memberikan apresiasi dan menyebut pengungkapan ini sebagai salah satu yang terbesar dalam penanganan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi.

Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan Polda Sulsel dalam menindak tegas pelaku penyalahgunaan energi bersubsidi serta menjaga distribusi BBM dan LPG agar tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.

Artikel Polda Sulsel Gelar Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Penyalahgunaan BBM dan LPG Bersubsidi di Wilayah Sulawesi Selatan pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., menghadiri Upacara Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) Unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Karebosi, Jl. Ahmad Yani, Kota Makassar, Rabu (13/05/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung dengan khidmat dan menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara melalui pelibatan unsur ASN sebagai komponen cadangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat TNI-Polri, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulsel.

Upacara penetapan ini merupakan wujud nyata sinergitas antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat ketahanan nasional di wilayah Sulawesi Selatan. Melalui pembentukan Komponen Cadangan dari unsur ASN, diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, baik militer maupun non-militer.

Kapolda Sulsel dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap program pembentukan Komcad sebagai bagian dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kondusifitas wilayah serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat, khususnya ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dapat semakin memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung upaya pertahanan negara serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Artikel Kapolda Sulsel Hadiri Upacara Penetapan Komponen Cadangan Unsur ASN Pemprov Sulsel Tahun 2026 pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., menerima penghargaan prestisius dari Kapolri atas capaian Peringkat I (Satu) Nasional Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) T.A 2025 kategori Pagu Besar tingkat Polri. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Rupatama Mabes Polri, Rabu (29/04/2026).

Penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI terhadap seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk Polri, sebagai bentuk evaluasi atas kualitas pelaksanaan anggaran.

Capaian ini menunjukkan kinerja unggul Polda Sulsel dalam pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dari total 36 Polda di seluruh Indonesia, Polda Sulsel berhasil menempati posisi terbaik dalam kategori pagu besar, yang menjadi indikator penting dalam tata kelola keuangan negara.

Selain capaian tersebut, dari total 51 Satuan Kerja (Satker) jajaran Polda Sulsel, sebanyak 30 Satker berhasil meraih nilai IKPA 100 atau kategori sempurna. Prestasi ini menjadi indikator kuat atas optimalnya pelaksanaan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Polda Sulsel.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi seluruh jajaran, khususnya para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta personel yang mengemban fungsi keuangan di masing-masing Satker. Pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Keuangan Polda Sulsel di bawah pimpinan Kabidkeu Kombes Pol S. Ferdinand Suwarji, S.E., M.Ak., M.A.R.S., CFrA., turut berperan penting dalam mendorong peningkatan kualitas kinerja pengelolaan anggaran.

Kapolda Sulsel menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan wujud nyata komitmen dalam menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang TEPAT (Tertib, Efektif-Efisien, Partisipatif, Akuntabel dan Terpercaya). Hal tersebut sejalan dengan upaya mendukung pelaksanaan tugas Polri yang Presisi.

Lebih lanjut, penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan penguatan integritas bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan institusi.

Dengan capaian ini, Polda Sulsel diharapkan mampu terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja, serta menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik di lingkungan Polri.

Artikel Kapolda Sulsel terima Penghargaan IKPA T.A 2025 Peringkat I dari Kapolri, wujud komitmen pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Makassar, 18 April 2026 — Pengurus Pusat Kesatuan Masyarakat Wajo (KEMAWA) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo menggelar kegiatan Halal Bi Halal yang berlangsung khidmat dan penuh kehangatan di Hotel Claro Makassar, Sabtu (18/4/2026).

Mengusung tema “Menyatukan Hati, Menguatkan Persaudaraan, serta Membangun Solidaritas dan Sinergitas Menuju Wajo Merdeka”, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kekeluargaan masyarakat Wajo, baik di perantauan maupun di daerah asal.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Wajo dan Wakil Bupati Wajo, jajaran pengurus pusat KMW, serta seluruh tokoh masyarakat Wajo. Kehadiran para pemimpin daerah dan tokoh masyarakat tersebut semakin memperkuat makna kebersamaan dan sinergi dalam membangun daerah.

Dalam kesempatan tersebut, H. Andi Syamsuddin, S.E. turut hadir sebagai Pimpinan Umum fajarnewstv.com dan memberikan dukungan terhadap penguatan persatuan serta sinergitas antar elemen masyarakat. Ia menegaskan pentingnya peran media dalam menjaga persatuan dan menyebarkan informasi yang konstruktif.

Perwakilan KEMAWA dalam sambutannya menyampaikan bahwa Halal Bi Halal bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi juga menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi, memperkuat komunikasi, dan mendorong kolaborasi nyata dalam pembangunan Kabupaten Wajo.

Pemerintah Kabupaten Wajo juga mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini sebagai bentuk nyata kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperkuat pembangunan berbasis kebersamaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat persaudaraan, solidaritas, dan sinergitas terus terjaga sebagai fondasi kuat menuju Wajo yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Artikel Halal Bi Halal KEMAWA dan Pemkab Wajo: Perkuat Persaudaraan Menuju Wajo Maju pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Palopo, 17 April 2026 — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) di Aula Lapas Palopo, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan tahanan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman hukum di lingkungan lapas.

Sosialisasi menghadirkan Tim Penyuluh Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang memaparkan berbagai substansi penting dalam KUHP Baru.

Materi yang disampaikan meliputi perubahan mendasar dalam hukum pidana, prinsip-prinsip hukum yang diperbarui, hingga implikasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Penyampaian dilakukan secara interaktif agar mudah dipahami oleh para peserta.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Lapas Kelas IIA Palopo, Jose Quelo, didampingi jajaran pejabat struktural.

Dalam sambutannya, Kalapas menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi warga binaan sebagai bekal selama menjalani masa pembinaan dan sebagai persiapan untuk kembali ke tengah masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh warga binaan dan tahanan dapat memahami aturan hukum yang berlaku, khususnya KUHP yang baru.

Dengan begitu, kesadaran hukum dapat meningkat dan ke depan mereka mampu menghindari perbuatan yang melanggar hukum,” ujar Jose Quelo.

Kegiatan berlangsung tertib dan penuh antusiasme. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif para peserta dalam sesi tanya jawab yang digelar setelah pemaparan materi.

Sosialisasi ini menjadi salah satu bentuk edukasi hukum yang efektif dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum di lingkungan pemasyarakatan.

Lapas Palopo pun berkomitmen untuk terus menghadirkan program pembinaan yang edukatif dan bermanfaat bagi warga binaan, sebagai bagian dari upaya mendukung proses reintegrasi sosial yang lebih baik.

Artikel Lapas Palopo Gelar Sosialisasi KUHP Baru untuk Warga Binaan dan Tahanan pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

GOWA – FAJARINFOONLINE.COM
Organisasi masyarakat Kiwal Garuda Hitam Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Kabupaten Gowa menggelar rapat konsolidasi dan evaluasi bulanan yang dirangkaikan dengan kegiatan Halal Bi Halal.

Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat Kiwal Gowa, Jalan Poros Pallangga, Sungguminasa, tepatnya di Ruko Jeneberang No. 09 sebelum Jembatan Kembar, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus MPC serta para Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Kabupaten Gowa. Rapat berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan namun tetap serius membahas berbagai agenda strategis organisasi.

Adapun sejumlah agenda penting yang dibahas dalam rapat tersebut antara lain pembentukan tim evaluasi dan verifikasi kepengurusan, pembentukan Tim Majelis Kode Kehormatan (MKK) Kiwal Gowa, evaluasi serta pembahasan reshuffle kepengurusan, evaluasi struktur organisasi dan persiapan pelantikan PAC se-Kabupaten Gowa, hingga pembentukan panitia Anniversary ke-1 Kiwal Garuda Hitam Kabupaten Gowa.

Diketahui, Kiwal Garuda Hitam MPC Gowa di bawah kepemimpinan Rapiuddin Maddo, S.Pd.I., M.M., yang akrab disapa Daeng Opa, kini memasuki usia satu tahun sejak pelantikan pada 25 Mei 2025 lalu. Momentum tersebut menjadi dasar dilaksanakannya pembentukan panitia peringatan hari jadi pertama, meskipun jadwal dan lokasi kegiatan masih akan ditentukan melalui rapat lanjutan.

Dalam rapat tersebut juga dilakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah kepala bidang (Kabid) dan Ketua PAC. Bahkan, beberapa posisi kepala bidang mengalami perombakan (reshuffle) sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, KM H. Almukarram Safri Rusli, S.Kep., M.Kes., yang didaulat memimpin doa. Ia juga disebut sebagai calon Kepala Bidang Keagamaan dan Kerohanian Kiwal MPC Gowa.

Dalam sambutannya, Ketua Kiwal Gowa, Rapiuddin Maddo Daeng Opa, menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil merupakan bagian dari tanggung jawab dan amanah yang diembannya sebagai pimpinan organisasi.

“Kami berbicara bukan untuk memutus silaturahmi. Apa pun kebijakan yang saya ambil adalah hak prerogatif sebagai Ketua yang diberi amanah untuk mengendalikan dan membawa Kiwal Garuda Hitam Gowa menjadi organisasi yang lebih bermanfaat, lebih beribadah, dan lebih jaya,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa sejak dilantik pada 25 Mei 2025, dirinya berkomitmen untuk menjaga amanah tersebut dan terus mendorong kemajuan organisasi.

Rapat konsolidasi ini diharapkan mampu memperkuat soliditas internal serta meningkatkan kinerja seluruh jajaran pengurus Kiwal Garuda Hitam di Kabupaten Gowa dalam menjalankan program-program organisasi ke depan.

Laporan,’Syahril Beta

Artikel RAPAT KONSOLIDASI DAN EVALUASI BULANAN DIRANGKAIKAN HALAL BI HALAL KIWAL MPC GOWA pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Makassar, 10 April 2026 – Lembaga Adat Kerajaan Gowa melalui Srikandi Balira kembali menggelar kegiatan Halal Bihalal yang ke-4 kalinya. Acara yang berlangsung di RM Saung Rindu Alam, Pantai Akkarena, Makassar, Jumat (10/4/2026), berjalan khidmat serta penuh nuansa kekeluargaan.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Balira, Permaisuri Kerajaan Gowa, Andi Hikmawati Patta Umba Karaeng Bainea, yang merupakan istri almarhum Raja Gowa ke-38, Andi Kumala Idjo Daeng Sila Sultan Malikussaid II Batara Gowa III.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Putera Mahkota Kerajaan Gowa Andi Imam Daeng Situju, jajaran Batesalapang, Dewan Hadat Kerajaan Tallo, para ketua adat, komunitas budaya, unsur pemerintah yang tergabung dalam Forkopimda, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Andi Hikmawati menekankan pentingnya mempererat tali silaturahmi dan saling memaafkan pasca menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ia juga menegaskan komitmen Lembaga Balira untuk terus menjadi pilar dalam pelestarian adat dan budaya Kerajaan Gowa.

Menurutnya, semangat tersebut merupakan amanah dari almarhum Raja Gowa, yang semasa hidupnya mendedikasikan waktu dan tenaga untuk mengangkat kembali kejayaan Kerajaan Gowa melalui berbagai kegiatan adat dan budaya, baik di dalam negeri maupun mancanegara.

“Lembaga Balira akan terus konsisten menjadi bagian dari tiang penyangga pelestarian budaya. Kami tetap menjalankan kegiatan secara mandiri, bahkan selama ini belum pernah meminta bantuan pihak lain dalam pendanaan kegiatan,” ujar Andi Hikmawati.

Hal tersebut dinilai menjadi bukti kuatnya kemandirian lembaga, yang lahir dari soliditas anggota serta kepemimpinan yang dinilai mampu menjaga eksistensi Balira hingga saat ini. Bahkan, sejumlah agenda besar telah disiapkan untuk terus mengembangkan kiprah lembaga ke depan.

Di sela-sela kegiatan, anggota Dewan Majelis Hadat Kerajaan Tallok, Daeng Bombong, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap penyelenggaraan acara tersebut. Ia menilai setiap kegiatan Balira selalu berlangsung meriah dan sukses berkat kekompakan antara pengurus dan panitia.

“Lembaga Balira di bawah kepemimpinan Andi Hikmawati menjadi benteng kuat dalam menjaga dan melestarikan adat budaya. Ini adalah contoh nyata bahwa komitmen dan kerja nyata mampu menghasilkan dampak besar,” ungkapnya.

Ia juga berharap lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pelestarian budaya dapat mencontoh semangat Balira, dengan tidak hanya sebatas wacana, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata yang berkelanjutan.
Kegiatan Halal Bihalal ini menjadi momentum penting dalam memperkuat silaturahmi sekaligus meneguhkan komitmen bersama untuk menjaga eksistensi adat dan budaya Kerajaan Gowa di tengah perkembangan zaman.

Artikel Halal Bihalal Srikandi Balira Lembaga Adat Kerajaan Gowa Berlangsung Khidmat dan Penuh Kekeluargaan pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan merespons cepat dugaan keterlibatan oknum anggota Polri dalam peristiwa penganiayaan yang terjadi di salah satu tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Toraja Utara.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Kamis (2/4/2026) dini hari di sebuah kafe di wilayah Rantepao, yang melibatkan sejumlah pengunjung serta oknum aparat. Dalam kejadian tersebut, beberapa orang dilaporkan menjadi korban pengeroyokan dan telah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian.

Berdasarkan informasi awal, terdapat dugaan keterlibatan dua oknum anggota Polri berinisial Aiptu AS dan Bripka IA yang saat ini bertugas di wilayah hukum Polres Toraja Utara. Keduanya diduga berada di lokasi kejadian saat insiden berlangsung.

Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait kejadian tersebut dan saat ini tengah dilakukan proses penanganan secara profesional dan transparan.

“Terhadap oknum anggota Polri berinisial Aiptu AS dan Bripka IA yang diduga terlibat, saat ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Bidpropam. Proses penegakan kode etik dan disiplin akan dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Kabid Humas.

Lebih lanjut disampaikan, kejadian tersebut telah dilaporkan secara resmi oleh korban ke Polres Toraja Utara dan saat ini tengah ditangani oleh penyidik Satreskrim guna memastikan proses hukum berjalan secara profesional, proporsional, dan akuntabel.

Saat ini, proses penyelidikan dan penyidikan masih terus berlangsung, termasuk pendalaman terhadap bukti-bukti serta keterangan saksi yang ada. Polri memastikan akan menangani perkara ini secara objektif dan transparan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kepercayaan publik.

Artikel Polda Sulsel Tegaskan Komitmen Penegakan Kode Etik Terkait Dugaan Keterlibatan Oknum Anggota Polri di Toraja Utara pertama kali tampil pada Fajar Info Online.