Fajarinfoonline.com,”Tradisi mudik itu, seorang budayawan adalah pertanda akal budaya manusia yang sehat. Mereka yang mudik itu masih mempunyai rasa kangen yang tersimpan selama berada di hilir. Sehingga mudik semakin asyik dan romantis dilakoni meski harus berjejal dan berjubel di jalan saat antri tiket atau mengendarai kendaraan sendiri di jalan raya yang tak alang kepalang jauhnya dari ibu kota.

Karena itu, mudik bukan dilakukan oleh mereka yang menetap di kampung. Sebab tradisi mudik itu hanya dilakukan oleh kaum urban yang masih menyisakan banyak hal di kampung halaman.

Jika mudik dilakukan pada hari menjelang lebaran (Hari Raya Idul Fitri) boleh jadi ada diantaranya yang beranggapan sebagai pelengkap dari kesempurnaan ibadah puasa untuk dirayakan bersama keluarga di kampung kelahiran. Sehingga tradisi berbagi sadaqah atau zakat dapat dilakukan jor-joran dengan anggapan sekalian berbagi — dalam kesempatan setahun sekali — sehabis kerja keras mengumpulkan harta dan kekayaan entah dengan cara apa saja dilakukan.

Jadi tradisi mudik itu cukup baik — setidaknya menandai bahwa kita masih punya kampung halaman dan keluarga yang masih ada di sana. Jadi tak hanya menandai bahwa kita sesungguhnya adalah orang udik yang sudah berada hilir — seperti muara dari segenap pertemuan yang berada di muara.

Biasanya di udik itu segenap keluarga berkumpul, termasuk mereka yang berada di hilir yang lain. Maka semakin gegap gempitalah pertautan keluarga, sanak famili atau mungkin handai taulan yang masih ada keterkaitan dengan keluarga. Mungkin saja diantaranya anak cucu dan menantu yang ikut dalam arus mudik dari hilir itu. Sehingga beragam barang dan perangai bawaan ikut menambah semarak dan riuhnya kegembiraan. Apalagi kemudian bisa berbagi-bagi Rizki yang cukup melimpah untuk sekalian melunasi rasa kangen dan kegembiraan bersama mereka yang setia menanti dan menjaga kampung halaman.

Pendek kata, tradisi mudik itu sehat. Baik dalam telaah ekonomi maupun dalam telisik sosiologi dalam arti pemerataan maupun kekerabatan agar tak putus jalinan persaudaraan. Itulah sebabnya kesedihan menjadi patut dan wajar merundung kami yang tak dapat mudik lantaran banyak alasan, mulai dari tak punya duit hingga dalih lain yang terkadang tak masuk akal. Tapi realitasnya begitu adanya. Apalagi bagi kami yang tak lagi punya kampung halaman. Jika pun bisa mudik, dimana kampungnya sekarang. Sebab di sana sudah tidak lagi ada apa-apa. Jangankan sanak saudara, sekedar lahan sepetak pun sekarang sudah jadi milik para pendatang. Lebih celaka lagi tentu saja, kampung halaman itu sekarang sudah dipenuhi oleh bangsa asing.

Artinya, tradisi mudik itu sehat untuk ikut menjaga kampung halaman kita agar tidak hilang karena berpindah tangan pada para pendatang entah dengan cara apa saja. Karena para pendatang itu memang tidak punya kampung halaman, seperti kita yang tersingkir atau terbuang. Maka itu betapa malang dan tragisnya mereka dan kami yang tak lagi punya kampung halaman.

Banten, 19 April 2023

Artikel Jacob Ereste :<br>Tradisi Mudik Itu Baik dan Sehat Untuk Menjaga Rasa Kepemilikan Kita Pada Kampung Halaman pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Fajarinfoonline.com,” Manado – Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mengambil solusi yang asimetrik sebagai langkah bijaksana menggantikan penerbitan KTP-el yang masih banyak dikeluhkan masyarakat.

Zudan menyebutkan 3 kendala pencetakan KTP-el. Pertama pengadaan blanko KTP-el yang mengambil porsi cukup besar anggaran Dukcapil, kemudian harus pula menyediakan printer dengan ribbon, cleaning kit dan film. Belum lagi masalah kendala jaringan internet di daerah.

Kalau ada kendala jaringan, pengiriman hasil perekaman KTP-el tidak sempurna. Walhasil, KTP tidak jadi, karena failer enrollment. Perekaman sidik jari pun gagal karena tidak terkirim ke pusat. “Mengatasi kendala jaringan, ditambah pengadaan peralatan dan blanko itu mahal sekali. Maka Pak Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan agar menggunakan pendekatan asimetris, yakni dengan digitalisasi dokumen kependudukan termasuk penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD),” jelas Dirjen Zudan dalam Rakornas Dukcapil 2023 bertajuk “Digitalisasi Adminduk untuk Kemudahan Layanan Publik dan Pemilu 2024” di Novotel Manado Golf Resort & Convention Center, Kairagi II, Sulawesi Utara, Rabu (8/2/2023) malam.

Belum lagi, ungkap Zudan, ada pemekaran 11 kecamatan, 300 desa/kelurahan terutama di daerah otonomi baru (DOB) di Papua. “Jadi kita tidak lagi menambahkan blanko tetapi kita mendigitalkan pelayanan adminduk. KTP elektronik diganti KTP digital,” ujarnya.

Zudan menjelaskan, Dukcapil menargetkan sebanyak 25 persen dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten/kota di Indonesia. “Mari kita bertransformasi ke KTP digital. Target tahun ini 25 persen atau 50 juta penduduk Indonesia memiliki KTP digital di hapenya,” kata Zudan.

Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, harus didampingi petugas Dukcapil karena memerlukan verifikasi dan validasi yang ketat dengan teknologi face recognition.

“Sekali datang pemohon bisa langsung dapat KTP Digital, dokumen kependudukan lainnya seperti KK dan lainnya sudah bisa langsung dipindahkan data digitalnya ke hape pemohon,” demikian penjelasan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. Dukcapil.

Artikel Dukcapil Targetkan 50 Juta Penduduk Indonesia Miliki KTP Digital pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Fajarinfoonline.com,”Dugaan adanya pengrusakan kawasan hutan yang dialamatkan oleh PT TMM tidaklah benar dan tidak mendasar sebab sesuai dengan slogan kami yakni “Keberlanjutan Investasi Masa Depan Negara dan Daerah Sulawesi Tenggara” hal ini diungkapkan oleh Direktur Operasional PT Tristaco Mineral Makmur (TMM), Faisal Panji.

Hal ini diungkapkan terkait adanya laporan organisasi pemerhati hukum dan lingkungan disektor pertambangan yakni Law Mining Center (LMC) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia baru-baru ini.

Kepada awak media, pria Faisal menjelaskan jika laporan yang diadukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia oleh Law Mining Center (LMC) yang diduga telah melakukan perambahan kawasan hutan illegal, tidaklah mendasar dan tidak benar. Tegas faisal.

“Aktivitas penambangan yang kami lakukan (PT TMM) telah sesuai aturan yang berlaku, seperti izin kehutanan, program rehabilitasi dan reklamasi tambang. Bahkan juga memperhatikan dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial,” kata Faisal Pada Rabu (8/2/2023).

Lanjut Faisal, PT TMM sangat terbuka dengan kritikan, tetapi dengan kritikan yang sifatnya membangun. Oleh karena itu dirinya mewakili pihak PT TMM membantah adanya tudingan dari Ketua Law Mining Center, Julianto yang menyatakan bahwa PT TMM telah melakukan pengrusakan hutan.

“Tuduhan itu tidaklah benar dan tidaklah mendasar. Pasalnya saya selaku Direktur Operasional kami sudah berkomitmen bahwa kita tidak akan merusak kawasan hutan, oleh karena itu kita sudah mengajukan izin kehutanan kepada pemerintah dan selalu kita melakukan program rehabilitasi dan reklamasi dengan baik sesuai dengan aturan,” terangnya

Faisal juga menegaskan bahwa jika PT TMM kedapatan merambah kawasan hutan, pasti sudah ditindak oleh pihak pemerintah dan penegak hukum.

Pihaknya juga mengaku tidak menutup untuk membuka komunikasi dari segala arah. PT. Tristaco Mineral Makmur (TMM), kata dia jika telah terjadi kasus seperti yang dituduhkan sebaiknya dibicarakan dengan baik, karena PT TMM selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik.

Selain itu, Faisal juga meminta berbagai pihak untuk membuktikan dan menunjukkan tudingan dugaan yang telah dilayangkan Law Mining Center (LMC).

“Pihak Law Mining Center (LMC) telah menuding kami melakukan pengrusakan kawasan hutan, maka tudingan tersebut harus dibuktikan dan ditunjukkan,” sebutnya.

Faisal juga mengaku menyesalkan pernyataan Ketua Law Mining Center, Julianto yang menyebutkan bahwa kegiatan PT TMM diduga masuk dalam kawasan hutan dan telah melakukan kegiatan seluas 42,90 Ha dengan jenis hutan produksi terbatas.

“Pernyataan itu juga salah persepsi, dimana kami sudah mengikuti aturan perundangan-undangan yang berlaku dari pemerintah,” ungkap Faisal.

Laporan Tim

Artikel Faisal : Tudingan Terkait Perambahan Kawasan Hutan Illegal Kepada PT.TMM Tidak Mendasar pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Fajarinfoonline.com,”Ucapan terima kasih disertai apresiasi dan ungkapan penghargaan dilontarkan Kepala Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Bontoharu, Kamaruddin atas respon dan perhatian Dinas Sosial kepada warga Desa Bonto Tangnga yang terdampak bencana hydrometeorology.

Ungkapan rasa syukur dan terima kasih disampaikan Kamaruddin mewakili warga korban bencana hydrometeorology, penerima bantuan tanggap darurat bencana dari Dinas Sosial Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, Selasa, (7/2).

Kades Bonto Tangnga menyampaikan apresiasi dan penghargaan tak terhingga atas respon dan kerja cepat jajaran Dinas Sosial dalam upaya menanggulangi dampak bencana angin kencang yang menimpa warga Desa Bonto Tangnga pada medio bulan November sampai bulan Januari 2023.

Ucapan terima kasih dan penghargaan senada turut dihaturkan Kamaruddin kepada jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan Gubernur Sulsel Andalan, Andi Sudirman Sulaiman atas segala bentuk perhatian dan bantuan yang diberikan kepada warga Desa Bonto Tangnga. (FS)

Artikel Wakili Korban Penerima Bantuan Tanggap Darurat Bencana<br>Kades Bonto Tangnga Sampaikan Hal Ini pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Fajarinfoonline.com,” Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah IV Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca.

Peringatan dini tersebut berlaku mulai 07 hingga 13 Februari 2023 dibeberapa daerah di Sulawesi Selatan.

Menurut BMKG, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan dapat disertai kilat/petir serta angin kencang berpotensi terjadi dibeberapa daerah.

Seperti Barru, Luwu Utara, Makassar, Maros, Pangkep dan Parepare yang berpotensi mengalami hal tersebut mulai 7-9 Februari 2023.

Kemudian tanggal 10-13 Februari akan melanda wilayah Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur.

“Berikutnya Makassar, Maros, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sinjai, Soppeng dan Takalar.” tulis BMKG melalui laman resminya, Senin, (6/2/2023).

BMKG pun meminta masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati dalam menjalan aktifitas di luar rumah. (*)

Artikel Waspada 7 Hingga 13 February Hujan Disertai Petir Berpotensi Di Daerah Ini pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Fajarinfoonline.com,” Makassar-Sekitar lebih dari 120 orang warga Alla-Alla Batua melakukan aksi demonstrasi damai di DPR Kota Makassar pada hari ini, Kamis 2 Pebruari 2023 sekitar Pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 wita. Aksi demonstrasi ini dilakukan oleh warga Alla-Alla yang terdiri dari 44 KK tersebut dipicu oleh dianggap lambang dan tidak jelasnya kinerja DPRD Makassar dalam menyikapi persoalan warga Alla-Alla.

Pada demo tadi pagi perwakilan massa diterima di ruang aspirasi oleh anggota komisi D DPR Kota Makassar Andi Hadi IIbrahim Baso, dalam pertemuan tersebut Andi Hadi menyampaikan bahwa berhubung tidak ada anggota Komisi A yang hadir pada saat ini maka saya yang mewakili untuk menerima aspirasi dari warga Alla-Alla nanti hasilnya saya akan sampaikan kepada pihak komisi A.

Warga Alla-Alla pada saat demo didampingi oleh lembaga Suara Anak Nusantara (SARAN), lembaga ini merupakan lembaga yang pernah memperjuangkan warga veteran Alla-Alla Batua pada saat mereka digusur (Eksekusi) oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2003. Atas perjuangan lembaga SARAN maka akhirnya warga Alla-Alla yang berjumlah 44 KK diberi tanah disekitar lokasi penggusuran seluas 5000 meter oleh Amiruddin Maula walikota Makassar pada saat itu.

Pada kesempatan tersebut ketua SARAN Lerin, SH, MH menyatakan bahwa warga ex Veteran Alla-Alla telah berjuang selama 20 tahun, pada tahun 2003 warga sudah beberapa kali melakukan demonstrasi di DPR Kota Makassar untuk menuntut haknya dan setelah 20 tahun mereka kembali datang ke DPR Kota Makassar untuk melakukan demonstrasi, “dimana hati nurani kita membiarkan warga dalam ketidakpastian” ungkap Lerin. Kami datang kesini untuk menagih hasil RDP yang berlangsung setahun yang lalu berulang kali teman-teman kami datang untuk meminta notulen rapat tapi tidak ada kejelasan dari DPRD Kota Makassar, bagaimana kinerja DPR Kota Makassar kenapa hanya membuat notulen rapat sampai setahun lebih tidak beres-beres, ungkap Lerin.

Sementara itu aktivis SARAN lainnya Achmad Baso menyatakan bahwa apakah DPR Kota Makassar tidak bisa membuat hasil notulen rapat hingga sampai setahun tidak juga jelas hasil rapat RDP yang berlangsung pada tanggal 4 Pebruari 2022, tutur Achmad.

Salah seorang warga Hj.Karimah turut menyampaikan aspirasinya dengan penuh emosional, ia menyampaikan bagaimana menderiatanya warga selama ini “ hari ini kami ingin kepastian kami tidak mau pulang kalau kita tidak mendapatkan kepastian atas kejelasan masalah ini” yang disambut sorakan dan tepuk tangan dari massa pendemo.

Akhirnya sekitar Pukul 15.00 wita Ketua DPR Kota Makassar tiba di lokasi dan menemui warga, setelah berdialog dengan warga akhirnya ketua DPR Kota Makassar memberikan garansi untuk mengadakan RDP ulang seminggu kemudian untuk membahas permasalahan warga Alla-Alla.

Laporan Tim Forum Insan Pers pwmoi Sulsel

Artikel Warga Alla-Alla Demonstrasi di DPR Kota Makassar Menyoroti Kinerja DPR Kota Makassar Dalam Menyikapi Permasalahan 44 KK Warga Alla-Alla pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Fajarinfoonline.com,” MAKASSAR -Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPR RI, Brigjen (P) Dr Jahidin Chilo SIP MSi, menemui Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Andi Iwan Darmawan Aras.

Pertemuan berlangsung di kediaman Andi Iwan di Kompleks Puri Taman Sari Makassar, Kamis (2/2/2023).

Andi Iwan berada di Makassar dalam sebuah kunjungan kerja ke beberapa daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Andi Iwan menjelaskan beberapa strategi yang dilakukannya saat menjadi calon anggota legislatif di partai besutan Prabowo Subianto itu sehingga berhasil duduk di parlemen Senayan.

Iwan Aras , menjelaskan juga rencana kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Sulawesi Selatan dalam rangkaian peringatan HUT Partai Gerindra.

Kedatangan Bakal Calon Presiden 2024 usungan Partai Gerindra itu ke Sulsel menurut Iwan Aras, akan dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi bagi semua struktur partai hingga ranting dan kader yang belum sempat hadir di pertemuan Hambalang, beberapa waktu lalu.

“Pertemuan ini akan menjadi momentum bagi kader melepas kerinduan untuk bertemu dengan Pak Prabowo,” kata Iwan Aras.

Mengenai jadwal pasti, tempat dan waktu, pelaksanaan pertemuan kader Partai Gerindra dengan ketua umumnya itu, Andi Iwan mengatakan, akan disampaikan setelah ada kepastian dari Prabowo Subianto.

“Saya akan menyampaikan setelah ada kepastian dari Pak Prabowo sehingga waktu dan tempat kegiatan tak akan berubah lagi,” kata Andi Iwan Aras.

Pewarta,” Edy Hadris

Artikel Jenderal Jahidin Temui Ketua Gerindra Sulsel Andi Iwan Aras pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Fajarinfoonline.com,” Wanggudu, – Asosiasi Penambang Lokal Konawe Utara (APL-KU) yang terbentuk khusus pengusaha penambang lokal yang berada di Kabupaten Konawe Utara (Konut) adalah organisasi pemersatu para pengusaha yang bekerja di bidang pertambangan.

Beberapa waktu lalu, media harian tempo telah memberitakan adanya pembekingan POLRI dalam usaha pertambangan secara ilegal, membuat ketua organisasi APL-KU geram dengan berita yang tidak mendasar, dengan cara menyebut salah satu instansi yang selama ini adalah musuh ilegal mining.

“Bagaimana POLRI mau beking ilegal mining, sementara pihak POLRI adalah musuh penambang ilegal, sekarang pihak POLRI sudah buktikan melalui media hasil kerja keras dalam memberantas ilegal mining.” ucap Ebit ketua APL-KU.

Pemuda yang memiliki gelar sarjana hukum terus menyerukan kepada anggota APL-KU dan mendukung penuh kinerja POLRI dalam memberantas ilegal mining. serta meminta kepada masyarakat agar jangan terprovokasi dengan isu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, karena POLRI saat ini sangat antusias dalam pemberantasan kegiatan in prosedural itu.

Sebagai putra asli Kabupaten Konawe Utara, pemuda kelahiran Tapunggaya itu memberikan suport sepenuhnya tugas yang di emban oleh POLRI, sebagai putra asli Konut, ia juga terus berdiri di barisan depan dalam menjaga alam dan sekitarnya.

“Sudah tugas kami sebagai putra asli Konawe Utara, dalam menjaga daerah kami tercinta, jangan ada isu-isu hoaks nasional menjelang pemilu ini, masuk di daerah kami, apalagi berbicara beking membeking dari salah satu institusi.” tegasnya.

Ketua APL-KU mengatakan, jika ada keterlibatan salah satu instansi dalam pembekingan ilegal mining, sebagai putra daerah asli Kabupaten Konawe Utara, pasti tidak akan diam, dan sampai saat ini belum pernah menemukan adanya oknum yang membeking kegiatan ilegal.

“Sampai saat ini, belum pernah mendengar atau menemukan seperti yang di beritakan media dari nasinal itu. selama ini kami bekerja berdasarkan restu dari pemilik IUP yang sah, jangan mengada-ngada itu berita.” lanjutnya.

menurutnya, kegiatan penambangan di blok mandiodo sudah berlangsung lama, selama terbentuk APL-KU, ketua organisasi selalu menyampaikan agar selalu membantu POLRI dalam memberantas ilegal mining, serta menghimbau agar semua anggotanya tidak berani melakukan kegiatan yang tidak prosedural.

Melalui media ini, pemuda kelahiran Konawe utara, akan terus membantu POLRI dalam memberantas ilegal mining. Tak hanya menyerukan, ia juga akan memberikan sanksi berat jika ada anggotanya yang berani melaksanakan kegiatan haram di wilayah terlarang.

“Saya minta kepada seluruh masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada POLRI dalam memberantas kegiatan ilegal mining, dan sanksi berat bagi anggota APL-KU yang akan melakukan kegiatan penambangan in prosedural ” tutur Ebit.

Sesuai data yang masuk di organisasi APL-KU, ada 50 kontraktor penambang lokal yang sudah menyatakan diri sebagai anggota organisasi APL-KU, dimana selama ini tidak pernah melakukan penambangan ilegal.

“50 perusahaan kontraktor penambang lokal di APL-KU, tidak melaksanakan penambangan tanpa restu dari pihak PT. Antam, kami tetap berkomitmen untuk menunggu keputusan management Antam secara legal dalam pemberdayaan kontraktor lokal.” tutupnya.

Laporan Tim

Artikel Organisasi APL-KU Dukung Kinerja POLRI Berantas Penambang Ilegal Di Konut pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Fajarinfoonlind.com,” MAKASSAR, Kadis Perpustakaan Tenri A. Palallo bersama Kanit Tipikor Polrestabes Makassar, Satpol PP, Lurah dan Bhabinkamtibmas membuka segelan yang di lakukan oleh oknum kontraktor selama sepekan

Seperti berita sebelumnya bahwa keterangan bu kadis perpustakaan menerima keluarga Kerung-Kerung Bersatu (KKB) di teras, karena sudah sepekan ini kontraktor atau rekanan penyedia menggembok kantor karena protes atas belum terjadinya pembayaran termen ketiga, sesuai bobot pekerjaan, 91,85 persen.

Dalam pertemuan ini, H. Ruba menyebutkan selama Kantor Perpustakaan tidak beroperasi. Sejak disegel Jumat lalu, anak-anak selama ini bersekolah dengan program Makassar Massikola tidak berjalan, layanan membaca , belajar mengaji serta makan siang bersama tidak terpenuhi.

“Ya, Hari ini bersama bu kadis, dan beberapa pejabat pemerintah dan kepolisian menyaksikan langsung membuka segel agar di manfaatkan seperti sediakala,” Ucap H.Ruba Tokoh masyarakat KKB,” Senin (30/1/2023)

Kadis perpustakaan, Tenri A. Palallo menyampaikan terimakasih atas perhatian seluruh masyarakat, Dan aparat kepolisian serta beberapa steck holder yang ikut menyaksikan pembongkaran gembok oleh masyarakat kerung-kerung,” Kat Tenri

Tenri mengaku semua layanan tidak berjalan kemarin, ini yang kedua kalinya. Sebelumnya penyedia menggembok. Dibuka oleh Satpol PP disaksikan polisi. Dan hari sudah di buka kembali, Semoga bisa berjalan aktivitas seperti dulu,”

Lanjut, Mantan DPPPA Makassar ini semoga tidak ada lagi penyegelan, Soal laporan di polrestabes Kota Makassar ya..kami tunggu tindak lanjut dari pihak kepolisian,” Tutur Tenri

Hingga berita ini turun, Belum ada konfirmasi dari pihak penyedia (Kontraktor) alasan yang kuat menyegel dan menggembok kantor dinas perpustakaan Kota Makassar.

Laporan Tim

Artikel Disaksikan Tokoh Masyarakat dan Kepolisian, Kantor Dinas Perpustakaan Di Buka Kembali pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Fajarinfoonline.com,”Pasca putus kontrak UPT wilayah V Bone tangani pemerataan bahu jalan dan badan jalan ruas Tanahbatue-sanrego-palattae.
Proyek jalan provinsi sulsel

Ruas jalan Tanah batue-Sanrego-Palattae
yang dianggarkan tahun 2022 diharapkan rampung sesuai kontrak, namun pada kenyataannya membuat masyarakat kecewa karena hingga memasuki tahun 2023 belum juga rampung.

Kondisi jalan yang tak dapat diselesaikan ini dikeluhkan oleh masyarakat karena setiap saat bisa mengakibatkan kecelakaan, olehnya itu jika area jalan ini dilewati pengguna jalan harus ekstra hati hati. Ungkap salah seorang warga.

Karena kondisi medan jalan yang membutuhkan penanganan khusus, sehingga UPT Pemeliharaan jalan wilayah V Bone Provinsi Sulsel telah berupaya melakukan pemerataan badan jalan dan bahu jalan dengan mempergunakan Alat Berat Grader.

Kepala UPT pemeliharaan jalan dan jembatan Wilayah V kabupaten Bone , Ir.Khalik ST,MT, yang dihubungi media ini membenarkan jika pihaknya telah melakukan penanganan pada beberapa titik Ruas jalan Tanahbatue-Sanrego-Palattae di Kab.Bone yang selama ini dikeluhkan masyarakat akibat pekerjaan putus kontrak oleh Kontraktor pelaksana.
Upaya penanganan jalan ini menurut Khalik demi mengantisipasi terjadinya kecelakaan bagi pengguna jalan yang melintas. Khalik juga menghimbau kepada pengguna jalan yang
Melewati medan jalan ini agar tetap berhati hati pada saat berkendara demi menghindari terjadinya kecelakaan lalulintas.

Laporan.Arif.hidayat

Artikel Ruas Jalan Tanah Batue – Sanrego – Palattae Rusak Parah pertama kali tampil pada Fajar Info Online.