Fajarinfoonline.com,”Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan (LEPIDAK) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah mengajukan permohonan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buton Utara (Butur).

Permohonan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari proyek pembangunan infrastruktur yang mangkrak di daerah tersebut.Proyek pembangunan infrastruktur yang dimaksud adalah pembangunan jalan raya yang seharusnya menjadi akses utama bagi masyarakat Butur. Namun, proyek ini terhenti di tengah jalan dan tidak ada tanda-tanda akan segera dilanjutkan. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat setempat.

LEPIDAK Sultra sebagai lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat merasa perlu untuk mengambil langkah tegas dalam menangani masalah ini. Mereka berpendapat bahwa ada indikasi kuat adanya praktik korupsi yang terjadi dalam proyek ini. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melibatkan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Kadis PU Butur.Permohonan ini bukan tanpa alasan.

LEPIDAK Sultra telah mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Mereka menemukan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini dengan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, mereka juga menemukan adanya indikasi pemotongan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan raya tersebut.Dalam permohonan yang diajukan,

LEPIDAK Sultra juga menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat proyek ini mangkrak. Masyarakat setempat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari adanya akses jalan yang baik, kini harus menderita karena proyek ini tidak kunjung selesai. Selain itu, proyek ini juga telah menghabiskan anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya.Dalam mengajukan permohonan ini, LEPIDAK Sultra berharap agar KPK dapat segera melakukan pemeriksaan terhadap Kadis PU Butur. Mereka berharap agar pihak berwenang dapat mengungkap kebenaran di balik proyek ini dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, mereka juga berharap agar proyek ini dapat segera dilanjutkan sehingga masyarakat setempat dapat segera merasakan manfaatnya.

LEPIDAK Sultra ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang. Kasus proyek mangkrak seperti ini tidak hanya merugikan masyarakat setempat, tetapi juga merusak citra pemerintah daerah. Oleh karena itu, tindakan tegas harus segera diambil untuk mengungkap kebenaran di balik proyek ini dan menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab.Dalam menghadapi kasus seperti ini, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama. Pihak berwenang harus bersedia untuk memberikan penjelasan yang jelas dan memenuhi tuntutan masyarakat untuk mengungkap kebenaran di balik proyek ini. Selain itu, mereka juga harus siap untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memastikan bahwa proyek ini dapat segera dilanjutkan.

LEPIDAK Sultra telah mengambil langkah yang tepat dengan mengajukan permohonan kepada KPK. Mereka telah menunjukkan komitmen mereka dalam memerangi korupsi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Semoga permohonan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang dan proyek ini dapat segera diselesaikan untuk kepentingan masyarakat Butur.

Laporan,” Tim

Artikel LEPIDAK SULTRA Minta KPK Periksa Kadis PU Butur pertama kali tampil pada Fajar Info Online.