Fajarinfoonline.com,” MAKASSAR, BKM — Pembebasan lahan dalam proyek pembangunan bendungan Paselloreng, senilai Rp793 miliar yang terletak di Kabupaten Wajo. Diduga bersoal lantaran telah terjadi transaksi jual beli lahan milik negara.

Proyek pembangunan bendungan Paselloreng senilai Rp793 miliar, diketahui adalah merupakan salah satu proyek strategis presiden Jokowi di Sulsel.

Terungkapnya kasus terkait adanya dugaan transaksi jual beli lahan negara, untuk pembebasan lahan proyek pembangunan bendungan Paselloreng tersebut. Diduga dilakukan dengan modus dan cara menerbitkan surat keterangan kepemilikan dan hak garap lahan. Di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang diketahui merupakan lahan hutan milik negara.

Dimana diduga ada sejumlah oknum masyarakat dan pejabat, yang ikut menerima manfaat dari ganti rugi. Hasil penjualan ganti lahan negara tersebut, dengan cara menerbitkan surat keterangan kepemilikan lahan, yang diperoleh dari pejabat pemerintah setempat.

” Kasus ini harus diusut tuntas oleh Kejati Sulsel. Apalagi ini menyangkut lahan hutan negara yang diduga telah diperjualbelikan, ” ujar Direktur Lembaga Anti Korupsi Sulsel (LAKSUS) Muh Ansar, (31/1).

Apalagi kasus ini adalah merupakan, salah satu proyek strategis negara yang diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu, di Kabupaten Wajo.

Dimana faktanya menurut Muh Ansar, ada sekitar 254 bidang lahan dengan luas kurang lebih 70 hektar dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Telah dibebaskan oleh negara untuk digunakan sebagai lahan proyek pembangunan bendungan Paselloreng, di Kabupaten Wajo.

” Tapi faktanya justru lahan yang hutan yang telah dibebaskan oleh negara. Malah diperjualbelikan dengan modus, menerbitkan surat keterangan garapan, ” tandanya.

Muh Ansar menuturkan, jika kasus tersebut diketahuinya. Jika saat ini kasus tersebut telah ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.

Muh Ansar menambahkan bahwa informasinya, ada sejumlah pihak yang telah dimintai keterangannya soal kasus itu.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi, saat dikonfirmasi soal penanganan perkara tersebut. Mengaku belum bisa memberikan keterangan atau informasi soal adanya penanganan kasus tersebut di Kejati Sulsel.

” Saya belum bisa memberi komentar banyak atau informasi soal kasus tersebut, ” singkatnya.(mat)

Artikel Pembebasan Lahan Proyek Strategis Jokowi Diduga Bersoal pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Fajarinfoonline.com,” MAKALE–Hingga akhir tahun anggaran 2022 proyek fisik infra struktur jalan rabat beton 5 km ke Obyek Wisata (Obwis) Ollon yang dikerjakan CV Marko Utama diduga tidak selesai tepat waktu.

Proyek jalan ke Ollon, Kecamatan Bonggakaradeng (Bongkar), Tana Toraja, tahun 2022 lalu mendapat bantuan keuangan dari Pemprov Sulsel Rp 22,5 miliar termasuk subsidi penerbangan rute Balikpapan -Toraja Airport.

Proyek rabat beton 5 km, dari pantauan media ini di lapangan volume fisiknya belum sampai 2 km dirabat beton, itupun baru setengah badan jalan.

Padahal tahun 2023 penyelesaian dan penuntasan infra struktur jalan ke Ollon kembali dapat kucuran anggaran Pemprov Sulsel Rp 27 miliar termasuk subsidi penerbangan Balikpapan-Toraja.

Direktur Lembaga Antikorupsi  (Laksus) Sulawesi Selatan (Sulsel) Muhammad Ansar, Senin (30/1) yang dikonfirmasi menegaskan, belum selesainya proyek fisik jalan ke Ollon di penghujung akhir tahun 2022 sesuai progres, sebaiknya Bawasda Tana Toraja sudah periksa, maupun penegak hukum lainnya melakukan penyidikan.

Bupati Tana Toraja, kata Muh Ansar, sebaiknya tidak lakukan pembiaran, apalagi tahun 2023 tambahan anggaran lebih besar lagi dari Provinsi.Rp 27 milyar.

“Sudah pasti jika dilakukan perpanjangan kontrak jalan ke Ollon, rekanan wajib mambayar denda keterlambatan, ” ujar Ansar.

Ansar menegaskan, terkait realisasi keuangan harus sesuai kegiatan fisik di lapangan. Bupati Tana Toraja didesak evaluasi  kontraktor jalan ke Ollon lantaran pekerjaan fisiknya tidak capai target ahir tahun, termasuk proyek lainnya juga dievaluasi.

Laksus desak Bupati dan OPD  blacklist perusahaan dan personal rekanan yang wanprestasi. Bupati Tator hendaknya berani dan tegas  evaluasi OPD teknis kelola anggaran kerap menimbulkan permasalahan.

Laksus mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya Tipikor Polda Sulsel segera melakukan penyelidikan sejumlah  proyek bermasalah di Tana Toraja, sala satunya proyek infra struktur jalan ke Ollon, pungkas Ansar.

Sebelumnya Sekretaris PUPR Tana Toraja, Yanti Sarah Mappiley mengatakan, proyek infra struktur jalan ke Ollon dikebut penyelesaiannya. Kita berharap progres fisik dilapangan terealisasi sesuai target, singkat Yanti.

Artikel Laksus Desak Polda Sulsel Usut Proyek Jalan ke Obwis Ollon pertama kali tampil pada Fajar Info Online.