“Dimana hal itu sebenarnya merupakan domain pemerintah dalam hal ini direksi Perumda pasar selaku pelaksana regulasi perda tentang Pasar dari pemerintah kota Makassar”, ujar salah seorang pengurus asosiasi pedagang, minggu (9/4/23).

Terdengar celetukan di lokasi saat terjadi keributan bahwa Dirut Perumda Pasar Makassar, Ichsan Abduh Husein sudah masa bodoh dan lepas tangan dengan masalah-masalah yang muncul dibawah karena sudah mengantongi uang dari hasil jual beli lapak karena memang belakangan ini santer terdengar kabar bahwa Dirut PD Pasar Karya merupakan otak dari sindikat penjualan posisi trategis lapak relokasi kebakaran pasar sentral.

Hal tersebut diperkuat dengan beredarnya rekaman video berisi percakapan salah seorang pedagang yang mengaku membeli tempat dari ketua Aspek 5 bernama Basir dengan harga sebesar 17 juta rupiah dimana pedagang tersebut sebelumnya tidak memiliki KIB akan tetapi dia membeli KIB dan tempat yang katanya milik Dirut Perumda Pasar Karya Ichsan Abduh Husein melalui perantara ketua asosiasi tersebut.

Sayangnya sampai saat ini walaupun sudah seringnya terjadi gesekan di bawah antara sesama pedagang, belum ada pihak terkait bahkan walikota Makassar yang tidak mengambil tindakan apa-apa agar polemik ini cepat selesai dan agar para pedagang bisa kembali berjualan dengan tenang tanpa memendam rasa ketidakpuasan serta rasa saling iri sesama pedagang karena apabila ini terus berlanjut sampai pedagang tetap menempati lapak relokasi tersebut bukan tidak mungkin ini bisa menjadi bara api yang kapan saja bisa menjadi api pertikaian antar pedagang di kemudian hari.

Pasca kejadian keributan Minggu dini hari kemarin ketua dan sekretaris Aspek 5 Bersatu mengatakan sebaiknya pembagian lapak di atur ulang dengan sistem diundi supaya adil dimana pesertanya adalah korban kebakaran yang jumlahnya 900 data pedagang supaya tidak ada permainan jual beli lapak dengan pemesanan posisi seperti yang saat ini terjadi.

Perlu diketahui bahwa asosiasi Aspek 5 Bersatu merupakan pecahan dari aspek 5 pimpinan M. Basir dan baru dideklarasikan kurang lebih sebulan lalu setelah proses pembagian lapak melalui asosiasi dilakukan, dimana M. Basir merupakan salah satu tim sukses Walikota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto saat mengikuti Pilwali.

Aspek 5 sendiri sudah mengalami perpecahan sebanyak 2 kali dimana sebelum Hj. Nia memisahkan diri dan memproklamirkan berdirinya aspek 5 Amanah. Perpecahan tersebut disinyalir terjadi disebabkan sistem pembagian yang tidak adil dikarenakan ketua asosiasi bermain untuk mengambil keuntungan sendiri dan bersikap arogan karena merasa dekat dengan Walikota Makassar.

“Seharusnya Perumda pasar yang merupakan pelaksana regulasi Pemda dalam hal pengelolaan pasar harus hadir agar kondisi pasar bisa kondusif tanpa masalah apalagi konflik horizontal antar pedagang yang dapat mengganggu aktifitas perdagangan hingga pasar betul-betul bisa menjadi lokomotif perekonomian kota Makassar”, pungkas pengurus asosiasi yang enggan disebut namanya. (*)

Artikel Polemik Pasar Sentral, Sejumlah Pedagang Gigit Jari pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Fajarinfoonline.com,” MAKASSAR — Polemik dan kisruh pembangunan relokasi lapak pedagang Pasar Sentral Makassar terus berlanjut.

Hal ini berdasarkan hasil investigasi dan penelusuran Media serta tim investigasi LSM PERAK Indonesia yang turun langsung ke lapangan.

Setelah mengumpulkan bahan keterangan dan data, menggali informasi ke beberapa pedagang lapak dan menemui langsung Direktur Perumda Pasar Makassar. Menurut, Adiarsa MJ, SH selaku Ketua LSM PERAK Indonesia yang turun langsung ke lokasi pembangunan lapak tersebut mengungkapkan, kewajaran jika ada beberapa dugaan yang disoroti kawan-kawan aktivis kontrol sosial dan pengawasan dalam pembangunan lapak tersebut.

“Sejauh ini, wajar kok ada dugaan oknum Perumda Pasar, kontraktor, beberapa ketua asosiasi, kepala pasar sentral beserta 3 orang stafnya dan beberapa oknum pedagang yang meraup keuntungan dari bisnis pembangunan lapak, jual beli lapak, transaksi KIB (kartu izin berdagang),” ungkap Adiarsa yang juga berprofesi sebagai pengacara muda ini saat ditemui awak media di lokasi pasar sentral, Minggu sore (2/4/23).

Lanjut Adiarsa, maka dari itu kita harus melihat upaya yang dilakukan Perumda Pasar di bawah kepemimpinan Dirutnya untuk menampik dan menjelaskan secara data dan fakta informasi terkait dugaan pelanggaran yang disoroti kawan-kawan.

“Sejauh ini kami juga ada dugaan mengarah kesana, termasuk adanya dugaan fee yang diberikan pihak ketiga yakni kontraktor kepada oknum-oknum di Perumda,” ucapnya.

Adiarsa juga menegaskan, jika dugaan adanya fee dari pihak ketiga yang mengalir ke oknum-oknum pejabat pemerintah itu jelas pelanggaran hukum karena menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri.

“Masih ada beberapa informasi yang kami himpun dan menarik untuk ditelusuri apakah berpotensi adanya pelanggaran hukum disitu juga,” tegasnya.

Pihaknya juga sudah mengumpulkan data dan baket untuk kembali meminta penjelasan dan klarifikasi Direktur Perumda Pasar Makassar.

“Setelah ini kami siapkan baket dan data yang tentunya sudah dikaji oleh tim hukum kami. Jadi kami akan kembali meminta penjelasan Pak Dirut sekaligus mendengar keterangan fakta versi pihak Perumda Pasar. Termasuk mengsinkronkan kevalidan data jumlah lapak yang terbakar dan yang terbangun baru kami mengambil kesimpulan,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Makassar, Ichsan Abduh Hussein yang juga ditemui di lokasi mengatakan, memang benar masalah pembayaran Rp 4 juta per lapak itu adalah kesepakatan antara para pedagang dan kontraktor.

“Itu kesepakatan mereka, terus mengenai lapak yang tersegel kami tidak akan memberikan kesiapapun karena itu ada pemiliknya dan tentunya punya KIB,” terangnya.

Ia juga mempersilahkan kawan-kawan selaku kontrol sosial dan pengawasan untuk melakukan konfirmasi dan meminta penjelasan secara terbuka.

“Kami siap memberikan penjelasan secara terbuka terkait persoalan lapak tersebut. Kami tunggu kawan-kawan PERAK ke kantor,” bebernya.

Diketahui, persoalan lapak ini terus menjadi hangat di pemberitaan dimana banyaknya dugaan oknum-oknum yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan setelah terjadinya kebakaran lapak yang menghanguskan kurang lebih 900 lapak para pedagang. Bahkan, dugaan adanya oknum tertentu yang meminta tidak tanggung-tanggung mereka diduga meminta sejumlah lapak secara cuma-cuma dengan menjual nama Walikota Makassar, Danny Pomanto untuk kepentingan Pilgubnya.

Laporan,” Tim

Artikel Ada Oknum Minta Jatah Lapak di Pasar Sentral, Ini Hasil Investigasi LSM PERAK pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Fajarinfoonline.com,” MAKASSAR — Polemik dan kisruh pembangunan relokasi lapak pedagang Pasar Sentral Makassar makin menjadi jadi.

Hal tersebut berdasarkan informasi dari hasil penelusuran tim investigasi monitoring LKIN (Lembaga Kontrol Independen Nasional) ke para pedagang yang mengakui jika ada beberapa ulah beberapa oknum diantaranya perumda pasar, kontraktor, beberapa ketua asosiasi, kepala pasar sentral beserta 3 orang stafnya dan beberapa oknum pedagang yang meraup keuntungan dari bisnis pembangunan lapak, jual beli lapak, transaksi KIB (kartu izin berdagang) dan beberapa persoalan pelik lainnya.

Salah seorang pedagang berinisial M sebelum kebakaran menempati lapak posisi sudut yakni di blok B-Y. Namun karena ingin kembali ke posisi seperti semula, sangatlah tidak mudah bagi M sehingga oleh pihak PD Pasar dirinya pun ditawarkan agar keinginannya terpenuhi harus ada pelicin alias biaya.

“Pak kepala pasar pada saat saya temui diruangannya di lantai 7 mengatakan kepada saya kalau sudah diserahkan semua tanggung jawab ke orang kepercayaannya yakni KAUR Pasar Sentral menerima dana dari saya untuk mendapatkan lapak posisi sudut di pembangunan relokasi lapak baru yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto Kota Makassar”, ungkap M kepada media, sabtu (1/4/23).

Usai bertemu KAUR Pasar Sentral, lapak posisi sudut yang dijanjikan tidak di penuhi, sehingga M komplain dan mengajukan keberatan kemudian meminta uang yang diberikan agar dikembalikan.

“Bagaimana tidak kecewa dijanji janji saja dan disuruh bersabar sedikit”, tambahnya.

Pernyataan pedagang M ini dibuktikan dari beberapa chat whatsapp dengan KAUR Pasar Sentral Makassar. Bahkan ada salah seorang meminta dirinya agar menghapus bukti bukti chat itu dengan alasan bahwa chat itu sebagai privasi.

“Hal itu upaya mereka agar tidak ingin ketahuan pada saat pedagang meminta kwitansi bukti pembayaran dari KAUR Pasar Sentral. Bahkan dengan entengnya menjawab, tidak ada yang memakai kwitansi semua lewat wa saja kata KAUR Pasar Sentral kepada pedagang”, beber tim investigasi LKIN.

Menurutnya apa yang dilakukan KAUR disinyalir sebagai salah satu modus melancarkan aksi jual beli lapak.

Selain oknum KAUR yang merupakan bawahan dari Kepala Pasar Sentral Makassar, untuk memuluskan jalan juga melibatkan para makelar tempat.

“Mereka ini pemain lama yang sering memperjual belikan data pedagang yang telah meninggal dunia ataupun data pedagang yang tempatnya telah tersegel tapi pemiliknya tidak datang untuk mengurus tempatnya yang tersegel”, tambahnya.

Adapun kisaran harga perlapak dipatok dengan biaya Rp. 25 juta hingga 50 juta perlapaknya bagi yang tidak memiliki KIB dan tergantung dari posisi yang diinginkan.

Belum lagi selisih dari jumlah lapak yang terbangun dengan jumlah pedagang yang layak dapat tempat sebanyak 119 petak yang tidak diketahui peruntukannya kepada siapa dan diduga keras diperjualbelikan untuk umum dengan kisaran harga seperti disebutkan sebelumnya.

Ditempat terpisah, Ketua Umum LKIN, Safri Arifin. meminta kepada pihak kepolisian, inspektorat dan kejari serta DPRD Makassar mengusut tuntas persoalan Pasar Sentral Makassar agar bisa terungkap dengan terang benderang.

Persoalan Pasar Sentral ini telah menjadi sorotan publik tidak hanya datang dari LKIN namun beberapa lembaga ikut menyuarakan transparansi pembangunan lapak Pasar Sentral Makassar diantaranya LSM Perak, Ormas Kalajengking, LBKH Legend Kiwal serta beberapa organisasi kepemudaan dan pemerhati sosial.

LSM Perak Sulsel juga telah meminta agar Kejati Sulsel memeriksa oknum oknum pejabat Perumda Pasar Makassar yang diduga kongkalikong dengan pengusaha dan oknum pedagang dalam pembangunan lapak relokasi pasar sentral Makassar.

Sementara Kepala Pasar Sentral Makassar saat dihubungi terkait keterlibatannya dalam jual beli lapak, Alim Bahcrie mengaku tidak mengetahui kalau ada transaksi uang meski namanya sudah ramai disebutkan terlibat

“Setahu saya, para pedaganglah yang melakukan perjanjian ke perusahaan bukan dengan perumda pasar yang selama beredar di media media,” ucap Alim via telepon seluler.

Terkait hal tersebut, Dirut Perumda Pasar Makassar telah dihubungi beberapa kali melalui telepon selulernya bahkan disambangi di kantornya, Ichsan Abduh Hussein sulit di temui.

Laporan,” Tim Investigasi LKIN

Artikel LKIN Lembaga Kontrol Independen Nasional Menduga Ada Oknum Bermain Di Relokasi Lapak Pasar Sentral Makassar pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Fajarinfoonline.com,” MAKASSAR-
Pembangunan Lapak relokasi pedagang korban kebakaran Blok B Selatan Pasar Sentral Makassar kini siap menjadi sebuah bola api yang liar.

Selain issu jual beli posisi lapak dan KIB (Kartu Izin Berdagang) yang strategis dengan nilai mencapai puluhan juta perlapak serta praktek monopoli lapak yang di duga hingga distribusi pembagian yang kacau masih terus berhembus kencang, kini muncul dugaan pelaksana proyek merupakan perusahaan fiktif serta penerbitan Surat Perikatan Kerja (SPK) yang ilegal dimana direksi dan badan pengawas perumda Pasar Makassar tidak diberitahu atau dirapatkan sebelumnya.

Point point SPK antara perusahaan dan Dirut PD Pasar yang disepakati secara sepihak dan banyak kejanggalan yang ditemukan mulai dari adanya pelaksana proyek yang disinyalir perusahaan fiktif yang ditunjuk langsung oleh pihak PD Pasar dalam hal ini Dirut Ichsan Abduh Hussein padahal nilai proyek ini lebih dari 1 milyar rupiah sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 yang yang telah di ubah dalam Perpres Nomor 12 tahun 2021 bahwa pengadaan barang dan jasa dengan anggaran 200 juta keatas wajib melalui e-catalog, selain itu di lapangan ditemukan bahwa pelaksana tender terdapat 2 perusahaan dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda di satu jenis proyek.

Dalam pelaksanaan proyek ini tidak ada transparansi penggunaan biaya oleh pihak PD pasar sebagai pemilik proyek dan kontraktor sebagai pelaksana proyek serta muncul juga kesepakatan sepihak ditengah kondisi yang membuat pedagang mau tak mau harus menerima walaupun dirasa sangat mencekik para pedagang yang sebelumnya telah menjadi korban kebakaran.

Diberitakan sebelumnya pernyataan Walikota Makassar bahwa proyek ini didanai sebagian dari pemerintah dan selebihnya dari swadaya para pedagang korban kebakaran. Tapi pada kenyataannya biaya ganti pembangunan dikenakan sebesar 4 juta rupiah jauh di atas estimasi biaya pembangunan satu lapaknya yang hanya berkisar 1,5 juta rupiah jadi pihak pengembang dan pengelolaan dalam hal ini PD Pasar mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih 2,5 juta perlapak atau boleh disebut sudah jauh dari kata swadaya.

Disamping itu janji dari Dirut Perumda Pasar Karya Kota Makassar sebelum pembangunan bahwa pembangunan akan rampung sebelum bulan puasa sehingga para pedagang bisa memanfaatkan lapak relokasi tersebut berjualan di bulan puasa sudah jauh melenceng karena pada kenyataannya hingga seminggu pelaksanaan ibadah puasa lapak relokasi tersebut tidak kunjung selesai.

Perlu kiranya aparat terkait secepatnya mengusut dugaan pelanggaran Undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah dalam proyek pembangunan lapak relokasi pedagang korban kebakaran blok B Pasar sentral Makassar sebelum kerugian para pedagang semakin besar akibat dijarah oleh oknum-oknum yang bermain dalam proyek tersebut untuk keuntungan pribadi,” Ungkap Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan kebijakan publik LSM PERAK Indonesia, Andi Sofyan, SH

Misteri pembangunan lapak di Pasar sentral tidak hanya ada kerancuan, Ternyata hasil investigasi awak media menemukan informasi dari sejumlah direksi tidak mengetahui keberadaan proyek pembangunan,

“Bahkan menurut beberapa direksi tidak dilibatkan. Iye, setahu saya Dirut lah yang menangani kegiatan yang ada di sentral kami tidak tahu,” Kata Direksi yang engan disebut namanya, Kamis (30/3/2023)

Monopoli dugaan kongkalikong di sentral jadi misteri, Bahkan seorang badan pengawas pun saat di konfirmasi malah melemparkan ke Ketua Dewan pengawas untuk di mintai informasi

“Coba kita konfirmasi ke Ketua Dewas, Karena dia yang berhak menjawab beliau,” Beber pesan singkat

Dengan adanya dugaan terbenturnya keterbukaan informasi Publik, LSM Perak Sulsel mengharapkan Inspektorat serta Kejati sulsel mendorong persoalan ini agar bisa terungkap secara transparan

“Hingga berita ini tayang pihak, Misteri adanya monopoli pembangunan lapak di sentral menjadi tanya besar.(**)

Artikel Matemija !! Ternyata Pembangunan Lapak Sentral Diduga Dirut Tidak Melibatkan Direksi Lain pertama kali tampil pada Fajar Info Online.