Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Selatan Baladika Adhyaksa Nusantara, A. S. Masrah, menegaskan bahwa dalam konteks isu sensitif yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat, pendekatan administratif semata tidaklah memadai. Menurutnya, publik membutuhkan kepastian melalui proses yang transparan, terukur, dan dapat diuji secara objektif.

Masrah menjelaskan bahwa sejak awal perhatian masyarakat tertuju pada informasi dugaan peredaran narkotika dari dalam rutan serta dugaan penyalahgunaan fasilitas kamar tertentu di luar ketentuan yang berlaku, khususnya di Blok F dan Blok G. Informasi tersebut berkembang luas dan memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas sistem pengawasan dan pengamanan di Rutan Kelas I Makassar.

Ia menilai, monitoring yang hanya berfokus pada peninjauan umum dan penyampaian pernyataan normatif berisiko tidak menyentuh akar persoalan. Tanpa tindak lanjut berupa pemeriksaan yang substansial, ruang spekulasi publik justru akan semakin terbuka dan polemik sulit dihentikan.

“Monitoring seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengurai persoalan, bukan titik akhir penanganan. Publik menunggu kejelasan, bukan sekadar konfirmasi prosedural,” ujar Masrah.
Untuk itu, Baladika Adhyaksa Nusantara mendorong agar monitoring tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan konkret dan terukur. Pemeriksaan dimaksud, kata Masrah, idealnya mencakup pengecekan fisik kamar-kamar yang disorot, pelaksanaan tes urin terhadap warga binaan sesuai ketentuan, serta evaluasi menyeluruh terhadap pola pengawasan dan pengamanan yang diterapkan selama ini.

Masrah juga menekankan pentingnya klarifikasi terhadap sejumlah warga binaan yang namanya telah disebut dalam berbagai pemberitaan dan perbincangan publik. Ia menegaskan bahwa klarifikasi bukan bentuk penghakiman, melainkan mekanisme untuk memastikan penanganan isu dilakukan secara objektif, tidak selektif, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Selain warga binaan, ia menilai aspek struktural dan manajerial rutan juga perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, apabila benar terdapat persoalan di dalam rutan, maka hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari sistem pengawasan dan rantai tanggung jawab kelembagaan. Oleh karena itu, pemeriksaan internal terhadap pejabat terkait dinilai penting guna memastikan tidak adanya pembiaran, kelalaian, maupun kelemahan sistemik dalam pengelolaan rutan.

Masrah menegaskan bahwa transparansi merupakan kunci utama dalam meredam kecurigaan publik. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan tidak adanya pelanggaran, maka hal tersebut harus disampaikan secara terbuka dan proporsional. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian serius, mekanisme pertanggungjawaban harus dijalankan sesuai ketentuan hukum dan etika institusional.

“Kepercayaan publik hanya dapat dijaga jika prosesnya terbuka dan hasilnya disampaikan apa adanya. Ketegasan tidak identik dengan penghakiman, melainkan keberanian untuk bertanggung jawab,” tegasnya.

Baladika Adhyaksa Nusantara menilai lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam penegakan hukum dan pembinaan warga binaan. Oleh karena itu, setiap potensi penyimpangan harus ditangani secara serius agar tidak mencederai integritas sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

Masrah menambahkan, penanganan isu di Rutan Kelas I Makassar akan menjadi tolok ukur komitmen lembaga pemasyarakatan dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik ke depan.

Tim

Artikel pertama kali tampil pada Fajar Info Online.