Fajarinfoonline.com,” Barelang. Aliansi Pemuda Melayu menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa unjuk rasa berujung bentrok yang terjadi di Rempang, Batam. Peristiwa bentrok tersebut terjadi karena ada oknum pengunjuk rasa yang membawa senjata tajam dan bom molotov.

“Saya mewakili aliansi memohon maaf kepada TNI- Polri, Tim terpadu atas kejadian-kejadian sebelumnya dari aksi pertama terjadi pelemparan batu bahkan sampai hari ini, saya percaya TNI-Polri bersinergi dengan masyarakat,” ujar Koordinatur Umum Aliansi Pemuda Melayu, Pian, Senin (11/9/23).

Ia mengatakan, aksi unjuk rasa bukan dari aliansi pemuda melayu saja, tetapi banyak LSM lain. Aliansi pun tidak mengira bahwa akan terjadi peristiwa tak diinginkan tersebut, karena telah berkomitmen menciptakan aksi damai.

“Kami aliansi melayu berharap ingin menciptakan situasi kondusif ketentraman di Kota Batam,” ungkapnya.

Aliansi Pemuda Melayu memastikan tidak pernah di tunggangi sama sekali dalam aksi penyampaian pendapat. Sejak keberangkatan dari Rempang Galang, masyarakat berharap ada solusi terbaik dari pemerintah untuk masyarakat rempang galang.

Lebih lanjut ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat melayu yang ada di Kepri dan di luar Kepri yang sudah hadir dari Kalimantan Barat, Jambi, Riau, Jakarta, Karimun untuk mengikuti aksi untuk hari ini. Namun, aksi itu dibatalkan demi mencegahnya hal-hal tak diinginkan kembali.

“Demi Allah tidak ada tekanan sama sekali, kami mengedepankan persaudaraan, kami sepakat tidak akan mengadakan aksi pada 11 September 2023,” jelasnya.

Bersamaan dengan itu, aliansi mengajukan surat penangguhan penahanan kepada Kapolresta Barelang untuk tujuh orang yang diamankan di Polresta Barelang. Surat perizinan demo untuk hari ini yang sudah diajukan kepada kepolisian pun ditarik kembali karena pembatalan aksi.

Di sisi lain, Walikota Batam H. Muhammad Rudi, S.E., M.M., mengucapkan terima kasih kepada Kapolresta Barelang yang telah membantu penyelesaian permasalahan masyarakat kota Batam di Rempang. Walikota juga mengucapkan terima kasih atas penangguhan penahanan kepada tujuh orang pelaku.

“Saya Walikota menjamin agar saudara kita yang di tahan agar bisa di kembalikan ke rumahnya masing-masing. Allah telah mengijinkan masalah bisa kita selesaikan khusus untuk demo besok, kami tidak pernah menekan pihak dan jajaran, tapi kita duduk bersama, kita lebih mementingkan kepentingan umum demi membangun Kota Batam yg kita cintai,” ungkap Walikota

Walikota berharap permasalahan Rempang dapat selesai dengan musyawarah. Rempang adalah proyek strategis nasional, dan itu adalah perintah pusat sampai daerah yg harus kami selesaikan, tidak ada niat lain.

“Kami adalah pemerintah paling bawah maka dari itu kita harus mencari solusi yang paling baik bagi rempang dan kita semua,” ujar Walikota.

Kapolresta Barelang Kombes. Pol. Nugroho Tri N, S.H, S.I.K, M.H., menambahkan bahwa surat permohonan penangguhan penahanan akan dipertimbangkan demi kepentingan umum. Namun, untuk penangguhan penahanan akan lebih dulu berkoordinasi dengan penyidik agar permohonan ini dapat kabulkan.

“Saya juga mengingatkan jangan ada yang menyiarkan, memposting konten hoax, karna jarimu adalah harimaumu, dan ada Undang – Undang yang mengatur yaitu UU ITE. Banyak tersebar berita karna masalah rempang, diantaranya pasca penertiban kemarin ada berita bayi meninggal padahal itu tidak benar. Jadi saya ingatkan seluruh masyarakat mari kita sama-sama ciptakan situasi kamtibmas di Batam yang aman dan kondusif, mari kita mengelola media sosial dengan bijak,” jelas Kapolresta Barelang.

Saat ini, ujar Kapolres, situasi Rempang khususnya sembulang aman kondusif. Kemudian, pematokan yang di lakukan BP Batam dan pengukuran sudah selesai, sehingga tidak ada penolakan maupun kendala di lapangan oleh masyarakat.

Bahkan, BP Batam Sudah mulai melakukan pendataan masyarakat Rempang dengan pendampingan TNI Polri, termasuk ada 3 posko di RKSI, Kantor camat dan di PTSP. Selanjutnya, besok (12/9/23), Polresta Barelang dan Polda Kepri akan turun langsung ke Sekolah di Rempang untuk memberikan trauma healing dan bertujuan untuk menghibur anak-anak agar tidak trauma atas kejadian kemarin.

“Untuk ke depan juga kami tim terpadu akan melaksanakan kegiatan kerja bakti di masyarakat rempang, pasca kejadian kemarin akan kita bersihkan, sehingga rempang akan bersih kembali,” jelas Kapolresta Barelang.

Artikel Polri, BP Batam, Masyarakat Selesaikan Konflik Rampang Secara Musyawarah pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Fajarinfoonline.com,”Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri menerima 314 laporan polisi terkait TPPO dan kejahatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari ratusan laporan polisi tersebut, Satgas TPPO Polri menangkap sebanyak 414 tersangka.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, laporan terkait TPPO sebanyak 237 dan kejahatan perlindungan PMI sebanyak 77.

“Angka tersebut berdasarkan data tanggal 5 hingga 15 Juni 2023,” kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/6/2023).

Ramadhan menuturkan, dari ratusan laporan polisi tersebut, tercatat jumlah korban yakni sebanyak 1.314 orang. Para korban terdiri dari perempuan dewasa 507 orang, perempuan anak 76 orang, laki-laki dewasa 707 orang dan laki-laki anak sebanyak 24 orang.

Adapun berdasarkan data pengungkapan kasus, saat ini 64 kasus tahap penyelidikan dan 250 kasus tahap penyidikan.

Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan, tiga tempat terjadinya kejadian TPPO terbanyak di perumahan atau pemukiman yakni 129 kasus. Kedua di hotel 33 kasus dan di pelabuhan 16 kasus.

Sementara tempat kejadian perkara kejahatan perlindungan migran terbanyak di perumahan atau pemukiman yakni 41 kasus, jalan umum 10 kasus dan perkantoran 9 kasus.

“Adapun 3 modus tertinggi TPPO yakni membujuk sebanyak 92 kasus, mengangkut/membawa 27 kasus dan merayu 23 kasus,” katanya.

Sementara 3 modus tertinggi kejahatan perlindungan migran yakni membujuk 36 kasus, mengangkut atau membawa 12 kasus dan penipuan 9 kasus.

Terkait motif, untuk kejahatan TPPO terbanyak yakni ekonomi ada 123 kasus. Selanjutnya karena sengaja ada 69 kasus dan permasalahan sosial 21 kasus.

Untuk kejahatan perlindungan migran, tertinggi motifnya karena sengaja sebanyak 32 kasus, ekonomi 30 kasus dan permasalahan sosial 6 kasus.

Artikel Polri Tangkap 414 Tersangka Terkait TPPO dan Kejahatan Terhadap Pekerja Migran, 1.314 Diselamatkan pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Fajarinfoonline.com,” Jakarta – Tren kepercayaan publik terhadap Polri terus mengalami peningkatan. Hasil survei terbaru Indikator Politik menyebutkan public trust terhadap Korps Bhayangkara diangka 70,8 persen.
 
Survei terkait tingkat kepercayaan terhadap lembaga ini dilakukan pada 9-16 Februari 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error–MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.
 
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
 
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan ada peningkatan kepercayaan terhadap kinerja Polri. Jika pada temuan Desember 2022, angkanya baru menyentuh 66,5 persen, kini menjadi 70,8 persen.
 
“Dalam temuan kami, public trust Polri kini berada di angka 70,8 persen, menempatkan Polri berada di atas partai politik dan DPR,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Dua Surnas Terbaru’ secara virtual, Minggu (25/3/2023).
 
Dalam temuan Indikator, penanganan kasus investasi bodong, KSP Indosurya, termasuk penerapan tilang elektronik berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Korps Bhayangkara juga terlihat semakin transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait tindakan yang dilakukan. Pasalnya, hal ini membuat publik semakin percaya bahwa Polri benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan tertentu.
 
Peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri juga dibuktikan dengan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polri.
 

Artikel Survei Indikator Politik: Tingkat Kepercayaan Publik Polri Naik Jadi 70,8 Persen pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Fajarinfoonline.com,”Divisi Humas Polri melakukan penilaian terhadap Bidang Humas di Polda dan Polres seluruh Indonesia. Dari penilaian itu, diketahui Polda, Polres, serta personel yang paling aktif memproduksi dan paling mampu mengamplifikasi konten.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan selaku ketua panitia menjelaskan bahwa penilaian tersebut dilihat dari keaktifan Pengelolaan Medol dan Medsos, pengiriman berita pada SPIT dan Media Hub, serta amplifikasi terbanyak.

“Adapun pemenang keaktifan pengelolaan medol dan medsos Divhumas Polri diberikan kepada 30 pemenang dari Lima Zonasi, Kemudian kategori keaktifan pengiriman berita pada SPIT dan Media Hub jatuh pada Bidhumas Polda Jawa Barat dengan jumlah publikasi 448 berita,” ujar Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Jumat (3/3/2023).

Keaktifan Bidhumas Polda Jawa Barat diikuti Bidhumas Polda Metro Jaya dengan publikasi sebanyak 340 berita. Kemudian di tempat ketiga kategori Polda ada Bidhumas Polda Jawa Timur dengan 239 publikasi.

Adapun keaktifan di tingkat Polres, jumlah tertinggi yakni Sihumas Polres Banyumas dengan 42 publikasi. Kemudian, diikuti Sihumas Polres Metro Jaktim dengan 29 publikasi dan Sihumas Polres Metro Jakut.

Penilaian juga dilakukan pada amplifikasi konten terbanyak. Dalam hal ini, penilaian dibagi ke lima zona, yakni Jawa Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur.

Di Zona Jawa Bali, penilaian amplifikasi tertinggi jatuh pada Bidhumas Polda Jatim. Kemudian di Zona Sumatera diraih oleh Bidhumas Polda Sumut. Sedangkan Zona Kalimantan dimenangkan oleh Bidhumas Polda Kaltim.

Pada Zona Sulawesi, amplifikasi tertinggi adalah Bidhumas Polda Sulsel. Sedangkan di Zona Indonesia Timur, tertinggi adalah Bidhumas Polda NTT.

“Penilaian ini dilakukan berdasarkan keaktifan produksi dan amplifikasi konten selama dua bulan terakhir, yakni Januari dan Februari 2023,” tutup Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan.

Sumber Humas Polda Sulsel

Artikel Penghargaan Kadivhumas Pada Saat Rakernis Humas Polri pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Fajarinfoonline.com,” Divisi Humas Polri menggandeng sejumlah media massa guna menggelorakan pemilu aman dan kondusif. Kadivhumas Polri, Irjen. Pol. Dedi Prasetyo, menyadari peran media massa sangat penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban (Kamtibmas), terutama di tahun politik.

“Bahwa kolaborasi yang di bangun oleh Divisi Humas Polri adalah dalam rangka untuk meningkatkan sosialisasi berdasarkan bagaimana menunjukan pemilu yang aman yang tetap menjaga Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Kadivhumas Polri di lokasi Rakernis Divisi Humas Polri, Jumat (3/3/23).

Kadivhumas mengingatkan, menjaga kondusifitas adalah tugas bersama. Hal itu harus disadari oleh seluruh pihak, mengingat situasi politik yang mulai hangat sudah mulai terjadi saat ini.

Ia mengingatkan, pelajaran pada Pemilu 2019 bahwa polarisasi, politik berita, kampanye hitam, hoaks, sempat terjadi. Ancaman-ancaman itu harus diperangi bersama jelang Pemilu 2024, bahkan usai pemilihan.

“Kepentingan yang lebih besar adalah menjaga keberagaman, toleransi beragama, dan juga Kesatuan di negara Republik Indonesia,” ujar Kadivhumas.
(…)

Artikel Luar Biasa !!!Humas Polri Gandeng Media Massa Demi Wujudkan Pemilu Aman pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Fajarinfoonline.com,” Tim Divisi Humas Polri menggelar Focus Group Discussion (FGD) kontra radikal dengan tema “Terorisme Musuh Kita Bersama” di Aula Polrestabes Makassar, Kamis, 19 Januari 2023.

Sub Satgas Banops Humas Ops Kontra Radikalisme AKBP Erlan Munaji, SIK, M.Si yang memimpin jalannya FGD mengatakan, tujuan FGD adalah untuk mensosialisasikan serta memperkenalkan secara jelas kepada tokoh masyarakat tentang misi utama kegiatan kontra radikal sebagai upaya menangkal paham radikalisme yang telah banyak masuk ke tengah masyarakat.

Dijelaskannya, peran tokoh masyarakat di Makassar sangat penting dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian guna menangkal pemahaman radikalisme agar jangan sampai masuk ke Sulawesi Selatan pada umumnya.

“Oleh karena itu, perlu kerja sama dan sinergitas semua pihak dalam mencegah paham-paham radikal yang dilarang oleh konstitusi kita,” tambahnya.

Sementara itu, Muhammad Nasir Abbas sebagai narasumber memaparkan salah satu penyebab munculnya terorisme karena gagal melihat dan menyikapi perbedaan, kurangnya pengetahun dan salah mentor yang megarah pada kebencian dan merasa benar. “Maka muncullah sifat intoleran yang merusak dan membuat kekerasan,” tambahnya.

Kemudian, Narasumber ketua FKUB Kota Makassar Prof.Dr.Arifuddin Ahmad, M.Ag mengapresiasi kegiatan FGD Kontra Radikal yang dilaksanakan Divhumas Polri.

Ia mengajak masyarakat mendukung deradikalisasi dengan pendekatan jalur pendidikan formal dan nonformal serta modernisasi beragama karena disitu ada toleransi dan melakukan sesuatu yang berbeda tapi mengarah kebaikan.

“Tokoh agama perlu mengedukasi kepada masyarakat yang hasanah baik dan benar kepada umat,” tutupnya.

Artikel Humas Mabes Polri Gelar FGD Kontra Radikalisme Di Makassar pertama kali tampil pada Fajar Info Online.