Oleh:
Ahmad Razak
Dosen Psikologi UNM
Da’i IMMIM
Ketua Umum API Wilayah Sul-sel
Fajarinfo@online.com,” Ambisi menduduki puncak pimpinan bagi para calon semakin menggeliat pada masing masing kabupaten/kota yang tengah menyelenggarakan pilkada. Atmosfir kompetisi kian terasa dimana mesin partai politik bersama tim sukses semakin aktif melakukan sosialisasi ditengah tengah masyarakat. Inilah era euforia demokrasi yang memberikan kebebasan para calon untuk berkompetisi, mereka bebas mengutarakan pendapat, bebas menyampaikan janji janji politik, konsep dan program pembangunan, bebas melakukan berbagai manuver politik demi membangun citra dirinya dan mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Dinamika politik belakangan ini relative semakin memanas terutama pada wilayah yang rawan seperti kota Makassar. Sesekali terjadi konflik yang resisten berujung kriminal politik, unjuk rasa anarkis, penyebaran berita hoax, fitnah politik, money politik dan entah apa lagi bentuknya. Meskipun demikian sejauh ini masih tetap dalam situasi yang mampu dikendalikan.
Satu hal yang harus disadari bersama bahwa sebebas apapun dalam berdemokrasi namun etika harus tetap dipelihara agar tetap damai, harmoni dan bertanggung jawab, Dwihantoro dalam tulisannya “ etika dan kejujuran dalam berpolitik” menjelaskan bahwa terjadinya kekacauan dalam sebuah perpolitikan karena adanya kecenderungan berpolitik dengan mengabaikan etika, berpolitik tanpa rasionalitas dan mengedepankan emosional dan ambisi kemenangan semata. Menurutnya sebebas apapun kita dalam sebuah demokrasi tentunya tetap memelihara sikap kejujuran, sportifitas, melayani, berjiwa besar dan memiliki keteladanan. Etika berpolitik seyogyanya diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertatakrama, toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. Etika politik harus menjadi pedoman utama dengan politik santun, cerdas, dan menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai dan golongan.
Menurut hemat penulis (Ahmad Razak) euforia berdemokrasi bukan berarti kita bebas melakukan segala hal demi melampiaskan syahwat politik semata dalam mencapai kemenangan. Tetapi esensi dari euphoria berdemokrasi adalah masyarakat diberi kebebasan dalam mengekspresikan rasa nurani, rasio berpikirnya secara sadar dan bijaksana untuk memilih pemimpin yang dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu Etika tetap dikedepankan agar penyelenggaraan pilkada serentak dapat dijalankan dengan baik dan menghasilkan pemimpin terbaik.
Sejauh ini bawaslu sebagai badan yang mengawasi pilkada telah banyak melakukan soaialisasi pelaksanaan pilkada damai. Bawaslu semakin intens dan aktif merangkul berbagai elemen organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan untuk ikut berpartisipasi aktif dan menjadi mitra dalam mengajak mensosialisasikan pilkada damai, serta menghindari politik uang dan membangun kesadaran masyarakat. Sementara itu pula Lembaga Dakwah IMMIM sebagai salah satu organisasi kegamaan ikut berpartisipasi aktif dalam menyerukan pilkada damai melalui ratusan muballighnya yang tersebar diberbagai masjid kota Makassar. Dengan pendekatan spiritual keagamaan diharapkan masyarakat bisa lebih tenang dan lebih harmoni dalam menghadapi pilkada.
Dalam hal keamanan dan kedamaian masyarakat, polisi sebagai institusi negara tetap sebagai garda terdepan dalam mengawal pilkada serentak. Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel memantapkan standar pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Ribuan personel diterjunkan untuk membantu mengawal dan memantau jalannya kontestasi politik tersebut. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, untuk pengamanan ini Polda menurunkan 3.320 personel terdiri dari 822 anggota Brimob, 756 anggota Samapta, selebihnya merupakan personel lainnya termasuk Intel, Reserse, dan Lantas. Kemungkinan jumlah tersebut bakal bertambah sesuai konstalasi pilkada yang berjalan (Bravo kepolisian).
#IndonesiaMelawanCovid-19
