Fajarinfoonline.com,”Satriadin akrabnya di panggil Gopal Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Independen Pemerhati Aspirasi Nusantara, minta APH dalam hal ini Cyber Pungli, untuk tetap meproses hukum oknum yang melakukan pungutan dengan dalih yang TDK masuk akal, dan segera mengungkap aktor dugaan pungli di P3K meski sudah di mediasi langsung oleh pihak inspektorat Konawe.
Memang benar, bahwa orientasi hal yang wajib di laksanakan untuk pengangkatan pegawai PPPK(P3K) tetapi kan belum ada perintah dari Lembaga Administrasi Negara(LAN). Dan yang sangat miris ini di lakukan oleh oknum pegawai P3K pula, dan di duga di kirim ke rekening inisial “W” tanpa memiliki dasar hukum yang jelas.
Lucunya yang ngotot adalah pegawai PPPK itu sendiri sementara ini adalah wewenang BKPSDM.
Sebelumnya, kami menerima aduan dari salah satu pegawai P3K yang namnya enggan di sebutkan bahwa, untuk gelombang pertama dan kedua Kurang lebih 816 orang telah membayar Rp. 500.000 untuk biaya orientasi. Tapi belum ada realisasi. Dan untuk gelombang ke tiga membayar dengan variasi Rp. 300.000- 350.000 untuk biaya pemberkasan/penerbitan SK.
Satriadin mengungkapkan sangat menyayangkan hal tersebut ini merupakan potret yang sangat buruk bagi tenaga pendidik, dan harus di hilangkan.
Untuk itu kami segenap pengurus DPD LIPAN SULTRA meminta dengan tegas kepada pihak Polres Konawe/Cyber Pungli untuk tidak mengabaikan proses pidananya Dan mengungkap siapa aktor intelektual di balik dugaan pungli tersebut meskipun akan ada proses pengambalian.
Dan dalam waktu dekat kami akan melaporkan hal tersebut ke POLRES KONAWE. tegas Gopal sapaan akrabnya.
