Makassar– Dalam tindak pidana pembunuhan berencana, hukum menegaskan bahwa unsur terpenting yang harus dibuktikan adalah adanya kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain yang dilakukan setelah melalui proses perencanaan matang. Unsur ini menjadi pembeda utama antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Perencanaan menjadi inti dari pasal tersebut. Artinya, pelaku tidak bertindak secara spontan atau karena dorongan emosi sesaat, melainkan telah memikirkan dan memutuskan kehendaknya dalam keadaan tenang. Dalam konteks hukum, hal ini menandakan adanya jeda waktu antara timbulnya niat jahat dan pelaksanaan perbuatan, di mana pelaku memiliki kesempatan untuk merenungkan tindakannya namun tetap memilih untuk melanjutkan.
Secara hukum, unsur pembunuhan berencana terbagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif:
Unsur Subjektif
Unsur ini berkaitan dengan niat batin pelaku. Ada dua aspek penting:
1. Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa, yaitu pelaku memang memiliki kehendak untuk membunuh korban.
2. Perencanaan terlebih dahulu, yang berarti ada waktu dan kesempatan bagi pelaku untuk menimbang dan merencanakan perbuatannya dalam kondisi tenang.
Keadaan tenang ini menjadi penentu utama untuk membedakan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana.
Unsur Objektif
Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan akibat nyata dari perbuatan pelaku, yakni hilangnya nyawa orang lain. Artinya, perbuatan tersebut benar-benar mengakibatkan kematian korban.
Para ahli hukum menilai, pemenuhan kedua unsur ini menjadi syarat mutlak agar seseorang dapat dijerat dengan pasal pembunuhan berencana yang ancamannya jauh lebih berat, yakni hukuman mati, seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.
Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur perencanaan sering kali menjadi tantangan tersendiri. Jaksa dan penyidik harus mampu menunjukkan adanya jeda waktu yang cukup dan kondisi batin pelaku yang tenang sebelum melakukan perbuatannya.
Terkait penerapan pasal tersebut, Drs. Budiman, S.H., praktisi hukum, menilai bahwa Pasal 340 KUHP merupakan pasal yang paling tepat digunakan dalam kasus pembunuhan yang memenuhi unsur perencanaan matang.
“Pasal 340 sudah sangat jelas mengatur tentang pembunuhan berencana. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan dan perencanaan sebelumnya, maka pasal ini yang harus diterapkan. Karena di dalamnya terkandung unsur kehendak dan ketenangan batin pelaku dalam merencanakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain,” ujar Budiman kepada media saat konferensi pers di warkop Rudi jalan Tarakan Makassar Rabu 12 Nopember 2025.
Ia juga menegaskan bahwa penerapan pasal ini penting untuk menegakkan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan berat.
“Penegakan hukum tidak boleh ragu dalam menggunakan Pasal 340 bila semua unsur terpenuhi. Ini penting agar hukum benar-benar memberikan kepastian dan efek preventif bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap unsur subjektif dan objektif dalam Pasal 340 KUHP menjadi landasan penting bagi aparat penegak hukum untuk memastikan proses peradilan berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum pidana di Indonesia.
Tim Media