PANGKEP — Proyek pembangunan “Sekolah Rakyat” di Desa Bara Batu, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, menuai sorotan publik setelah muncul dugaan kejanggalan dalam pelaksanaannya. Program yang seharusnya menjadi solusi peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat justru dipertanyakan terkait penggunaan anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp2,5 miliar dari APBD.
Sorotan menguat setelah beredar informasi mengenai dugaan penimbunan material proyek yang disebut berasal dari lokasi tanpa izin resmi. Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik terkait pengawasan teknis, legalitas material, hingga transparansi penggunaan anggaran.
Sejumlah warga menilai proyek bernilai miliaran rupiah itu semestinya dilaksanakan dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Apalagi, proyek pendidikan dinilai menyangkut langsung kepentingan publik dan masa depan generasi daerah.
Namun hingga kini, pihak teknis terkait, termasuk Kepala Bidang Cipta Karya yang disebut menangani proyek tersebut, dikabarkan belum memberikan penjelasan resmi saat dikonfirmasi awak media. Sikap bungkam ini memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat.
“Kalau memang tidak ada masalah, seharusnya ada penjelasan terbuka. Ini uang rakyat, jadi publik berhak tahu,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Selain dugaan penggunaan material bermasalah, masyarakat juga menyoroti minimnya informasi teknis pada papan proyek, termasuk rincian volume penimbunan yang dinilai penting untuk diketahui publik.
Pengamat menilai, jika benar terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan proyek, maka hal tersebut berpotensi menjadi persoalan serius karena menyangkut tata kelola anggaran negara. Karena itu, audit menyeluruh oleh inspektorat maupun aparat penegak hukum dinilai perlu dilakukan guna memastikan proyek berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian negara.
Masyarakat kini menunggu klarifikasi resmi dari pemerintah daerah terkait kondisi sebenarnya di lapangan. Transparansi dianggap penting agar polemik tidak berkembang liar dan kepercayaan publik terhadap program pembangunan tetap terjaga.
Proyek pendidikan sejatinya menjadi simbol harapan bagi masyarakat. Karena itu, setiap penggunaan anggaran publik dituntut akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Jika ditemukan penyimpangan, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas.
Sebaliknya, jika tidak terbukti, pemerintah juga perlu segera memberikan penjelasan berbasis fakta untuk meluruskan informasi yang beredar.