KOLAKA UTARA — Dugaan tindak pidana korupsi berupa mark-up anggaran pada proyek pembangunan jalan di sepanjang Sungai Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, kian mencuat dan menjadi sorotan publik. Lembaga Analisis Anti Korupsi Indonesia (LAKINDO) mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh.
LAKINDO menduga praktik mark-up tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara hingga miliaran rupiah. Dugaan itu didasarkan pada hasil investigasi awal yang dilakukan langsung di lapangan.
Direktur Pelaporan LAKINDO, Sainuddin Mahmud, SH, mengungkapkan bahwa skema mark-up diduga dilakukan secara terstruktur melalui manipulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek.
“Dalam dokumen RAB, lokasi pengambilan material timbunan disebutkan berasal dari Desa Puurau dengan jarak tempuh sekitar 3 hingga 5 kilometer dari lokasi proyek. Hal ini dijadikan dasar untuk menetapkan harga material sebesar Rp500.000 per mobil (4 kubik),” ungkap Sainuddin.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Menurut LAKINDO, kontraktor pelaksana justru diduga mengambil material timbunan dari lokasi yang sangat dekat dengan proyek, yakni langsung dari area Sungai Lapai yang berada persis di pinggir jalan yang dibangun.
“Harga material di lokasi aktual tersebut hanya sekitar Rp125.000 per mobil (4 kubik). Sementara total kebutuhan material timbunan mencapai sekitar 4.000 mobil. Selisih harga yang sangat jauh ini mengindikasikan potensi kerugian negara dalam jumlah miliaran rupiah,” tegasnya.
Atas temuan tersebut, LAKINDO mendesak Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Polres Kolaka Utara untuk segera melakukan penyelidikan, memeriksa dokumen proyek, serta memanggil pihak-pihak terkait guna mengungkap dugaan praktik korupsi tersebut secara transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi maupun informasi perkembangan penanganan dari pihak