Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., menghadiri Upacara Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) Unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Karebosi, Jl. Ahmad Yani, Kota Makassar, Rabu (13/05/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung dengan khidmat dan menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara melalui pelibatan unsur ASN sebagai komponen cadangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat TNI-Polri, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulsel.

Upacara penetapan ini merupakan wujud nyata sinergitas antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat ketahanan nasional di wilayah Sulawesi Selatan. Melalui pembentukan Komponen Cadangan dari unsur ASN, diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, baik militer maupun non-militer.

Kapolda Sulsel dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap program pembentukan Komcad sebagai bagian dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kondusifitas wilayah serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat, khususnya ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dapat semakin memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung upaya pertahanan negara serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Artikel Kapolda Sulsel Hadiri Upacara Penetapan Komponen Cadangan Unsur ASN Pemprov Sulsel Tahun 2026 pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

PANGKEP — Proyek pembangunan “Sekolah Rakyat” di Desa Bara Batu, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, menuai sorotan publik setelah muncul dugaan kejanggalan dalam pelaksanaannya. Program yang seharusnya menjadi solusi peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat justru dipertanyakan terkait penggunaan anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp2,5 miliar dari APBD.

Sorotan menguat setelah beredar informasi mengenai dugaan penimbunan material proyek yang disebut berasal dari lokasi tanpa izin resmi. Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik terkait pengawasan teknis, legalitas material, hingga transparansi penggunaan anggaran.

Sejumlah warga menilai proyek bernilai miliaran rupiah itu semestinya dilaksanakan dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Apalagi, proyek pendidikan dinilai menyangkut langsung kepentingan publik dan masa depan generasi daerah.

Namun hingga kini, pihak teknis terkait, termasuk Kepala Bidang Cipta Karya yang disebut menangani proyek tersebut, dikabarkan belum memberikan penjelasan resmi saat dikonfirmasi awak media. Sikap bungkam ini memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat.

“Kalau memang tidak ada masalah, seharusnya ada penjelasan terbuka. Ini uang rakyat, jadi publik berhak tahu,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Selain dugaan penggunaan material bermasalah, masyarakat juga menyoroti minimnya informasi teknis pada papan proyek, termasuk rincian volume penimbunan yang dinilai penting untuk diketahui publik.

Pengamat menilai, jika benar terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan proyek, maka hal tersebut berpotensi menjadi persoalan serius karena menyangkut tata kelola anggaran negara. Karena itu, audit menyeluruh oleh inspektorat maupun aparat penegak hukum dinilai perlu dilakukan guna memastikan proyek berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian negara.

Masyarakat kini menunggu klarifikasi resmi dari pemerintah daerah terkait kondisi sebenarnya di lapangan. Transparansi dianggap penting agar polemik tidak berkembang liar dan kepercayaan publik terhadap program pembangunan tetap terjaga.

Proyek pendidikan sejatinya menjadi simbol harapan bagi masyarakat. Karena itu, setiap penggunaan anggaran publik dituntut akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Jika ditemukan penyimpangan, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas.

Sebaliknya, jika tidak terbukti, pemerintah juga perlu segera memberikan penjelasan berbasis fakta untuk meluruskan informasi yang beredar.

Artikel PROYEK SEKOLAH RAKYAT Rp2,5 M DI DESA BARA BATU PANGKEP DISOROT, DUGAAN KEJANGGALAN MUNCUL pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

KENDARI – Sekitar seratus massa aksi yang tergabung dalam LSM Pribumi menggelar unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra), Kamis (7/5/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas dinilai tidak jelasnya penanganan laporan dugaan maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bombana oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana.

Massa menilai laporan resmi yang telah mereka layangkan sejak 16 Desember 2025 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor Surat 002/SKeb-/LSM.PRIBUMI XXII/2025 dan sebelumnya telah diterima Kejati Sultra sebelum direkomendasikan ke Kejari Bombana.

Dalam orasinya, Jenderal Lapangan aksi, Dirman, menegaskan bahwa pihaknya menuntut kejelasan atas proses hukum laporan yang telah berjalan lebih dari empat bulan tanpa transparansi.
“Publik hanya disuguhi jawaban normatif seperti ‘nanti cek kembali’ tanpa penjelasan substansi. Ini menimbulkan kecurigaan adanya ketidakseriusan, perlakuan khusus terhadap pejabat tertentu, hingga potensi benturan kepentingan dalam proses penegakan hukum,” tegas Dirman.

Adapun poin laporan yang disampaikan LSM Pribumi meliputi dugaan maladministrasi pemerintahan Kabupaten Bombana, penggelapan dan penyalahgunaan anggaran daerah, penyalahgunaan wewenang oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Bombana tahun 2025, serta dugaan keterlibatan Bupati Bombana dalam pembiaran atau dukungan terhadap praktik tersebut.

Menurut Dirman, lambannya penanganan kasus membuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dipertanyakan. Karena itu, massa mendesak Kejati Sultra untuk mengambil alih penanganan perkara dan segera meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

“Kasus ini harus diambil alih Kejati Sultra karena menyangkut dugaan penggunaan keuangan daerah oleh pihak yang tidak memiliki legalitas jabatan serta adanya dugaan pembiaran oleh kepala daerah,” ujarnya.

Selain meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak terkait secara terbuka, massa juga mendesak evaluasi terhadap kinerja Kejari Bombana. Mereka bahkan meminta pencopotan pimpinan Kejari Bombana apabila ditemukan indikasi ketidakprofesionalan dalam penanganan laporan tersebut.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan diwarnai seruan agar supremasi hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, khususnya dalam kasus yang menyangkut dugaan penyalahgunaan jabatan dan keuangan daerah.

Hingga aksi berakhir, massa berharap Kejati Sultra segera memberikan respons konkret demi memastikan kepastian hukum atas laporan yang mereka ajukan.

Artikel LSM Pribumi Desak Kejati Sultra Ambil Alih Dugaan Maladministrasi dan Penyalahgunaan Anggaran di Bombana pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Polda Sulawesi Selatan menggelar apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pelaksanaan Operasi Kontingensi Aman Nusa I-2026 guna mengamankan peringatan May Day. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Upacara Mapolda Sulsel, Kamis (30/04/2026), sebagai bentuk komitmen dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Dalam operasi ini, Polda Sulsel melibatkan total 2.181 personel yang terdiri dari 932 personel Polda Sulsel dan 1.049 personel dari Polres jajaran. Selain itu, turut diperkuat oleh 200 personel dari instansi terkait, yakni TNI sebanyak 100 personel, Satpol PP Provinsi Sulsel 60 personel, Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel 30 personel, serta Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar sebanyak 10 personel.

Apel gelar pasukan dipimpin oleh Dansatbrimob Polda Sulsel Kombes Pol. Muhammad Ridwan. Dalam arahannya, disampaikan bahwa apel ini bertujuan untuk mengecek kesiapsiagaan seluruh personel dan sarana prasarana pendukung dalam rangka menghadapi potensi gangguan kamtibmas, khususnya pada momentum peringatan Hari Buruh Internasional. Secara umum, situasi kamtibmas di wilayah Sulawesi Selatan saat ini dalam keadaan aman dan terkendali, namun seluruh personel diingatkan untuk tetap waspada dan profesional dalam pelaksanaan tugas guna menjaga stabilitas keamanan.

Sebelumnya, Polda Sulsel juga telah melaksanakan Tactical Wall Game (TWG) sebagai bagian dari langkah strategis dalam mengantisipasi potensi konflik sosial pada rangkaian pengamanan aksi unjuk rasa selama bulan Mei 2026. Kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan profesionalisme dan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai dinamika di lapangan.

TWG tersebut diikuti oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Nasri, S.I.K., M.H., Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol. Hartoyo, S.I.K., M.H., serta para Pejabat Utama Polda Sulsel.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Polda Sulsel semakin siap dalam menjaga stabilitas keamanan serta mampu memastikan setiap aksi unjuk rasa dapat berlangsung secara tertib, aman, dan kondusif, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan profesional.

Artikel Amankan May Day 2026, Polda Sulsel Siagakan 2.181 Personel Gabungan dalam Operasi Kontingensi Aman Nusa I pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., menerima penghargaan prestisius dari Kapolri atas capaian Peringkat I (Satu) Nasional Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) T.A 2025 kategori Pagu Besar tingkat Polri. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Rupatama Mabes Polri, Rabu (29/04/2026).

Penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI terhadap seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk Polri, sebagai bentuk evaluasi atas kualitas pelaksanaan anggaran.

Capaian ini menunjukkan kinerja unggul Polda Sulsel dalam pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dari total 36 Polda di seluruh Indonesia, Polda Sulsel berhasil menempati posisi terbaik dalam kategori pagu besar, yang menjadi indikator penting dalam tata kelola keuangan negara.

Selain capaian tersebut, dari total 51 Satuan Kerja (Satker) jajaran Polda Sulsel, sebanyak 30 Satker berhasil meraih nilai IKPA 100 atau kategori sempurna. Prestasi ini menjadi indikator kuat atas optimalnya pelaksanaan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Polda Sulsel.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi seluruh jajaran, khususnya para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta personel yang mengemban fungsi keuangan di masing-masing Satker. Pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Keuangan Polda Sulsel di bawah pimpinan Kabidkeu Kombes Pol S. Ferdinand Suwarji, S.E., M.Ak., M.A.R.S., CFrA., turut berperan penting dalam mendorong peningkatan kualitas kinerja pengelolaan anggaran.

Kapolda Sulsel menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan wujud nyata komitmen dalam menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang TEPAT (Tertib, Efektif-Efisien, Partisipatif, Akuntabel dan Terpercaya). Hal tersebut sejalan dengan upaya mendukung pelaksanaan tugas Polri yang Presisi.

Lebih lanjut, penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan penguatan integritas bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan institusi.

Dengan capaian ini, Polda Sulsel diharapkan mampu terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja, serta menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik di lingkungan Polri.

Artikel Kapolda Sulsel terima Penghargaan IKPA T.A 2025 Peringkat I dari Kapolri, wujud komitmen pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

NIA RATNA SARI AMAR,S.PFM.AHLI MUDA BBPOM Di Makassar

Makassar-Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau campuran ketiganya yang secara turun-temurun digunakan untuk pengobatan. Di Indonesia, penggunaannya telah menjadi bagian dari budaya dan kearifan lokal. Karena dianggap alami, obat tradisional sering dipilih sebagai alternatif yang lebih aman dibanding obat modern.

Obat tradisional telah lama menjadi pilihan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Akses yang mudah, harga terjangkau, dan anggapan lebih aman menjadikannya alternatif pengobatan yang diminati. Namun, di balik kepercayaan tersebut, tersembunyi ancaman serius yaitu penyalahgunaan obat tradisional dengan penambahan bahan kimia obat (BKO).

Penambahan BKO kerap dilakukan tanpa dicantumkan dalam label. Produk dengan klaim pegal linu sering dicampur zat antiinflamasi, jamu pelangsing mengandung penekan nafsu makan atau diuretik, sementara produk peningkat stamina pria dapat mengandung senyawa seperti sildenafil. Efeknya memang cepat terasa, tetapi justru itulah yang menjadi daya tarik sekaligus jebakan bagi konsumen.

Efek instan tersebut menyimpan risiko besar. BKO digunakan tanpa takaran yang jelas dan tanpa pengawasan tenaga medis. Dampaknya tidak ringan: gangguan ginjal, kerusakan hati, masalah jantung, hingga ketergantungan. Ironisnya, karena dikemas sebagai produk “alami”, obat tradisional ini kerap dikonsumsi dalam jangka panjang.

Di masyarakat awam, khususnya di wilayah terpencil, produk tanpa izin edar justru lebih diminati karena memberikan hasil cepat. Padahal, efek tersebut sering berasal dari kandungan BKO ilegal dengan dosis tidak terukur. Minimnya edukasi serta keterbatasan akses layanan kesehatan memperparah kondisi ini.

Temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan bahwa peredaran obat tradisional mengandung BKO masih tinggi. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, ditemukan puluhan produk dengan berbagai klaim khasiatnya. Fakta ini menegaskan bahwa praktik penyalahgunaan masih terus terjadi dan menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat.

Karena itu, pengawasan yang kuat menjadi sangat penting. Peran BPOM tidak hanya di kota besar, tetapi juga harus menjangkau daerah terpencil. Penindakan terhadap produk ilegal perlu diiringi dengan edukasi yang masif agar masyarakat mampu mengenali dan menghindari produk berbahaya.

Upaya ini telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar melalui inovasi “Mantappol”, yang menghadirkan layanan pengawasan dan edukasi langsung ke masyarakat. Program ini membantu meningkatkan pemahaman tentang bahaya BKO, pentingnya izin edar, serta cara memilih produk yang aman.

Masyarakat juga dapat secara mandiri memeriksa keamanan produk melalui layanan e-Penjelasan Publik BPOM, baik melalui situs resmi maupun aplikasi Mobile BPOM . Langkah sederhana ini penting untuk memastikan produk yang dikonsumsi telah terdaftar dan aman.

Pada akhirnya, obat tradisional tetap memiliki manfaat jika digunakan secara tepat dan berasal dari sumber terpercaya. Namun, efek instan dari produk tanpa izin edar justru harus diwaspadai. Masyarakat perlu lebih kritis, tidak mudah tergiur hasil cepat, dan memastikan setiap produk yang digunakan telah memiliki izin edar resmi.

Perlindungan kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kesadaran bersama. Dengan pengawasan yang kuat dan edukasi yang merata hingga ke pelosok, masyarakat diharapkan dapat terhindar dari bahaya obat tradisional yang telah disalahgunakan.

Artikel KHASIAT KILAT,RESIKO BERAT: FAKTA DIBALIK JAMU ILEGAL pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

NIA RATNA SARI AMAR.AHLI MUDA BBPOM MAKASSAR

Makassar — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap peredaran obat tradisional atau jamu ilegal yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Meski kerap menawarkan khasiat instan, produk-produk tersebut dinilai berisiko serius bagi kesehatan.

PFM Ahli Muda BBPOM di Makassar, Nia Ratna Sari Amar, S.Si, menjelaskan bahwa obat tradisional pada dasarnya merupakan ramuan berbahan alami dari tumbuhan, hewan, mineral, atau campurannya yang telah digunakan secara turun-temurun.

Karena dianggap lebih aman, produk ini banyak dipilih sebagai alternatif pengobatan, terutama di daerah dengan akses layanan kesehatan terbatas.

Namun, di balik kepercayaan tersebut, terdapat praktik penyalahgunaan yang membahayakan. Sejumlah produsen nakal diketahui menambahkan BKO ke dalam produk jamu tanpa mencantumkannya dalam label.

“Produk dengan klaim pegal linu biasanya dicampur zat antiinflamasi, jamu pelangsing mengandung penekan nafsu makan atau diuretik, sementara produk peningkat stamina pria dapat mengandung senyawa seperti sildenafil.

Efeknya memang cepat terasa, tapi itu justru yang menjadi jebakan bagi konsumen,” jelas Nia.

Ia menegaskan, penggunaan BKO tanpa takaran jelas dan tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan dampak serius, mulai dari gangguan ginjal, kerusakan hati, hingga masalah jantung dan ketergantungan.

Risiko semakin besar karena produk tersebut sering dikonsumsi dalam jangka panjang dengan anggapan sebagai obat alami.

Temuan Badan POM menunjukkan bahwa peredaran obat tradisional mengandung BKO masih cukup tinggi. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, ditemukan puluhan produk dengan berbagai klaim khasiat yang ternyata mengandung bahan kimia obat ilegal.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi masyarakat, terutama di wilayah terpencil, yang cenderung memilih produk dengan efek cepat tanpa mempertimbangkan keamanan.

Padahal, efek instan tersebut justru menjadi indikator adanya kandungan berbahaya.

Sebagai langkah pencegahan, BBPOM Makassar terus memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui inovasi program “Mantappol”, yang menghadirkan layanan pengawasan dan edukasi langsung hingga ke lapisan masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga didorong untuk lebih aktif memeriksa keamanan produk sebelum digunakan. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui layanan e-Penjelasan Publik BPOM, baik melalui situs resmi maupun aplikasi Mobile BPOM, guna memastikan produk telah memiliki izin edar.

“Obat tradisional tetap bermanfaat jika digunakan dengan benar dan berasal dari sumber terpercaya.

Namun, masyarakat harus lebih kritis dan tidak mudah tergiur dengan klaim khasiat instan,” tegasnya.

BBPOM Makassar menekankan bahwa perlindungan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama.

Dengan pengawasan yang kuat dan edukasi yang merata, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari bahaya obat tradisional yang telah disalahgunakan.

Artikel BBPOM Makassar Ingatkan Bahaya Jamu Ilegal: Khasiat Kilat Bisa Berujung Risiko Berat pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Makassar, 20 April 2026 — Kegiatan diseminasi pengawasan dan penindakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor jasa perhotelan digelar di Mercure Hotel Makassar Nexa Pettarani pada Senin (20/4/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan pelaku usaha perhotelan terhadap kewajiban perpajakan daerah.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, instansi terkait, serta para pelaku usaha hotel di Kota Makassar. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pemaparan terkait regulasi terbaru mengenai PBJT, mekanisme pelaporan pajak, hingga langkah-langkah pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Dalam sambutannya, pihak penyelenggara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Sektor perhotelan dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih efektif dan transparan.

Selain itu, diseminasi ini juga menjadi forum diskusi interaktif antara peserta dan narasumber. Sejumlah pelaku usaha menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi kewajiban PBJT, mulai dari aspek teknis hingga pemahaman regulasi yang masih perlu diperjelas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha, serta mendorong peningkatan kepatuhan pajak di sektor jasa perhotelan.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan sekaligus penindakan tegas terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Artikel DISEMINASI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PBJT JASA PERHOTELAN DIGELAR DI HOTEL MERCURE pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Makassar, 18 April 2026 — Pengurus Pusat Kesatuan Masyarakat Wajo (KEMAWA) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo menggelar kegiatan Halal Bi Halal yang berlangsung khidmat dan penuh kehangatan di Hotel Claro Makassar, Sabtu (18/4/2026).

Mengusung tema “Menyatukan Hati, Menguatkan Persaudaraan, serta Membangun Solidaritas dan Sinergitas Menuju Wajo Merdeka”, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kekeluargaan masyarakat Wajo, baik di perantauan maupun di daerah asal.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Wajo dan Wakil Bupati Wajo, jajaran pengurus pusat KMW, serta seluruh tokoh masyarakat Wajo. Kehadiran para pemimpin daerah dan tokoh masyarakat tersebut semakin memperkuat makna kebersamaan dan sinergi dalam membangun daerah.

Dalam kesempatan tersebut, H. Andi Syamsuddin, S.E. turut hadir sebagai Pimpinan Umum fajarnewstv.com dan memberikan dukungan terhadap penguatan persatuan serta sinergitas antar elemen masyarakat. Ia menegaskan pentingnya peran media dalam menjaga persatuan dan menyebarkan informasi yang konstruktif.

Perwakilan KEMAWA dalam sambutannya menyampaikan bahwa Halal Bi Halal bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi juga menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi, memperkuat komunikasi, dan mendorong kolaborasi nyata dalam pembangunan Kabupaten Wajo.

Pemerintah Kabupaten Wajo juga mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini sebagai bentuk nyata kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperkuat pembangunan berbasis kebersamaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat persaudaraan, solidaritas, dan sinergitas terus terjaga sebagai fondasi kuat menuju Wajo yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Artikel Halal Bi Halal KEMAWA dan Pemkab Wajo: Perkuat Persaudaraan Menuju Wajo Maju pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Palopo, 17 April 2026 — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) di Aula Lapas Palopo, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan tahanan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman hukum di lingkungan lapas.

Sosialisasi menghadirkan Tim Penyuluh Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang memaparkan berbagai substansi penting dalam KUHP Baru.

Materi yang disampaikan meliputi perubahan mendasar dalam hukum pidana, prinsip-prinsip hukum yang diperbarui, hingga implikasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Penyampaian dilakukan secara interaktif agar mudah dipahami oleh para peserta.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Lapas Kelas IIA Palopo, Jose Quelo, didampingi jajaran pejabat struktural.

Dalam sambutannya, Kalapas menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi warga binaan sebagai bekal selama menjalani masa pembinaan dan sebagai persiapan untuk kembali ke tengah masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh warga binaan dan tahanan dapat memahami aturan hukum yang berlaku, khususnya KUHP yang baru.

Dengan begitu, kesadaran hukum dapat meningkat dan ke depan mereka mampu menghindari perbuatan yang melanggar hukum,” ujar Jose Quelo.

Kegiatan berlangsung tertib dan penuh antusiasme. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif para peserta dalam sesi tanya jawab yang digelar setelah pemaparan materi.

Sosialisasi ini menjadi salah satu bentuk edukasi hukum yang efektif dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum di lingkungan pemasyarakatan.

Lapas Palopo pun berkomitmen untuk terus menghadirkan program pembinaan yang edukatif dan bermanfaat bagi warga binaan, sebagai bagian dari upaya mendukung proses reintegrasi sosial yang lebih baik.

Artikel Lapas Palopo Gelar Sosialisasi KUHP Baru untuk Warga Binaan dan Tahanan pertama kali tampil pada Fajar Info Online.