MAKASSAR – Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I dan II Sulawesi Selatan menggelar berbagai perlombaan yang berlangsung meriah di halaman kantor Satker PJN Wilayah I Sulsel, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan yang mengusung semangat “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” tersebut diikuti jajaran pegawai dan keluarga besar Satker PJN Wilayah I dan II Sulsel.

Suasana kebersamaan dan kekompakan terlihat sejak kegiatan berlangsung. Para peserta tampak antusias mengikuti berbagai perlombaan yang disiapkan panitia, dengan nuansa merah putih yang menghiasi lokasi kegiatan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Iwan Panji dari Satker PJN serta H. Basri selaku PPK PJN 1. Kehadiran jajaran pimpinan dan pelaksana tersebut turut memberikan semangat kepada para peserta yang mengikuti rangkaian perlombaan.

Selain menjadi bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan RI, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi serta membangun kekompakan antara jajaran Satker PJN Wilayah I dan II Sulsel.

Iwan Panji mengatakan bahwa kegiatan perlombaan 17 Agustusan bukan sekadar hiburan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat rasa kebersamaan dan kekeluargaan di lingkungan kerja.

Sementara itu, H. Basri selaku PPK PJN 1 turut mengapresiasi antusiasme seluruh peserta yang mengikuti kegiatan dengan penuh semangat.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Para peserta saling memberikan dukungan dan semangat hingga seluruh rangkaian perlombaan selesai.

Semangat peringatan HUT ke-81 RI tersebut diharapkan dapat terus diwujudkan melalui peningkatan kekompakan, disiplin dan semangat dalam menjalankan tugas, khususnya dalam mendukung pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan nasional di Sulawesi Selatan.

Artikel Semarak HUT ke-81 RI, Satker PJN Wilayah I dan II Sulsel Gelar Perlombaan 17 Agustusan pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

GOWA – Komunitas Relawan Peduli Lingkungan yang berpusat di Perumahan Je’ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan bakti sosial di sejumlah masjid, area pemakaman, serta fasilitas umum.

Komunitas yang dipimpin oleh M. Aris Mallingkai, yang akrab disapa Daeng Sibali, secara konsisten melaksanakan aksi sosial bersama para relawan dengan membersihkan area-area yang dinilai kurang terawat.

Di sela kegiatan, Daeng Sibali yang sehari-hari berprofesi sebagai pekerja las dan teknisi bodi mobil menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

“Kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Sasaran kami meliputi area pemakaman yang dipenuhi semak belukar, masjid pada bagian halaman depan, samping, maupun belakang yang membutuhkan pembersihan, serta ruas-ruas jalan di wilayah Kabupaten Gowa. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi edukasi positif bagi masyarakat maupun para relawan,” ujarnya.

Salah satu lokasi yang telah dibersihkan adalah Makam Karaeng Tarombeng di Dusun Manyampa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Proses pembersihan di lokasi tersebut berlangsung selama kurang lebih lima hari, termasuk pemasangan pagar besi yang seluruh pembiayaannya dilakukan secara swadaya oleh tim relawan.

Tim Relawan Peduli Lingkungan terdiri dari M. Aris Mallingkai (Daeng Sibali) selaku pendiri dan ketua, bersama Syahrir Saleh (Daeng Ngilang), Irwan (Daeng Ngella), serta Ustaz Irhas Harifin (Daeng Naba).

Menurut Daeng Sibali, kegiatan sosial yang dijalankan mendapat respons positif dari Pemerintah Kabupaten Gowa. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan salah satu pejabat pemerintah daerah dan memperoleh dukungan berupa rekomendasi dari Dinas Kebersihan Kabupaten Gowa.

“Dengan adanya surat rekomendasi dari Dinas Kebersihan, kami lebih mudah berkoordinasi saat akan melaksanakan kegiatan di desa maupun kecamatan di Kabupaten Gowa,” jelasnya.

Ia juga mengajak masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan untuk bergabung sebagai relawan dalam kegiatan bakti sosial tersebut.

“Siapa saja yang ingin bergabung kami persilakan. Semakin banyak yang peduli, semakin besar manfaat yang dapat kita berikan kepada masyarakat,” katanya.

Selain itu, Daeng Sibali berharap adanya dukungan dari para donatur agar kegiatan sosial ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak lokasi di Kabupaten Gowa.

“Apabila ada donatur yang ingin mendukung kegiatan bakti sosial ini, tentu kami sangat bersyukur. Dukungan tersebut akan sangat membantu keberlangsungan kegiatan kami dalam menjaga kebersihan lingkungan,” tutupnya.

Laporan: Syahrir Beta/Zainal

Artikel Relawan Peduli Lingkungan Gelar Bakti Sosial Bersihkan Masjid, Makam, dan Fasilitas Umum di Kabupaten Gowa pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., memimpin langsung Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) para Pejabat Utama dan Kapolres jajaran Polda Sulsel, serta pelantikan Karolog dan Kapolresta Gowa Polda Sulsel. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Aula Mappaoddang Mapolda Sulsel, Kamis (30/07/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sulsel didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel Ny. Upi Djuhandhani. Turut hadir Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum., para Pejabat Utama Polda Sulsel, serta seluruh Kapolres jajaran Polda Sulsel.

Kapolda Sulsel menyampaikan bahwa mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang lumrah dan menjadi bagian dari dinamika organisasi. Selain sebagai bentuk pembinaan karier, rotasi jabatan juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta memberikan penyegaran dalam pelaksanaan tugas guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolda juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat, khususnya dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah Sulawesi Selatan tetap aman dan kondusif. Kepada pejabat baru, Kapolda berharap agar segera menyesuaikan diri serta mampu melanjutkan dan meningkatkan kinerja satuan. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan sinergitas dengan TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Adapun pejabat utama yang melaksanakan serah terima jabatan di antaranya jabatan Karoops Polda Sulsel dari Brigjen Pol. Bambang Widjanarko, S.I.K., M.Si., kepada Kombes Pol. Djoko Purnomo, S.I.K., M.H. Jabatan Dirintelkam Polda Sulsel dari Kombes Pol. Hajat Mabrur Bujangga, S.H., kepada Kombes Pol. Dulfi Muis, S.H., S.I.K., M.H., M.Han. Selanjutnya jabatan Dirpolairud dari Kombes Pol. Dr. Pitoyo Agung Yuwono, S.I.K., M.Hum., kepada Kombes Pol. Donny Charles Go, S.I.K., serta jabatan Dirsamapta dari Kombes Pol. Brury Soekotjo P., S.I.K., kepada Kombes Pol. Heri Sasangka, S.I.K.

Selain itu, jabatan Karumkit Bhayangkara Tk. II Makassar Biddokkes Polda Sulsel dari Kombes Pol. dr. Bambang Triambodo, Sp.B., diserahterimakan kepada Kombes Pol. dr. Agustini, Sp.PK., M.Kes.

Pada jajaran Kapolres, sejumlah pejabat juga melaksanakan serah terima jabatan, yakni Kapolres Bone dari AKBP Sugeng Setio Budhi, S.I.K., M.Tr.Opsla., kepada AKBP Astoto Budi Rahmantyo, S.H., S.I.K., M.H. Kapolres Takalar dari AKBP Supriadi Rahman, S.I.K., M.M., kepada AKBP Ginanjar Fitriadi, S.H., S.I.K. Kapolres Luwu dari AKBP Adnan Pandibu, S.H., S.I.K., kepada AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si.

Selanjutnya Kapolres Wajo dari AKBP Muhammad Rosid Ridho, S.I.K., kepada AKBP Douglas Mahendrajaya, S.H., S.I.K., M.I.K., M.Tr.Opsla. Kapolres Maros dari AKBP Douglas Mahendrajaya kepada AKBP Devi Sujana, S.H., S.I.K., M.H. Kapolres Bantaeng dari AKBP Nur Prasetyantoro Wira U., S.I.K., M.H., kepada AKBP Andi Mayasari Patongai, S.I.K., M.M.

Kemudian Kapolres Sidrap dari AKBP Dr. Fantry Taherong, S.H., S.I.K., M.H., kepada AKBP Indra Waspada Yuda, S.I.K., M.H. Kapolres Parepare dari AKBP Indra Waspada Yuda kepada AKBP Phunky Mahendra Borniawan, S.I.K., M.H., M.I.K. Kapolres Bulukumba dari AKBP Restu Wijayanto, S.I.K., kepada AKBP Stephanus Luckyto Andry Wicaksono, S.I.K., S.H., M.Si.

Kapolres Palopo dari AKBP Dedi Surya Dharma, S.H., S.I.K., M.M., kepada AKBP Arvin Hariyadi, S.I.K. Kapolres Toraja Utara dari AKBP Stephanus Luckyto Andry Wicaksono kepada AKBP Yoseph Adi Rakhmat Sudrajat, S.H., S.I.K., M.I.K. Kapolres Pangkep dari AKBP Muhammad Husni Ramli, S.I.K., M.M., M.Tr.Opsla., kepada AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K.

Selanjutnya Kapolres Soppeng dari AKBP Aditya Pradana kepada AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., serta Kapolres Enrekang dari AKBP Hari Budiyanto kepada AKBP Ketut Yoga Saputra, S.I.K. Sementara itu, jabatan Kapolresta Gowa dari AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si., diserahterimakan kepada Kombes Pol. Dr. Muh. Yusuf Usman, S.H., S.I.K., M.T., CIPA.

Selain pelaksanaan sertijab, turut dilaksanakan pelantikan jabatan Karolog Polda Sulsel kepada Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu Setianto, S.I.K., M.Si., serta pelantikan Kapolresta Gowa Polda Sulsel kepada Kombes Pol. Dr. Muh. Yusuf Usman, S.H., S.I.K., M.T., CIPA.

Upacara serah terima jabatan berlangsung dengan khidmat, tertib, dan penuh rasa kebersamaan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah sebagai bentuk silaturahmi serta mempererat soliditas dan sinergitas antara pejabat lama dan pejabat baru di lingkungan Polda Sulawesi Selatan.

Artikel Kapolda Sulsel Pimpin Sertijab Pejabat Utama dan Kapolres Jajaran Serta Lantik Karolog dan Kapolresta Gowa pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

LSM tersebut menduga kapal yang semestinya digunakan sebagai sarana praktik bagi taruna dan taruni pelayaran justru disewakan kepada pihak lain.

Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan terkait pemanfaatan aset negara yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan vokasi.

Terlebih, kapal latih tersebut diketahui mendapatkan alokasi anggaran pemeliharaan dan perawatan yang nilainya mencapai sekitar Rp6,7 miliar setiap tahun.

Kepala Investigasi LKKN Sulawesi Selatan, Rafiuddin, mempertanyakan transparansi pengelolaan kapal latih beserta penggunaan anggaran pemeliharaan yang rutin dialokasikan oleh negara.
“Bagaimana bisa kapal latih yang peruntukannya jelas sebagai sarana praktik taruna justru diduga disewakan kepada pihak lain? Padahal anggaran pemeliharaan dan perawatannya sangat besar, mencapai sekitar Rp6,7 miliar setiap tahun.

Yang menjadi pertanyaan kami, ke mana alokasi anggaran pemeliharaan tersebut serta bagaimana pengelolaan dana hasil penyewaan kapal jika memang benar terjadi,” ujar Rafiuddin.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, maka hal itu berpotensi mengurangi optimalisasi fungsi kapal latih sebagai fasilitas pendidikan bagi para calon pelaut profesional.
LSM LKKN juga menilai bahwa pengelolaan fasilitas pendidikan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak mengurangi hak taruna dan taruni dalam memperoleh pendidikan praktik yang memadai.

“Kami berharap ada penjelasan resmi dari pihak Poltekpel Barombong mengenai mekanisme penggunaan kapal latih, termasuk apabila kapal tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain.

Transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Politeknik Pelayaran Barombong belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyewaan kapal latih tersebut maupun penjelasan mengenai pengelolaan anggaran pemeliharaan armada.

Tim

Artikel Diduga Disewakan ke Pihak Lain, Pengelolaan Kapal Latih Poltekpel Barombong Disorot LSM LKKN Sulsel pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

KENDARI – Markas Daerah (Mada) Laskar Merah Putih Sulawesi Tenggara (LMP Sultra) secara tegas mendesak Walikota Kendari bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Kendari untuk segera mencabut izin operasional RICH Club Kendari serta menjatuhkan sanksi berat kepada pengelolanya. Desakan ini muncul menyusul temuan dugaan pelanggaran serius terhadap peraturan ketenagakerjaan yang dilakukan tempat hiburan tersebut.

Ketua Umum Mada LMP Sultra, Ferdinansyah Tombili, menegaskan bahwa apabila terbukti benar RICH Club tidak mengantongi dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) maupun tidak menyusun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak (PKWT) yang sah sesuai ketentuan, maka tidak ada alasan sama sekali bagi Pemerintah Kota Kendari untuk tetap mempertahankan izin usaha tempat tersebut.

“Jika benar RICH Club tidak memiliki WLKP dan PKWT, maka tidak ada alasan bagi pemerintah kota dalam hal ini Walikota Kendari untuk mempertahankan izinnya,” tegas Ferdinansyah.

Selain persoalan ketenagakerjaan, LMP Sultra juga meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara segera turun tangan melakukan pengawasan dan audit mendalam terhadap laporan perpajakan yang disampaikan oleh pihak RICH Club.

“Kami menduga keras adanya pemalsuan atau manipulasi laporan pajak yang dilakukan oleh manajemen RICH CLUB Kendari. Apabila dugaan penggelapan pajak benar terjadi, maka hal ini sudah memenuhi unsur tindak pidana, dan tidak ada alasan untuk tidak mencabut izin operasional sekaligus memproses hukum hingga menangkap dalang oknum manajemen yang bertanggung jawab atas pembuatan laporan tersebut,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ferdinansyah juga mengungkap adanya dugaan kuat bahwa manajemen RICH Club tidak memberikan perlindungan terkait jaminan kesehatan maupun keselamatan kerja, termasuk kelalaian mendaftarkan para pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kelalaian perusahaan dalam melaksanakan kewajiban tersebut memiliki konsekuensi hukum yang serius:

Sanksi tidak memiliki atau tidak melaporkan WLKP
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaporkan seluruh data ketenagakerjaannya kepada pemerintah. Jika lalai atau mengabaikan kewajiban ini, izin operasional perusahaan berisiko dibekukan atau dicabut, serta tidak akan mendapatkan pelayanan publik apapun dari instansi pemerintah.

Sanksi tidak memiliki PKWT yang sah
Sesuai Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, apabila perusahaan tidak membuat kontrak kerja tertulis atau menyusunnya tidak memenuhi syarat undang-undang, maka secara hukum seluruh pekerja otomatis berstatus sebagai karyawan tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Para pekerja juga berhak menuntut hak-haknya seperti pesangon, kompensasi, dan tunjangan yang setara dengan hak karyawan tetap melalui jalur hukum.

Di akhir pernyataannya, Ferdinansyah Tombili berharap Pemerintah Kota Kendari dapat lebih selektif dan sigap dalam meninjau serta mengawasi setiap investor yang beroperasi di wilayahnya. Ia mengingatkan agar jangan sampai kepentingan pendapatan asli daerah justru mengorbankan nasib putra-putri terbaik daerah yang bekerja di Bumi Anoa.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak terkait belum dapat dihubungi untuk dimintai tanggapan. Demi menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kode etik jurnalistik, Redaksi KL TV INDONESIA.COM tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk menyampaikan hak jawab maupun klarifikasi resmi.

Laporan Tim Redaksi

Artikel Mada LMP Sultra Desak Walikota Kendari Cabut Izin RICH Club pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Gowa Fajarnewstv. Com,”Dalam kegiatan ini di hadiri oleh Bapak Camat Pallangga bapak Basir S. sos,bapak Kepala Desa Taeng Bapak H. Nurdin Yasin Karaeng Nyikko., Sekertaris Desa ( Sekdes) Bhabinkamtibmas polsek Pallangga. Bapak. Thamrin, Ibu Ketua BPD Desa Taeng dan seluruh RW / RT sedesa taeng .

Dalam. Kegiatan ini di buka langsung oleh bapak camat Pallangga Bapak Basir S. Sos di Aula Dewi. Sri Jalan malino kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa pada jam 10:00 wita.

Ini merupakan suatu. Kegiatan yang positif yang di lakukan oleh Pemerintah Desa Taeng dengan tujuan agar Masyarakat bisa meningkatkan kesiapsiagaan apa yang harus di lakukan setelah saat dan setelah bencana..

Pemateri pertama yaitu bapak Muh Khairil Muchtadir, S. Si perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa dan di lanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada peserta sosialisasi

Setelah istrahat makan siang di lanjut kan materi kedua yang di bawakan oleh Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa.

Yang di lanjut dengan Memberikan Beberapa. Soal pertanyaan melalui Barcode BPBD dengan beberapa poin pertanyaan

Dalam kegiatan ini baru pertama di lakukan oleh pemerintah Desa Taeng

Dan di lanjutkan pembentukan struktur Desa Tangguh Bencana atau Tim Relawan Desa yang mana yang terlibat dalam kepengurusan tersebut adalah Bapak Kepala Dusun RT/RW dan Anggota Badan Musyawarah Desa ( BPD) Desa Taeng

Kemudian setelah pembentukan Pengurus akan di lanjutkan dengan materi Ke tiga yang di bawakan oleh Kepala bidang ( Kabid) pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dari Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Gowa.

Pewarta Syahrir Beta

.

Artikel SOSIALISASI MITIGASI BENCANA DAN PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA YANG DI SELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DESA TAENG DI WISATA DEWI SRI KAB. GOWA. pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Makassar – Koalisi Lintas Mahasiswa (KLM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolsek Panakkukang pada Kamis, 23 Juli 2026, sebagai bentuk protes atas belum adanya kepastian hukum terhadap laporan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang telah dilaporkan sejak tahun 2020. Aksi tersebut dipimpin oleh Koordinator Aksi KLM, Irwansyah, yang menilai penanganan perkara tersebut berjalan lamban dan belum memberikan kejelasan kepada pelapor maupun ahli waris.

Kasus tersebut bermula dari Laporan Pengaduan Nomor: 202/II/2020/SEK PANAKKUKANG tertanggal 25 Februari 2020 yang dibuat oleh almarhum Bustang di Polsek Panakkukang terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang berkaitan dengan satu unit Toyota Avanza beserta BPKB kendaraan tersebut.

Berdasarkan keterangan keluarga, BPKB kendaraan diserahkan kepada pihak lain dengan alasan membantu proses pengajuan pembiayaan. Namun, BPKB tersebut diduga kemudian digunakan tanpa sepengetahuan pemilik yang namanya tercantum dalam BPKB dan tidak dikembalikan sebagaimana mestinya, sehingga almarhum Bustang menempuh jalur hukum dengan membuat laporan kepolisian.

Menurut pihak keluarga, hingga Bustang meninggal dunia, laporan tersebut belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganannya. Perjuangan untuk memperoleh keadilan kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya, Yusdhi Gani, yang kembali membuat laporan polisi di Polsek Panakkukang agar proses hukum tetap berjalan. Namun, menurut keluarga, hingga saat ini kedua laporan tersebut belum menunjukkan perkembangan yang memberikan kepastian hukum

Dalam orasinya, Ahmad Jaiz menyampaikan bahwa setiap laporan masyarakat berhak diproses secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa aksi yang dilakukan KLM merupakan bentuk kontrol sosial untuk mendorong aparat penegak hukum memberikan penjelasan mengenai status penanganan perkara yang telah bergulir selama kurang lebih lima tahun.

Selain menyampaikan aspirasi kepada Polsek Panakkukang, Koalisi Lintas Mahasiswa juga meminta BFI Finance agar tidak melakukan pengambilan atau eksekusi terhadap kendaraan yang menjadi objek sengketa. Menurut KLM, berdasarkan informasi dan dokumen yang diterima dari pihak keluarga, pemilik kendaraan yang namanya tercantum dalam BPKB tidak pernah secara langsung menjadikan kendaraan tersebut sebagai objek jaminan fidusia. KLM menduga pengajuan pembiayaan dengan menggunakan BPKB tersebut dilakukan oleh pihak lain, sehingga meminta seluruh pihak untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menghormati proses hukum yang masih berjalan.

“Kami meminta Polsek Panakkukang memberikan penjelasan yang terbuka mengenai perkembangan laporan yang telah dibuat sejak tahun 2020. Di sisi lain, kami juga mengingatkan BFI Finance agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi merugikan pihak yang mengklaim sebagai pemilik sah kendaraan sebelum terdapat kepastian hukum. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat,” tegas Ahmad Jaiz

Aksi berlangsung secara damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Koalisi Lintas Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut hingga terdapat penjelasan resmi mengenai status penanganan kedua laporan yang telah diajukan. KLM berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Artikel Lima Tahun Tanpa Kepastian Hukum, Koalisi Lintas Mahasiswa Geruduk Polsek Panakkukang Pertanyakan Penanganan Laporan Dugaan Penipuan dan/atau Penggelapan pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Pembangunan jembatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan akses transportasi yang lebih baik bagi masyarakat. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan mampu memperlancar arus lalu lintas, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas masyarakat di wilayah Konawe Utara dan sekitarnya.

Sebelum proyek ini dilaksanakan, akses konektivitas di kawasan tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada aktivitas ekonomi dan perjalanan masyarakat. Dengan progres pembangunan yang terus berjalan, jembatan ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta memperkuat hubungan antarwilayah di Sulawesi Tenggara.

Selain memperlancar transportasi, proyek ini juga diyakini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Kemudahan akses diharapkan membuka peluang usaha baru, mempercepat distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan sektor produktif lainnya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan jembatan ruas Landawe–Kota Maju–Asera bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan memperkuat konektivitas wilayah.

Diharapkan proyek ini dapat selesai tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” demikian disampaikan dalam keterangan proyek.
Pemerintah optimistis penyelesaian pembangunan jembatan pada periode anggaran 2025–2026 akan menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat integrasi ekonomi regional, meningkatkan daya saing daerah, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Proyek pembangunan Jembatan Ruas Landawe–Kota Maju–Asera merupakan bagian dari program prioritas peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang difokuskan pada penguatan jaringan konektivitas antarwilayah sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. (*)

Artikel Jembatan Ruas Landawe–Kota Maju–Asera Senilai Rp67 Miliar Diharapkan Perkuat Konektivitas Konawe Utara pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Polda Sulawesi Selatan melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) menggelar konferensi pers terkait perkembangan penanganan korban kecelakaan laut KM. Nurul Salsa yang terjadi di perairan Kepulauan Selayar. Kegiatan tersebut berlangsung di Biddokkes Polda Sulsel, Kamis (23/07/2026).

Konferensi pers dipimpin oleh Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., didampingi Kabiddokkes Polda Sulsel Kombes Pol. dr. Muhammad Haris, M.A.R.S., QHIA, Tim DVI Pusdokkes Polri Kombes Pol. drg. Ahmad Fauzi, M.M., GDFO., Sp.OF., Subsp.IOF.(K), Kaur DVI Biddokkes Polda Sulsel Kompol Abdul Rahman, serta Tim Identifikasi Ditreskrimum Polda Sulsel.

Dalam keterangannya, Kabid Humas menyampaikan perkembangan terbaru terkait jumlah korban. Dari total 76 penumpang, sebelumnya telah ditemukan 59 orang, dengan rincian 58 selamat dan 1 meninggal dunia di atas kapal. Sehingga masih terdapat 17 korban yang dinyatakan hilang.

“Perkembangan hari ini, dua jenazah yang sebelumnya dikirim ke Biddokkes Polda Sulsel telah berhasil diidentifikasi. Selain itu, tim SAR gabungan yang dipimpin Basarnas juga kembali menemukan satu korban berjenis kelamin laki-laki di wilayah Pulau Matalaang, namun masih dalam proses identifikasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini masih terdapat 14 korban yang dalam proses pencarian. Sementara itu, terkait proses hukum, jumlah saksi yang telah diperiksa mengalami penambahan dari 21 menjadi 23 orang. Perkembangan lebih lanjut akan terus disampaikan kepada publik secara berkala.

Sementara itu, Kabiddokkes Polda Sulsel menyampaikan hasil identifikasi resmi Tim DVI gabungan. Pada Rabu, 22 Juli 2026 pukul 07.05 WITA, tim menerima dua kantung jenazah dan berhasil melakukan identifikasi dengan hasil sebagai berikut:

Kantung jenazah nomor PM 62 B 01 SLYR yang cocok dengan AM 002 teridentifikasi sebagai Hasriati (44 tahun), warga Dusun Garassi, Kelurahan Bontobaru, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar. Identifikasi dilakukan melalui data gigi, data medis, dan properti.

Kantung jenazah nomor PM 62 B 02 SLYR yang cocok dengan AM 001 teridentifikasi sebagai Bau Intang (52 tahun), warga Putabangun, Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, melalui sidik jari dan data medis.

“Hingga saat ini, Tim DVI Biddokkes Polda Sulsel telah menerima laporan ante mortem sebanyak 16 korban dari total 17 korban yang dilaporkan hilang,” ungkap Kabiddokkes.

Sebagai tindak lanjut, dua jenazah yang telah teridentifikasi tersebut secara resmi diserahkan kepada pihak Polres Kepulauan Selayar untuk kemudian diserahkan kepada keluarga masing-masing.

Artikel Biddokkes Polda Sulsel Berhasil Identifikasi Dua Korban Laka Laut KM. Nurul Salsa pertama kali tampil pada Fajar Info Online.

Jakarta – Lembaga Analisis Anti Korupsi Indonesia (Lakindo) Sulawesi Selatan secara resmi melaporkan seorang bupati berinisial HT bersama BK, yang disebut sebagai konsultan politiknya, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/7/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi, suap, dan pemerasan yang diduga terjadi dalam pelaksanaan sejumlah proyek pemerintah selama kurang lebih dua tahun masa pemerintahan HT.

Direktur Lakindo Sulsel, Rafiuddin Maddo, S.Pd.I., M.M., mengatakan pihaknya mendatangi Gedung KPK untuk menyerahkan laporan resmi disertai sejumlah informasi awal yang menurut mereka perlu ditindaklanjuti oleh lembaga antirasuah.

“Kami secara resmi melaporkan seorang bupati berinisial HT yang diduga menyalahgunakan jabatannya untuk menerima sesuatu atau imbalan dari rekanan yang diduga melalui BK yang merupakan konsultan politik atau koleganya,” ujar Rafiuddin.

Direktur Divisi Hukum Lakindo Sulsel, Muhammad Arvandi Harris, S.H., menambahkan bahwa pihaknya juga melaporkan BK karena diduga memiliki keterkaitan dalam aliran dana yang berasal dari sejumlah proyek pemerintah.

“Kami menduga HT dan BK menerima aliran dana dari rekanan melalui mekanisme dari tangan ke tangan yang berkaitan dengan sejumlah proyek dan kegiatan,” katanya.

Menurut Arvandi, HT juga diduga memanfaatkan kewenangannya untuk memperoleh sejumlah dana yang berkaitan dengan jabatan, sementara BK diduga menjadi pihak yang menerima atau menampung setoran dana dari beberapa proyek yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Lakindo juga mengajak masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gowa untuk menyampaikan data maupun bukti kepada KPK guna membantu proses penegakan hukum.

Selain itu, Lakindo menduga HT menerima sejumlah dana dari rekanan maupun organisasi perangkat daerah (OPD) melalui perantara BK. BK juga disebut diduga menggunakan berbagai fasilitas negara serta terkait dengan dugaan penerimaan fee dari sejumlah proyek bernilai besar.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak HT maupun BK terkait laporan yang disampaikan Lakindo ke KPK.

Sesuai asas praduga tak bersalah, seluruh dugaan yang disampaikan dalam laporan tersebut masih memerlukan proses verifikasi, penyelidikan, dan pembuktian oleh aparat penegak hukum sebelum dapat ditetapkan adanya tindak pidana.
Laporan: Syahrir Beta /Zainal

Artikel Lakindo Sulsel Resmi Laporkan Dugaan Gratifikasi dan Suap yang Menyeret Bupati Gowa HT ke KPK pertama kali tampil pada Fajar Info Online.