BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Tunjangan DPRD Makassar Capai Rp2,47 Miliar, Aktivis Desak Transparansi dan Penegakan Hukum
Makassar – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali mengungkap penggunaan anggaran yang dinilai tidak sesuai ketentuan dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2024 Pemerintah Kota Makassar. Salah satu sorotan utama adalah temuan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi Anggota DPRD yang mencapai total Rp2.470.871.478,20. Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemkot Makassar TA 2024, tercatat belanja … Baca Selengkapnya