Fajar Info Online

Polri Mutasi 1.121 Personel, Perkuat Organisasi hingga Daerah DIREKTUR LAKINDO SULSEL DESAK PANSUS HAK ANGKET DAN APH USUT TUNTAS ANGGARAN KABAG UMUM DAN PROTOKOL PEMKAB GOWA ANNIVERSARY KE-1 KIWAL GARUDA HITAM GOWA BERLANGSUNG MERIAH DI BENTENG SOMBA OPU Kabid Reformasi Hukum dan Legislasi DPN PERMAHI: Publik Harus Objektif Menilai Kasus Raffi Ahmad, Penegakan Hukum Berdasarkan Bukti Bukan Asumsi Polda Sulsel Musnahkan Barang Bukti Narkotika Hasil Pengungkapan Jaringan Internasional Periode Januari–Juni 2026

November 29, 2025

Makassar — Menjelang pelaksanaan pemilihan Ketua RT/RW di Kelurahan Mangasa, suasana kembali memanas setelah muncul dugaan pelanggaran netralitas oleh beberapa calon. Dugaan tersebut mencuat setelah beredarnya percakapan WhatsApp yang menunjukkan adanya aktivitas sensitif terkait pembagian bantuan pemerintah. Dalam percakapan tersebut, seorang warga berinisial K, yang diduga merupakan staf kelurahan sekaligus calon Ketua RT, terlihat membagikan informasi mengenai penyaluran beras bantuan pemerintah kepada warga. Dua calon RT lainnya, berinisial A dan D, juga diduga turut menyampaikan informasi serupa kepada masyarakat. Padahal, mekanisme penyaluran bantuan pemerintah seharusnya tetap berada di bawah kewenangan RT-RW aktif, bukan calon atau pihak lain yang berkepentingan dalam proses pemilihan. Kondisi ini semakin menimbulkan tanda tanya karena RT yang saat ini masih menjabat mengaku tidak mengetahui adanya penyaluran bantuan tersebut. Situasi ini pun memantik kekhawatiran di tengah warga. Dalam masa pemilihan, setiap tindakan yang berkaitan dengan bantuan pemerintah sangat sensitif dan berpotensi memengaruhi pilihan warga. Dugaan bahwa oknum staf kelurahan langsung membagikan informasi tanpa koordinasi membuat situasi semakin memanas dan memunculkan kegaduhan. Jika kejadian seperti ini terjadi di luar momentum pemilihan, besar kemungkinan tidak menjadi persoalan. Namun dalam konteks saat ini, tindakan tersebut dianggap dapat mengganggu kesehatan proses demokrasi di tingkat kelurahan. Pemerintah Kota Makassar sebelumnya telah menegaskan pentingnya pemilihan RT/RW berlangsung sehat, jujur, transparan, dan penuh sukacita, serta menekankan kewajiban seluruh calon untuk menjaga netralitas dan tidak memanfaatkan program pemerintah sebagai alat kampanye. Hingga kini, pihak kelurahan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Warga pun berharap pemilihan dapat tetap berlangsung kondusif dan tidak diwarnai praktik-praktik yang mencederai prinsip demokrasi.

Makassar — Menjelang pelaksanaan pemilihan Ketua RT/RW di Kelurahan Mangasa, […]

Polri Mutasi 1.121 Personel, Perkuat Organisasi hingga Daerah

DIREKTUR LAKINDO SULSEL DESAK PANSUS HAK ANGKET DAN APH USUT TUNTAS ANGGARAN KABAG UMUM DAN PROTOKOL PEMKAB GOWA

ANNIVERSARY KE-1 KIWAL GARUDA HITAM GOWA BERLANGSUNG MERIAH DI BENTENG SOMBA OPU

Kabid Reformasi Hukum dan Legislasi DPN PERMAHI: Publik Harus Objektif Menilai Kasus Raffi Ahmad, Penegakan Hukum Berdasarkan Bukti Bukan Asumsi

Polda Sulsel Musnahkan Barang Bukti Narkotika Hasil Pengungkapan Jaringan Internasional Periode Januari–Juni 2026

Tag: #Makassar — Menjelang pelaksanaan pemilihan Ketua RT/RW di Kelurahan Mangasa

TNI - POLRINovember 29, 2025

Makassar — Menjelang pelaksanaan pemilihan Ketua RT/RW di Kelurahan Mangasa, suasana kembali memanas setelah muncul dugaan pelanggaran netralitas oleh beberapa calon. Dugaan tersebut mencuat setelah beredarnya percakapan WhatsApp yang menunjukkan adanya aktivitas sensitif terkait pembagian bantuan pemerintah. Dalam percakapan tersebut, seorang warga berinisial K, yang diduga merupakan staf kelurahan sekaligus calon Ketua RT, terlihat membagikan informasi mengenai penyaluran beras bantuan pemerintah kepada warga. Dua calon RT lainnya, berinisial A dan D, juga diduga turut menyampaikan informasi serupa kepada masyarakat. Padahal, mekanisme penyaluran bantuan pemerintah seharusnya tetap berada di bawah kewenangan RT-RW aktif, bukan calon atau pihak lain yang berkepentingan dalam proses pemilihan. Kondisi ini semakin menimbulkan tanda tanya karena RT yang saat ini masih menjabat mengaku tidak mengetahui adanya penyaluran bantuan tersebut. Situasi ini pun memantik kekhawatiran di tengah warga. Dalam masa pemilihan, setiap tindakan yang berkaitan dengan bantuan pemerintah sangat sensitif dan berpotensi memengaruhi pilihan warga. Dugaan bahwa oknum staf kelurahan langsung membagikan informasi tanpa koordinasi membuat situasi semakin memanas dan memunculkan kegaduhan. Jika kejadian seperti ini terjadi di luar momentum pemilihan, besar kemungkinan tidak menjadi persoalan. Namun dalam konteks saat ini, tindakan tersebut dianggap dapat mengganggu kesehatan proses demokrasi di tingkat kelurahan. Pemerintah Kota Makassar sebelumnya telah menegaskan pentingnya pemilihan RT/RW berlangsung sehat, jujur, transparan, dan penuh sukacita, serta menekankan kewajiban seluruh calon untuk menjaga netralitas dan tidak memanfaatkan program pemerintah sebagai alat kampanye. Hingga kini, pihak kelurahan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Warga pun berharap pemilihan dapat tetap berlangsung kondusif dan tidak diwarnai praktik-praktik yang mencederai prinsip demokrasi.

Makassar — Menjelang pelaksanaan pemilihan Ketua RT/RW di Kelurahan Mangasa, […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.