Tanpa Gelar Akademik, Andi Nekat Kawal Keadilan Lahan Transmigrasi Landono Demi Kemanusiaan

KENDARI – Di tengah rumitnya sengketa lahan eks transmigrasi di Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, muncul sosok juru bicara bernama Andi yang memilih berdiri di garis depan memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan bagi warga transmigrasi.

Menariknya, Andi mengakui dirinya tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum maupun gelar akademik. Namun, keterbatasan tersebut tidak menyurutkan langkahnya untuk mengawal persoalan yang telah menyeret warga ke dalam pusaran sengketa pertanahan, mulai dari persoalan batas wilayah, tumpang tindih dokumen, gugatan perdata hingga proses penyidikan pidana.

Bagi Andi, perjuangan tersebut bukan tentang menunjukkan kemampuan akademis, melainkan bagaimana membaca persoalan berdasarkan fakta, dokumen, sejarah, serta hati nurani kemanusiaan.

Ia menilai, sengketa lahan eks transmigrasi Landono tidak bisa dipahami hanya berdasarkan klaim kepemilikan maupun perbedaan penyebutan wilayah administratif saat ini. Sejarah penempatan transmigran dan kebijakan pertanahan pemerintah pada masa Orde Baru harus menjadi bagian penting dalam mengurai persoalan tersebut.

Menurutnya, program transmigrasi yang mulai digerakkan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sejak 1969 memiliki landasan kebijakan negara, termasuk ketentuan dalam UU Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi.

Andi mengungkapkan, peserta transmigrasi mulai ditempatkan di Landono sekitar tahun 1971–1972. Sementara penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) secara kolektif baru dilakukan pada 1982.

Rentang waktu sekitar satu dekade antara penempatan transmigran dan penerbitan sertifikat tersebut, menurutnya, menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam menelusuri sejarah penguasaan lahan.

Ia berpendapat, proses penempatan transmigran, pengelolaan lahan, hingga penerbitan sertifikat merupakan rangkaian kebijakan pemerintah yang harus diperiksa secara utuh berdasarkan arsip dan dokumen resmi.

TUMPANG TINDIH DOKUMEN JADI PERSOALAN SERIUS

Persoalan semakin kompleks ketika belakangan muncul dokumen pertanahan baru, seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) maupun sertifikat melalui program Prona, yang diduga berada di atas bidang tanah yang sebelumnya telah memiliki SHM.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai ketelitian administrasi pertanahan, pengawasan penerbitan sertifikat, serta tanggung jawab instansi yang berwenang.

Andi menilai, warga transmigrasi tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung akibat apabila terjadi kekeliruan administrasi dalam proses penerbitan dokumen pertanahan.

Menurutnya, warga hanya menjalankan program pemerintah dan menguasai lahan berdasarkan hak yang telah diberikan negara.

“Saya ini tidak memiliki dasar pendidikan hukum maupun gelar akademik. Saya melihat dan menganalisa persoalan ini berangkat dari hati nurani dan bukti-bukti yang kami miliki. Warga transmigrasi Landono ini penempatannya tahun 1971 sampai 1972, lalu tahun 1982 baru terbit SHM secara kolektif,” ujar Andi.

Ia juga menyebut adanya rilis hasil pemeriksaan lapangan BPN yang memuat nomor bidang, nomor SHM, serta informasi mengenai dugaan tumpang tindih sertifikat.

Selain itu, keterangan dari dinas transmigrasi yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan lahan transmigrasi juga dinilainya sebagai dokumen penting untuk mengurai persoalan.

“Di satu sisi, rilis hasil lapangan BPN yang memuat nomor bidang, nomor SHM, dan kejelasan tumpang tindih sertifikat, ditambah keterangan dinas transmigrasi bahwa lahan tersebut merupakan lahan transmigrasi, menjadi bukti yang sangat jelas. Di sisi lain, setiap pihak yang memiliki keberatan atau gugatan juga tetap berhak menempuh jalurnya masing-masing,” tambahnya.

PERBEDAAN NAMA WILAYAH TAK BOLEH MENGABURKAN SEJARAH

Selain persoalan tumpang tindih dokumen, perbedaan penyebutan wilayah administratif juga menjadi salah satu argumentasi yang berkembang dalam sengketa tersebut.

Pihak yang mengajukan klaim disebut mengaitkan sertifikat yang pada 1982 tercatat di Desa Tridana Mulia dengan kawasan yang saat ini disebut berada di Kelurahan Landono.

Menanggapi hal tersebut, Andi meminta agar persoalan dibaca berdasarkan sejarah administrasi pemerintahan secara menyeluruh.

Menurutnya, sejak penempatan transmigran pada 1971–1972 hingga penerbitan SHM pada 1982, telah terjadi berbagai dinamika penataan wilayah, termasuk pemekaran desa dan kelurahan.

Terlebih lagi, Kabupaten Konawe Selatan baru terbentuk pada 2003 setelah sebelumnya menjadi bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Kendari.

“Perbedaan penyebutan nama satuan administrasi di kemudian hari, termasuk pemekaran desa atau penyesuaian batas, tidak serta-merta menghapus keabsahan SHM tahun 1982 yang telah diterbitkan negara,” tegasnya.

Ia menilai, setiap perbedaan batas maupun identitas wilayah harus diuji melalui dokumen resmi, seperti warkah pertanahan, surat ukur, peta bidang, serta riwayat administrasi penerbitan sertifikat.

Menurutnya, klaim berdasarkan peta buatan sendiri atau penafsiran sepihak mengenai batas wilayah tidak cukup untuk menggugurkan hak atas tanah yang telah memiliki sertifikat.

Namun demikian, seluruh argumentasi dan dokumen dari masing-masing pihak tetap harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.

PERJUANGAN ATAS DASAR KEMANUSIAAN

Di balik panjangnya persoalan hukum tersebut, Andi mengaku memiliki alasan tersendiri untuk terus mengawal warga transmigrasi.

Baginya, persoalan ini bukan sekadar perebutan tanah, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat yang telah puluhan tahun menetap dan menggantungkan kehidupan di atas lahan tersebut.

Ia menggambarkan warga transmigrasi sebagai masyarakat yang dahulu datang atas program negara, meninggalkan daerah asal, kemudian membangun kehidupan baru dengan berpegang pada hak kepemilikan tanah yang diberikan pemerintah.

Namun, setelah puluhan tahun berlalu, mereka justru harus menghadapi berbagai klaim atas tanah yang selama ini dikuasai.

“Kalau kita lihat dari sudut hati nurani kemanusiaan, mereka ini didatangkan negara, sudah tidak ada lagi sisa di tempat asalnya, lalu diberikan hak SHM. Lalu belakangan diklaim sepihak, disuruh membayar atas bidang yang mereka miliki, dengan berbagai skema yang dilakukan pihak pengklaim,” ungkap Andi.

Ia menegaskan, apabila benar terdapat penerbitan SKT maupun sertifikat baru di atas tanah yang sebelumnya telah memiliki SHM, persoalan tersebut harus ditelusuri secara serius oleh instansi berwenang.

Menurutnya, jangan sampai masyarakat yang telah puluhan tahun menguasai tanah berdasarkan dokumen negara justru menjadi korban akibat lemahnya administrasi dan pengawasan pertanahan.

MINTA SELURUH PROSES HUKUM DIUJI SECARA TERBUKA

Meski secara terbuka menyampaikan keberpihakannya kepada warga transmigrasi, Andi menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.

Mulai dari penyidikan pidana, gugatan perdata, hingga mekanisme hukum lainnya, termasuk praperadilan maupun pengaduan ke Propam apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur oleh aparat.

“Kami tetap menghormati setiap jalur, baik penyidikan pidana, gugatan perdata, maupun mekanisme seperti praperadilan atau pengaduan ke Propam, agar semua diuji secara terbuka dan adil,” tuturnya.

Andi juga menekankan pentingnya keterbukaan seluruh dokumen pertanahan, terutama terkait riwayat penerbitan SHM, nomor bidang, warkah, surat ukur, serta dokumen penetapan kawasan transmigrasi.

Menurutnya, kejelasan data menjadi kunci utama untuk menghindari kesimpangsiuran dan mencegah munculnya klaim kepemilikan yang tidak didukung dasar administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia berharap pemerintah, BPN, instansi transmigrasi, serta aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan objektif dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Terlebih, kawasan eks-UPT Landono yang menjadi perhatian mencakup hamparan sekitar 297 hektare beserta wilayah sekitarnya.

Pada akhirnya, perjuangan Andi memperlihatkan bahwa persoalan agraria bukan semata-mata tentang siapa yang paling kuat menyampaikan klaim, melainkan siapa yang mampu membuktikan haknya melalui dokumen dan proses hukum yang sah.

Tanpa gelar akademik, ia memilih mengawal warga dengan keyakinan bahwa keadilan harus berdiri di atas fakta, bukan tekanan ataupun klaim sepihak.

Sebab bagi warga yang telah puluhan tahun membangun kehidupan di atas tanah transmigrasi, kepastian hukum bukan sekadar persoalan sertifikat, tetapi juga menyangkut masa depan, keluarga, dan kemanusiaan.

Laporan: Nursalim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *