Makassar– Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Makassar kini menghadapi masa depan yang suram, setelah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengumumkan kebijakan pemangkasan lebih dari 3.000 pekerja non-ASN sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran daerah.
Di tengah kota yang biasanya sibuk dan penuh semangat, kini suasana muram menyelimuti jalanan dan lorong-lorongnya. Para petugas kebersihan dan guru honorer menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan ini.
Seorang petugas kebersihan yang enggan disebutkan namanya mengaku kebingungan menghadapi kenyataan ini. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, “Kami tak tahu lagi harus bagaimana. Dulu cukup KTP, kami bisa bekerja. Sekarang, semuanya berubah.” Ia menggenggam sapunya erat, seakan tak rela melepaskan alat yang menjadi simbol perjuangannya selama ini.
Kondisi serupa dirasakan di sekolah-sekolah, tempat para guru honorer selama ini mengabdikan diri tanpa kepastian status. Di salah satu ruang kelas di pinggiran kota, seorang guru honorer menyampaikan perpisahan kepada murid-muridnya. Dengan suara bergetar, ia berkata, “Anak-anak, mungkin ini hari terakhir saya mengajar kalian.” Tangis pecah, bukan hanya dari sang guru, tetapi juga dari para siswa yang selama ini melihatnya sebagai sosok penginspirasi.
Kebijakan ini menimbulkan gelombang protes dan kekecewaan dari masyarakat. Meski Munafri berdalih bahwa keputusan ini mengikuti aturan pusat terkait penghapusan tenaga honorer pada 2025, warga menilai pemimpin daerah semestinya memperjuangkan nasib warganya, bukan semata-mata mengikuti kebijakan tanpa perlawanan.
“Kami tidak butuh janji yang indah, kami butuh pemimpin yang berdiri untuk kami,” kata seorang guru honorer saat melangkah keluar dari sekolah yang telah menjadi rumah keduanya selama bertahun-tahun.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa pemerintah daerah seharusnya aktif menjembatani kepentingan pusat dan kondisi lokal. Dalam kasus Makassar, hilangnya ribuan lapangan kerja bukan hanya soal anggaran, tetapi juga tentang kemanusiaan dan keadilan sosial.
Kini, publik menanti langkah lanjutan dari Pemkot Makassar. Di tengah krisis kepercayaan dan keresahan masyarakat, pertanyaannya sederhana: apakah pemimpin daerah akan berjuang bersama rakyatnya, atau memilih jalan aman yang meninggalkan banyak luka?